Showing posts with label EKONOMI. Show all posts
Showing posts with label EKONOMI. Show all posts

Friday, March 18, 2022

MINYAK GORENG, OH..MINYAK GORENG !

 Dalam langkanya minyak goreng sekarang, pertama-tama penulis menganggap pemerintahan kita sekarang pemerintahan saudagar. Coba cermati.  Mayoritas para pejabat baik  di eksekutif maupun di legislatif rata-rata adalah pengusaha atau mantan pengusaha. Kalau meminjam istilahnya mantan wakil Presiden Jusuf Kalla, saudagar. Yang lain mengistilahkan kapitalis.

Maka tak heran, kebijakan-kebijakan perekonomian kita sekarang dominan disetir para saudagar ini, yang memegang posisi penting di jabatan-jabatan publik. Kalau posisi-posisi itu dipegang oleh saudagar “anasionalis”, istilah yang pernah ditolak pengusaha Jusuf Wanandi (Liem Bian Kun) dahulu, maka rusaklah perekonomian negeri ini. Dan inilah yang terjadi sekarang. Jangankan ekonomi, hukum pun seperti diucapkan secara lugas oleh Menko Polhukam Mahfud MD, sekarang sudah dijadikan obyek komersil. Di legislatif ada jual-beli pasal. Di urusan tuntut menuntut perkara di pengadilan, ada tawar-menawar pasal.

Maka tak heran kalau di bidang distribusi bahan kebutuhan pokok selama ini selalu ada ketidakberesan. Seperti kelangkaan-kelangkaan pasokan kebutuhan pokok. Kacang kedelelah, telur ayamlah, sampai cabe, gas, daging dan sekarang minyak goreng. Sampai-sampai ada ibu yang meninggal di antrian. Ibu-ibu lain yang kecapean mengantri dengan sandal-sandal mereka.

Padahal, permukaan bumi negeri ini termasuk kampung halaman penulis, hutan-hutannya nyaris habis dicukur untuk menanaman kelapa sawit. Kebakaran hutan untuk penanaman kelapa sawit dari tahun ke tahun merepotkan warga asli sekitar. Bahkan juga banyak protes negara tetangga. Dan, aneh rakyat-rakyat kecil ini sulit mendapatkan minyak goreng !

Menjadi tanda tanya : apakah kelangkaan ini disebabkan kebijakan para pejabat saudagar anasionalis ini yang lebih banyak mengekspor untuk lebih menguntungkan konco-konco saudagarnya karena harga di luar negeri lebih tinggi ? Lalu mengabaikan pasokan dalam negeri sehingga merugikan rakyat kecil ? Atau barangkali memang para pejabatnya yang bermasalah. Entah menteri atau jajarannya yang tak mampu bekerja. Mengatur tata distribusi, tak mampu mengawasi. Atau barangkali memang ikut kongkalingkong dengan para penimbun ? Kalau ini terjadi, mengapa mereka tidak diganti ?

Agaknya, sistim perekonomian kita sekarang benar-benar harus banting stir. Dikembalikan lagi secara nyata ke pasal 33 UUD 1945 dengan memberi peluang dominan kepada koperasi. Koperasi, terutama koperasi konsumsi,  benar-benar harus diberi peluang berperan. Terutama bidang distribusi kebutuhan pokok utama rakyat. Bisakah untuk bahan-bahan kebutuhan pokok tertentu hak pendistribusiannya diserahkan hanya kepada koperasi ? Bisakah setiap keluarga diwajibkan menjadi anggota koperasi untuk bisa mendapatkan bahan pokok tersebut ? Dengan demikian, pendistribusian bahan kebutuhan pokok esensial  oleh koperasi sendiri. Apabila pasokan kurang, mereka akan berteriak kepada pengurus koperasi mereka sendiri dan anggota dapat ikut mengawasi pekerjaan pengurus.

Dituduh pemerintah terlalu banyak ikut campur ? Boleh saja, tetapi bukankah konstitusi menegaskan bahwa cabang-cabang produksi dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara ?

Dulu badan-badan pelayanan masyarakat seperti kereta-api, pos, penerangan, rumahsakit berbentuk Jawatan yang semata-mata hanya melayani masyarakat tanpa motif mencari untung. Sekarang semua jadi PT yang bertujuan mencari untung. Bahkan rumahsakit, perguruan tinggi sudah mirip-mirip PT.

