Showing posts with label KABINET. Show all posts
Showing posts with label KABINET. Show all posts

Monday, June 26, 2017

KABINET TANPA BEBAN MASA LALU



      Sampai tulisan ini dibuat, belum ada pemberitahuan resmi mengenai nama-nama  yang bakal mengisi Kabinet Jokowi-JK. Yang ada hanya  perkiraan-perkiraan saja dengan mengacu pada kriteria dan komposisi  partai dan profesional yang digariskan Jokowi.

     Yang tahu hanya Jokowi-JK saja, bahkan juga mungkin para Ketua Umum partai-partai pengusung, yaitu PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, Hanura dan PKPI.

     Ada juga disebut-sebut nama  Dr. Sri Muliani Indrawati yang kini menjadi pejabat Bank Dunia di Amerika Serikat. Tetapi menurut penulis, mantan menteri Keuangan ini mungkin akan terkendala oleh kasus Bank Century pada waktu lalu, karena dialah sebagai Ketua KSSK, yang memberikan persetujuan pendanaan bank yang bermasalah itu.

      Banyak yang menuduh dialah salah satu yang harus bertanggung jawab atas kerugian negara trilunan rupiah itu bersama  Dr. Boediono selaku Gubernur BI saat itu.  JK juga pernah  dikecewakan oleh Sri Mulyani yang tidak segera melaporkan  prosess pendanaan itu, padahal ketika itu JK sebagai Pelaksana Tugas Presiden ketika SBY berkunjung ke AS.

Ia baru  melaporkan  beberapa lama setelah kasus itu terjadi. Dan pada saat itu juga ia memerintahkan Kapolri agar dalam tempo sekian jam pemilik Bank itu ditangkap. Dan untunglah ia masih sempat dibekuk tatkala ia siap-siap untuk kabur ke luar negeri.

     Selain itu JK juga pernah dikecewakan akibat tidak dipenuhinya permintaan dana untuk pembangunan  pembangkit-pembangkit  tenaga listrik sebesar 10 ribu MW. Dan terbukti  akibatnya kini dirasakan seluruh rakyat dan para  pabrikan yang sangat kekurangan energi listrik.

     Lagi pula kasus Bank Century ini belum tuntas di  KPK. Dan bukan tidak mungkin mereka-mereka yang pernah dipanggil KPK sebagai saksi, pada masa mendatang akan dipanggil lagi untuk diperiksa lebih lanjut, dan bisa jadi pula dengan status tersangka.


Jadi, agak  riskan bagi Jokowi-JK untuk  kembali menempatkan Sri Mulyani yang  kea hliannya diakui cukup handal ini dalam kabinetnya. ***


Sunday, November 9, 2014

MEMAHAMI "DEADLOCK" NYA PIKIRAN SUSI



      Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti   yang sejak  pelantikan para  menteri  nampak sangat antusias dengan tugas barunya, tiba-tiba  lemas saat rapat bersama DPD-RI  tanggal 5 Nopember lalu.  Ia mengaku  otaknya jadi  “dead lock” alias  mandeg .  Pikirannya  terasa menjadi buntu sejak ia  menerima laporan tidak menyenangkan dari TNI pagi sebelumnya, soal armada patroli di perairan Indonesia.     

     "Angkatan Laut punya kapal patroli ada 70, tetapi yang bisa jalan hanya 10.” "Itu pun satu hari hanya beroperasi 30 persen saja dari yang jalan itu,. Sedangkan dari  Polri, dari 490 kapal patroli, yang beroperasi hanya separuhnya. Itu pun hanya beroperasi dua jam sehari, dan hanya 10 hari dalam satu bulannya.

   Padahal, sebelumnya Susi sudah mencanangkan untuk  memberantas pencurian  ikan oleh kapal-kapal  asing dari perairan  Indonesia. Kapal  yang membandel akan ditenggelamkan. Untuk itu, bila perlu akan menambah  kapal-kapal patroli.

Rupanya ada masalah dengan biaya operasional, khususnya BBM. Pantas  saja Susi  tiba-tiba  pikirannya buntu. Namun dengan itu ia juga menjadi paham mengapa selama ini kapal-kapal asing itu dapat seenaknya merampok kekayaan laut Indnesia.

Kondisi  ini sangat kontras dengan pamer kekuatan peralatan pertahanan TNI  Oktober lalu di Surabaya. Nampak mengagumkan. Demikian juga dengan pameran alusista di Kemayoran Jakarta yang baru saja usai. Rupanya hanya dalam pamer saja kita jaya. Di lapangan memble.  Apakah akan terus demikian ? Bagaimana kita bisa jaya di lautan. Tentu perlu dukungan semua pihak. Tantangan bagi pemerintahan Jokowi-JK***

Tuesday, November 4, 2014

ANJURAN KONYOL MENTERI TAK USAH BLUSUKAN



Tersebutlah dalam sahibul hikayat, ada seorang yang tampil di televisi berlagak seorang intelektual. Ia  memberi fatwa agar para menteri Kabinet Kerja tak perlu blusukan. Mereka cukup duduk saja di meja bebenah surat-surat. Entah dari sekolah mana atau buku mana ilmu aneh ini bisa muncul di hari-hari yang maju ini.