Tak melaksanakan pasal 33 UUD 1945 in, berarti  kita, atau setidaknya para pejabat pemegang kebijakan utama, baik di eksekutif maupun legislatif  tidak konsisten. Tidak mengikuti maksud para pendiri negeri ini dan menyeleweng ke arah ekonomi kapitalis-liberal. Kalau tak dilaksanakan, berarti kita menjadi bangsa munafik. Sering membangga-banggakan gagasan sistem ekonomi gotong-royong  koperasi , tetapi dalam praktek tak nyata. Kalaupun ada, kondisi koperasi-koperasi ini lebih mirip-mirip lembaga sosial yang mati tapi dihidup-hidupkan.

Sekarang memang sulit diputar kembali karena perekonomian negeri ini telah telanjur dikuasai kaum kapitalis-liberal berkolaborasi dengan kaum politisi anasional yang duduk di lembaga-lembaga negara. Dibutuhkan tindakan berani dan drastis alias revolusioner. Tetapi kalaupun sulit, bisa dimulai secara bertahap.. ***

Sunday, February 18, 2018

MEMIKIRKAN ULANG KEMBALI KE UUD 45 YANG ASLI ( I ).



  Tidak dapat dipungkiri  saat ini  telah banyak kemajuan dan perubahan yang terjadi sejak  kemerdekaan  negeri  ini diproklamasikan. Dan itu adalah wajar untuk negara yang sudah  berdiri  tiga perempat abad. Kalau  tidak  ada kemajuan  apalah  artinya kemerdekaan.

            Hanya  yang disayangkan  apa yang dicapai sekarang  belumlah  sesuai benar dengan apa yang dicita-citakan oleh para  pendiri republik ini sebagaimana yang dimaksud pada  Undang-Undang Dasar 1945 yang asli sebelum  diadakan  perubahan.

            Yang paling menyolok adalah  pada pasal 33 yang mengatur tentang pengelolaan perekonomian  negara. Konstitusi ini  menggariskan, perekonomian  disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara. Bumi dan  air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya   dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

       Dalam penjelasannya ada ditegaskan pemberlakuan demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dan di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan.  Bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.      Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ditangan orang-seorang.

       Saya bukan berlatar-belakang ekonomi, makanya kurang memahami bagaimana ceriteranya sampai kenyataan yang ada sekarang berbeda bahkan berlawanan dengan angan-angan para pendahulu negeri ini. 

      Koperasi seperti barang  langka. Tak pernah atau jarang sekali kita lihat ada papan nama usaha Koperasi di jalan-jalan. Tak pernah kita dengar ada Koperasi yang ikut atau menang tender proyek. Semua PT, PT dan PT. Ini mungkin karena memang tak diberi peluang. Ada persyaratan macam-macam.

     Jumlah koperasi yang  tinggi mungkin hanya  kita temukan di kantor Statistik atau Kantor Koperasi. Dan itupun mungkin mati suri semuanya. Sekali lagi, ada amanat  agar cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara dan bahwa  bumi,  air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya   dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ditangan orang-seorang.

     Apa yang dapat disaksikan saat ini, perekonomian kita seperti disusun berdasar ekonomi kapitalis, bukan berdasar demokrasi ekonomi. Lihat saja, tender-tender proyek besar hanya oleh  perusahaan-perusahaan orang-perorangan dalam bentuk PT-PT dengan  modal  perorangan dari bangsa sendiri bahkan asing.  Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak  tidak sepenuhnya dikuasai Negara.  Tapi  yang kita lihat  malah dikuasai  para  pemodal yang  tujuannya hanya mengejar untung.  Yang  diusahakan koperasi apa ? Paling-paling usaha warung, simpan-pinjam , itupun harus bersaing dengan bank-bank besar  milik asing,  bank  negara ataupun milik  Daerah.

     Adakah usaha koperasi yang  mampu menghasilkan produk-produk yang dapat dibanggakan ?  Kapankah koperasi diberi peranan signikan dalam jalur distribusi  pangan : beras, bawang, daging, bahan bakar yang selama ini menjadi obyek manipulasi para  manipulator ?