Dulu pun ketika penulis masih di  Inspektorat Wilarat Propinsi DKI Jakarta, ada  boss dari Aparat Pengawasan Fungsional Pemda itu yang  menggagas, pemeriksaan fisik langsung ke  unit-unit kerja Pemda tak perlu dilakukan lagi. Cukup dengan menerima laporan tertulis  saja dari  pimpinan Unit-unit kerja itu.. Alasannya sih, untuk  mencegah terjadinya kongkalingkong antara  petugas pemeriksa dengan pimpinan unit kerja untuk menghilangkan atau melunakan sebuah temuan negatif bila ada. Tentu dengan transaksinya

Untunglah gagasan itu tidak sampai terwujud. Sebab apalah jadinya kalau semua isi laporan yang baik-baik saja, ABS saja, apalagi bila ingin mendapatkan promosi ke kedudukan lebih tinggi.

Pada jaman dahulu, Maharaja Harun al Rasyid saja sering blusukan malam-malam menyamar di tengah-tengah rakyatnya di Bagdad. Demikian juga  (nabi) Yusuf yang menjadi orang kedua di bawah Firaun di Mesir. Apa yang dilakukannya pertama kali sesudah diangkat menjadi Perdana Menteri , ia berjalan menjelajahi seluruh kerajaan Mesir. Melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri keadaan alamiah tanah Mesir dan kondisi ril rakyat.

Bagaimana mungkin Menteri Kabinet Jokowi dapat mengetahui kondisi rakyat korban bencana alam di gubuk-gubuk penampungan, rakyat miskin yang kurus kering di perumahan-perumahan kumuh, dst.dstnya. Apakah semua itu dapat tergambar cukup dari sebuah laporan di atas kertas saja ??  Pelapor mana yang dapat memaparkannya secara lengkap ??  Dan penerima laporan siapa yang akan tahan membaca laporan panjang bertele-tele ??

Melalui  blusukan atau kunjungan on the spot  memungkinkan para menteri melihat, mendengar dan merasakan langsung dari sumber pertama dari apa yang ingin diketahuinya. Dia dapat melihat dan merasakan langsung melalui bahasa tubuh, keluhan-keluhan rakyat dan apa yang sesungguhnya mereka butuhkan. Hal-hal seperti ini tak mungkin didapatkan secara utuh dalam laporan dinas tertulis. Dengan blusukan langsung oleh  para pemimpin, apalagi yang berwenang mengambil keputusan, banyak masalah yang dapat langsung diambilkan solusinya ditempat.

    Karena itu instruksi Presiden Jokowi kepada menteri-menterinya dan para pejabat-pejabat eksekutif lainnya untuk memperbanyak blusukan patut diapresisasi. *** 

Thursday, October 23, 2014

BAGAIMANA KALAU REKAM-JEJAK ANGGOTA DPR DITELITI JUGA OLEH KPK DAN PPATK ?



Penundaan pengumuman Kabinet Jokowi-JK ternyata  disebabkan 8 calon dari 43 nama yang  dimintakan Jokowi ke KPK dan PPATK untuk diteusuri rekam-jejaknya berindikasi merah dan kuning. Akibatnya Jokowi-JK harus mencari  calon pengganti untuk juga dimintakan penelitiannya oleh KPK dan PPATK.
Terlepas dari masalah penundaan itu, dari hasil penelitian rekam-jejak KPK ini menunjukkan betapa sulitnya kini  di republik ini mencari orang yang jujur. Kalau mengacu dari perbadingan antara jumlah 43 nama yang diajukan dengan 8 nama yang terindikasi, maka jumlahnya lebih dari 18.5 %. Suatu jumlah yang terbilang cukup tinggi.
 Padahal, nama-nama itu tentunya sudah melalui penilaian dari pihak-pihak yang mengusulkannya, dan dianggap layak bahkan mungkin yang terbaik. Tapi begitulah, karena pintarnya orang-orang masa kini menyembunyikan keburukannya, maka yang muncul kepermukaan adalah wajah-wajah suci bersih sehingga banyak yang terkecoh.
 Nah, bagaimana kira-kira hasilnya apabila anggota-anggota DPR yang sekarang ditelusuri kembali rekam-jejak mereka oleh KPK dan PPATK ?  Pasti akan mengerikan !! Kalau ini dilakukan, maka akan terjadi kekalutan di negeri ini, karena mungkin harus dilakukan Pemilihan Legislatif baru untuk menggantikan mereka yang terjaring.
Tapi satu pelajaran baru yang dapat diambil dari terobosan yang dilakukan Jokowi ini adalah  pentingnya dilakukan penelusuran terlebih dahulu rekam-jejak mereka oleh lembaga hukum yang  tepercaya seperti PPATK dan KPK terhadap semua  orang yang akan dicalonkan sebagai pejabat publik. Baik anggota DPR/MPR, Gubernur, Bupati, Walikota dan  pejabat-pejabat lainnya bahkan calon Presiden/Wakil Presiden. Jadi tidak cukup hanya melalui proper test   yang terkadang  kurang obyektif karena suatu kepentingan.***