     Penulis jadi meragukan, apakah pemimpin-pemimpin politik  negeri ini, baik para cendekiawannya, para pembuat peraturan perundang-undangannya benar-benar tulus  menerima prinsip ekonomi yang diamanatkan Bung Hatta cs ini. Atau hanya menerima dalam naskah pidato-pidato dalam upacara atau sidang-sidang resmi. Tetapi di balik meja kerja  menggagas yang lain ?

     Kalau jujur dan sungguh-sungguh menerima,  mulailah memberi contoh dari diri sendiri.  Pemimpin-pemimpin yang masih mengendalikan perusahaan-perusahaan pribadi saat ini, khususnya yang mengaku pengagum  Bung Karno dan Bung Hatta, ajaklah  saudara-saudara sebangsa lainnya dan  ubahlah perusahaanmu  ke badan hukum koperasi !  Agaknya untuk memulai ini harus ada revolusi di bidang ekonomi. Menjebol dan membangun.***


Sunday, April 19, 2009

BLT DIKONVERSI KE PADAT KARYA KEBERSIHAN

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) memang dimaksudkan untuk membantu rakyat miskin terutama mereka yang sangat terpukul dengan dampak kenaikan harga BBM tahun lalu. Selain segi-segi positifnya, banyak pula kritik-kritik yang dikemukakan yang menyangkut BLT ini. Baik ekses-ekses dalam penyalurannya maupun efeknya jangka panjang, yaitu dapat membuat orang jadi pemalas, menjadikan orang jadi bermental pengemis dan hidup dengan ketergantungan kepada pemerintah dan terus-menerus mengharapkan bahkan menuntut bantuan pemerintah. Jadi lupa memikirkan potensi atau talenta yang mungkin ada dalam dirinya untuk dikembangkan agar dapat hidup mandiri secara terhormat dan bermartabat.

Berkenan dengan itu agaknya baik dipertimbangkan apakah tidak sebaiknya penyaluran BLT ini untuk selanjutnya dilakukan melalui proyek-proyek kegiatan padat karya dengan sasaran tetap untuk rakyat miskin dan kegiatan-kegiatan yang juga bermanfaat dan langsung dirasakan oleh masyarakat keseluruhannya. Salah satu kegiatan yang dapat dipikirkan adalah kegiatan kebersihan sungai-sungai di perkotaan. Program kegiatan ini ditawarkan kepada keluarga-keluarga miskin yang secara sadar menyatakan diri secara tertulis sebagai warga miskin dan dikuatkan Ketua RT/RW setempat. Orang yang mampu dan merasa malu demi gengsi mengaku sebagai warga miskin dan memegang Kartu Miskin tidak berhak diikutkan dalam program ini. Penyaluran BLT dapat terus dilakukan melalui Kantor Pos bekerjasama Lembaga Sosial Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Keluarahan (LKMD/K).

Faktanya, selama ini kebersihan sungai-sungai di perkotaan, tak terkecuali di Ibukota Negara Jakarta, kebersihan sungai-sungai sangat memprihatinkan, tak sanggup ditangulangi oleh Pemerintah Daerah d.h.i Dinas Kebersihan atau Dinas PU. Entah karena kekurangan anggaran, sarana operasional atau kurangnya rasa tanggung jawab aparat. Sampah-sampah, terutama sampah plastik yang sulit dihancurkan mikroba terus menumpuk. Bukan saja menghalangi lancarnya aliran air sehingga menimbulkan genangan-genangan, tetapi juga sangat jijik dipandang dan menyebarkan bau tidak sedap. Genangan-genangan itu, seperti sudah banyak terjadi, menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk-nyamuk penyebar penyakit Demam Berdarah (DBD). Pada waktu musim penghujan, sampah-sampah yang bertumpuk itu menyebabkan limpahan air meluap, mengalir tak terkendali sampai ke rumah-rumah penduduk, tanpa pandang bulu, rumah si kaya atau si miskin.
Dengan mengarahkan penyaluran BLT kepada kegiatan pembersihan sungai, maka yang akan terjadi adalah :
1. Mereka yang akan bersedia bekerja dalam kegiatan yang oleh sebagian orang dipandang “kotor” ini adalah benar-benar terseleksi, hanya mereka yang sunguh-sungguh tak punya kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Entah karena pendidikan rendah atau tak ada lowongan.

2. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar mau bekerja dan bukan orang-orang malas.

3. Mereka adalah benar-benar orang yang jujur mengakui kemiskinannya dan mau bekerja apapun asalkan halal dan bermanfaat bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk lingkungan bersama. Jadi tidak akan terjadi orang yang sesungguhnya mampu secara ekonomi ikut-ikut menikmati BLT dengan mudah.

4. Setiap pekerja diberikan upah sesuai hasil kerjanya. Misalnya berdasarkan jumlah karung sampah yang dapat dikumpulkannya. Dapat dilakukan sendiri-sendiri atau berkelompok. Sesudah dilakukan pengecekan dan pencatatan untuk pemberian hak pembayaran BLT, tumpukan karung-karung sampah itu kemudian diserahkan kepada instansi kebersihan untuk ditindaklanjuti secara kedinasan. Dengan sistim ini, maka pekerja akan berusaha mengumpulkan sampah sebanyak-banyaknya (dengan kata lain melakukan pembersihan lingkungan sebersih-bersihnya) agar bisa mendapatkan upah yang sebanyak-banyaknya.

5. Kelompok-kelompok kerja ini dapat ditetapkan wilayah kerjanya misalnya per Kecamatan, per sungai dengan panjang tertentu, atau dapat pula secara mobil, yaitu dikerahkan ke bagian-bagian sungai yang sampahnya banyak.

6. Untuk awal pelaksanaannya, dapat dimulai dengan uji coba di suatu wilayah misalnya selama 3 bulan, sebagai bahan kajian untuk program selanjutnya.

7. Diharapkan dengan dukungan massmedia, kegiatan ini akan mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat luas yang dapat segera melihat dan merasakan manfaatnya. Mungkin sekali akan ada LSM-LSM baik lokal maupun asing yang akan terdorong ikut memberikan bantuan, baik dana maupun teknologi.

8. Dalam kampanye massmedia, misalnya dalam televisi ditayangkan gambar-gambar kondisi sungai-sungai diperkotaan kita yang memprihatinkan. Diselang-selingi dengan tayangan gambar-gambar sungai di kota-kota besar luar negeri yang terawat baik dan upaya apa yang mereka lakukan untuk mewujudkan itu. Lalu ditayangkan program kegiatan yang sedang dilakukan dan bukti awal hasil dan manfaat yang telah dapat dirasakan dan disaksikan. Kemudian menggugah masyarakat untuk ikut mendukung pengembangan kegiatan ini sehingga pada akhirnya diharapkan semua sungai-sungai di perkotaan kita menjadi bersih, indah. Bencana banjir dan pengembangan penyakit berkurang. Akan lebih baik lagi bila dalam kegiatan ini dibarengi pula dengan penghijauan di sepanjang kali.

Sunday, March 22, 2009

SAATNYA KOPERASI DIBERI PERANAN SESUAI KONSTITUSI

Undang-Undang Dasar 1945 dengan sangat tegas menyatakan perekonomian negara disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Selanjutnya disebutkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya dalam ayat (4) yang merupakan hasil amandemen keempat, ada digariskan “berwawasan lingkungan dan kemandirian”.

Bila kita kita cermati secara saksama maksud yang terkanung dalam amanat Konstitusi di atas, dari sekian senis bentuk kegiatan ekonomi (liberal, kapitalis, merkantilis dan Koperasi), maka yang paling sejiwa dengan gagasan itu adalah koperasi. Bukan pertimbangan mudah bagi Proklamator Bung Hatta -yang notabene mendapat pendidikan ekonomi di negara liberal-kapitalis – merumuskan gagasan di atas dalam konstitusi, justru masih dalam situasi perang. Sudah tentu Bung Hatta telah mencermati dengan sungguh-sungguh sifat dan budaya asli bangsa Indonesia yang berjiwa gotong-royong.

Realitas sekarang
Tapi kebijakan yang dijalankan oleh Negara (Pemeriuntah-pemerintah bersama Parlemen) dan yang kita alami hingga sekarang, adalah sangat kontradiktif dengan bunyi amanat Konstitusi di atas. Orang yang awam sekalipun, dapat melihat paradoks-paradoks tersebut dari fakta-fakta beberapa contoh saja :

1. Kapitalistik :
Yang menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak adalah kaum kapitalis, bukan rakyat banyak. Baik kapitalis asing maupun kapitalis lokal. Ada lembaga ekonomi khusus yang dibentuk Pemerintah seperti BULOG dan Pertamina, tetapi operasionalnya cenderung kapitalistis juga. Lihatlah pengelolaan BBM, listrik, gas. Pendistribusiannya yang diserahkan kepada kapitalis-kapitalis sering dipermain-mainkan sehingga rakyat sulit mendapatkan kebutuhan yang menguasai hajat hidup orang banyak itu.