DILEMA PENGUMUMAN KABINET TRISAKTI



       Maunya sih,  pembentukan  Kabinet cepat.  Seluruh rakyat Indonesia  nampaknya sudah tidak sabar lagi menantikan  dan ingin melihat kumpulan menteri-menteri  bersih,  profesional, kapabel  dan  orang lapangan, seperti yang sebelumnya  sering dipersyaratkan oleh  Presiden Jokowi. 
       Tuntutan akan secepatnya kabinet itu  diumumkan, bukan hanya oleh keinginan  rakyat tetapi juga  kebutuhan riel untuk segera mengisi kevakuman  pelaksana pemerintahan saat ini. Baru saja  dua Sukhoi  AURI  mencegat  sebuah pesawat asing  yang berani-beraninya menerobos masuk  melintasi  tengah-tengah  wilayah udara  RI  dari arah selatan ke utara dan kemudian  dipaksa mendarat di Manado. Pesawat itu ternyata dari Australia dan  ini sangat disesalkan, karena  PM  negara Kangguru itu baru saja pulang sehabis menghadiri  pelantikan  dan mengundang Presiden Jokowi.
      Dengan kasus ini, mestinya Pemerintah RI dapat mengeluarkan nota protes diplomatik. Tetapi kalau belum ada Menteri  Luar Negeri, bagaimana hal itu dapat dilakukan. Coba kalau Sukhoi itu sampai menembak hancur pesawat asing itu seperti dilakukan  para  partisan pro Rusia di Uraina  yang  menghantam pesawat penumpang Malaysia dengan rudal.
       Tapi ya itulah. Pembentukan kabinet mesti dilakukan dengan hati-hati. Apalagi pihak KPK telah memberikan ultimatum yang keras. Bila Jokowi-JK memaksakan pelantikan orang-orang bermasalah dengan  kasus korupsi, maka  mungkin sekali orang-orang itu hanya akan menjabat 2-3 bulan karena “diambil” KPK.  
  Melihat jumlah  nama yang diserahkan Jokowi ke KPK untuk  diteliti rekam jejaknya sebanyak 43 orang, agaknya di dalamnya sudah termasuk nama-nama cadangan, karena  jumlah anggota Kabinet nantinya hanya 33 orang.  Jadi, kalau yang diberi lampu merah dan kuning oleh KPK sebanyak  8 orang, maka menurut hitung-hitungan sisa 35 orang masih cukup untuk mengisi formasi menteri kabinet itu. Namun, hal  ini nampaknya  belum menyelesaikan masalah. Agaknya dari  8 orang yang terpaksa harus diganti itu diproyeksikan untuk menduduki  prosisi yang  amat strategis, sedangkan  calon cadangan yang ada tidak  pas untuk mengisinya.
Alternatifnya, maka harus dicari lagi calon-calon baru di luar daftar  43 orang itu. Mereka perlu lagi dijajagi  kapabiltasnya, loyalitasnya  dan kesungguhannya. Lalu,  sesudah itu masih  perlu lagi dimintakan  penelusuran jejak oleh  KPK dan  PPATK, yang tentunya  memerlukan waktu.  Jokowi tentunya  tak bisa memberikan batas waktu kepada KPK  dan PPATK untuk menyerahkan hasil penelusuran mereka. 
Mungkin, Jokowi  juga sedang  menunggu dengan harap-harap cemas  kapan hasil penelusuran baru itu dapat diserahkan. Bila sudah diterima dan semua clear , mungkin susunan kabinet akan segera diumumkan. Makanya itulah barangkali Jokowi selalu bilang, “mungkin hari ini, mungkin besok” dstnya, karena ia juga masih menunggu. Semuanya itu tidak meluluh tergantung dari dirinya. Apalagi, hasil pertimbangan DPR  yang  menyangkut nomenklatur komposisi  kabinet, mungkin dipandang perlu pula ditunggu.
Tapi satu hal yang pasti : Jokowi dan JK sama-sama ingin segera bekerja cepat. Lebih cepat lebih baik. *** 

Contact Form

Name

Email *

Message *