2.Liberalistis :
Kaum ekonomi kuat menggencet kaum ekonomi lemah, bahkan tak segan-segan mengekspolitasi sumber-smber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak. Baik melalui kekuatan persaingannya, maupun melalui cara-cara yang tidak wajar seperti memperalat lembaga peradilan atau oknum birokrat. Contohnya : lokasi tempat berusaha pedagang-pedagang kecil, digusur untuk pembangunan mall milik kongklomerat. Bahkan lokasi sekolah, pemukiman dan kegiatan sosial digusur, tanpa para korban berdaya mendapatkan keadilan.

Pokoknya, dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya, mendapat untung yang sebasar-besarnya. Tak peduli dampak sosial dan kerugian pihak lain. Yang penting untung sendiri. Liberalisme dan individualisme memang bagaikan dua muka dalam satu mata uang yang tak dapat dipisahkan. Ini paradoks dengan amanat konstitusi : usaha bersama dan kekeluargaan.

3. Penjajahan ekonomi :
Perekonomian yang kapitalistis dan liberalistis di atas, mengakibatkan negeri kita terikat pada ketergantungan pada sistim perekonomian kapitalis internasional. Pasar modal dunia goncang rupiah kita ikut goncang. Pasar minyak dunia goncang, kita ikut goncang. Produksi beras, kedele, susu di negara produsen asing gagal, kita ikut goncang. Bahkan perusahaan-perusahaan komunikasi yang dijual lalu didominasi asing, kini semau-maunya mengenakan tarip kelewat mahal dibandingkan di banyak negara. Di manakah kemandirian ekonomi seperti diamanatkan UUD 1945 ?

Kondisi seperti ini tak boleh dibiarkan berkelanjutan. Bukan saja karena tidak sesuai dengan konstitusi tetapi juga makin menghambat kemajuan bahkan makin menyengsarakan kehidupan sebagian besar rakyat. Kondisi demikian akan makin meningkatkan ketegangan sosial, keamaman dan ketertiban umum. Untunglah organisasi-organisasi berfaham komunis masih terlarang di Indonesia. Kalau tidak, kondisi ini akan dimanfaatkan untuk menarik simpati sebagian besar rakyat ke pihaknya.

Karena itu perlulah dilakukan koreksi total dengan kembali ke jiwa konstitusi 1945 dalam penataan perekonomian nasional – yang menekankan peranan lembaga koperasi ! Tapi mengapa badan-badan usaha koperasi hingga sekarang tak mampu berkembang ? Memang dalam jumlah cukup besar, tetapi kontribusi dan peranannya dalam perekonomian nyata sungguh menyedihkan.

Realitas yang nyata adalah :
(a). Banyak koperasi yang tinggal nama.
(b). Kebanyakan yang masih bertahan koperasi karyawan. Itupun kebanyakan karena instruksi atasan yang menhendaki tetap dipertahankan dan defacto seperti unit kedinasan. Jadi sesungguhnya bukan karena dorongan kebutuhan dan hidupnya sebagian besar karena dukungan fasilitas kedinasan. Pengelolanya belum profesional.
(c). Omzetnya relatif kecil dan dukungannya secara ekonomi kepada para anggota kurang berarti.
(d). Para pengurusnya seperti ogah-ogahan, kurang bersungguh-sungguh memajukan koperasi. Mungkin karena manfaat ekonomi yang didapatkan tidak seimbang. Mereka lebih bergairah bekerja di badan ekonomi yang lain, seperti di PT, BUMN/BUMD, atau wiraswasta. Di mana gerangan pangkal sebabnya ?

Alternatif yang memenuhi prasyarat ini adalah koperasi konsumsi. Dalam koperasi konsumsi, koperasi menyediakan barang kebutuhan anggota dengan mutu, harga dan pasokan yang terjamin. Pengawasan terhadap kepengurusan koperasi dilakukan anggota melalui Badan Pengawas dan bila perlu dapat meminta diadakannya Rapat Anggota untuk memintakan pertanggung-jawaban Pengurus bila ada gejala-gejala penyimpangan dalam pengelolaan koperasi. Anggota juga dapat mengajukan pendapat dan saran kepada Pengurus diminta atau tidak diminta. Andaikata minyak tanah bersubsidi didistribusikan melalui Koperasi melalui jalur organ koperasi pula (Koperasi Primer - Pusat Koperasi - Induk Koperasi ), maka anggota akan terus-menerus mengawasinya.

Pendirian, pengelolaan maupun pengawasan koperasi, prinsipnya : dari anggota, untuk anggota dan oleh anggota. Semua pendistribusian dilakukan dengan kupon dengan jatah, harga dan jadwal yang sudah ditentukan. Baik kepada anggota maupun penyalurannya dari Pertamina ke Induk Koperasi, dari Induk Koperasi ke Pusat Koperasi, dan dari Pusat Koperasi Primer. Dengan demikian tak akan terjadi penyimpangan, baik dalam jumlah pasokan, penyimpangan penerima maupun jadwal. Sebab bila terjadi, yang dirugikan termasuk diri sendiri karena menyangkut juga kebutuhannya. Lagi pula akan segera diketahui dan dipertanyakan oleh anggota lain yang dirugikan. Lain dengan kondisi sekarang dengan menggunakan jalur distribusi perusahaan swasta atau agen yang rawan penyimpangan dan sulit dikontrol. Bila distribusi kurang lancar, para distributor/agen tidak ada ruginya karena mereka bukan pemakai langsung, hanya pencari untung. Malah sebaliknya, karena lemahnya pengawasan, mereka dapat mempermainkan penyaluran dan pengenaan harga melalui pengecer.

Apabila koperasi diberi kesempatan menjadi penyalur utama bahan kebutuhan pokok khusus rakyat yang sering menghilang (gas, pupuk ), maka akan sangat menggairahkan kembali kehidupan perkoperasian. Apa yang dapat dibanggakan dari koperasi di Indonesia saat ini.

Meskipun menurut statistik jumlahnya dapat membuat orang menepuk dada, namun rata-rata koperasi kita mati suri, hidup segan mati tak mau. Banyak yang aktivitasnya tidak lebih dari sebagai pembantu loket pembayaran rekening listrik atau telepon. Bila masyarakat diberi tahu bahwa dengan menjadi anggota Koperasi, mereka akan dapat memperoleh bahan kebutuhan pokok ini dengan teratur, cukup dan dengan harga yang wajar, maka mereka akan beduyun-duyun mendaftarkan diri menjadi anggota.

Pelaksanaan gagasan ini dapat dilakukan bertahap dengan menggunakan koperasi-koperasi konsumsi pedesaan atau kelurahan yang sudah ada. Kemajuan usaha koperasi akan sekaligus juga memberi peluang kepada para alumnus-alumnus pendidikan koperasi untuk lebih berperan.

Masalahnya kini tinggal kemauan politik pihak-pihak yang berwenang memutuskan untuk memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada koperasi menyalurkan kebutuhan pokok rakyat. Pendistribusian semua kebutuhan pokok rakyat yang disubsidi Pemerintah sebaiknya diserahkan kepada koperasi. Dan setiap penerima barang yang disubsidi Pemerintah itu hanyalah yang telah menjadi anggota koperasi.

Dengan demikian peluang bagi para spekulan mengambil kesempatan melakukan penimbunan dengan memborong persediaan barang kebutuhan pokok yang mulai langka di pasar kemudian menjualnya dengan harga mahal, makin diperkecil. Operasi pasar yang dilakukan hanya insidentil, terbatas di beberapa tempat tertentu, terbukti tidak efektif menurunkan harga. Lebih-lebih apabila harganya juga relatif mahal, hampir sama dengan harga pasar.

Penurunan harga menurut mekanisme pasar hanya akan efektif apabila suatu produk mampu membanjiri pasaran. Dengan demikian, apabila persediaan terbatas, maka tak ada jalan lain pendistribusian kebutuhan pokok esensil itu harus diatur melalui campur tangan pemerintah untuk melindungi rakyat.

Bukankah konstitusi memerintahkan agar bumi dan air dan segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat ? Mahkamah Konstitusi (MK) sudah saatnya mulai menyoroti semua perundang-undangan bidang perekonomian. Yang tidak sejiwa dengan konstitusi agar dibatalkan.***

Contact Form

Name

Email *

Message *