Showing posts with label ROY SURYO. Show all posts
Showing posts with label ROY SURYO. Show all posts

Monday, September 10, 2018

MUDAHNYA BOYONG ASET NEGARA

Kalau benar mantan menpora Roy Suryo sempat memboyong tiga ribuan barang inventaris pada masa transisi penggantiannya sebagai menpora, maka sungguh mengherankan !
Kalau mengurus barang saja sudah gak beres , bagaimana cabang-cabang OR kita dulu diurus. Begitu juga mengurus pemuda-pemuda kita.
Ya, pada jamannya dunia persepakbolaan kita sering diberitakan dikendalikan bandar-bandar judi yg mengatur skor hasil pertandingan. Tawuran para suporter membuat para penonton ketakutan dan enggan datang menonton.
Masih ingatkah ketika Roy Suryo salah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya waktu memimpin suatu upacara ?
Ini pelajaran bagi para pemimpin dalam memilih pembantu-pembantunya. Untuk jadi pemimpin publik, sedikitnya perlu tahu tentang administrasi negara.
Saya beruntung ketika masih aktif sebagai PNS, berkesempatan mendapatkan kendaraan dinas plat merah. Menjelang pensiun, aku mohon untuk oper-beli kendaraan itu. Tetapi aku kurang beruntung, karena menurut peraturan perbendaharaan negara, hal itu baru dibolehkan bila usia kendaraan sdh sepuluh tahun.
Lha, kok di Kemenpora bisa boyongan diam-diam ?

SARAN PENYELESAIAN KASUS ROY SURYO

Penasaran mengikuti perkembangan penyelesaian kasus Roy Suryo mantan Menpora yg nampaknya malah bertambah ruwet, kita coba menyarankan beberapa langkah yg bisa ditempuh.
Mengherankan, BPK khususnya auditornya nampak diam saja seribu basa melihat Roy Suryo dan pengacaranya ramai berpolemik bahkan sampai-sampai melibatkan tokoh-tokoh nasional seperti wakil presiden dan KPK.
Padahal sumber masalah adalah berasal dari hasil pemeriksaan BPK. Dalam pemeriksaannya, auditor BPK tentunya telah meneliti setiap item inventaris Kemenpora, asal-usulnya, siapa Bendaharawan barang dan bagaimana penataadministrasiannya.
Auditor tentunya telah mendasarkan laporan hasil pemeriksaan mereka dari pengamatan langsung mereka, wawancara dan berita acara pemeriksaan dari pejabat-pejabat yg kompeten.
Menurut kode etik Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP), laporan hasil pemeriksaan (LHP) prinsipnya mestinya harus tidak bisa terbantahkan. Maka itu ada SOP atau standar prosedur operasional audit yang mengharuskan aditor untuk mengonfirmasi kembali hasil-hasil temuannya kepada pimpinan lembaga yang diperiksa sebelum LHP dibuat. Terutama temuan-temuan negatif
Sayangnya, saat konfirmasi ini terkadang disalahgunakan oleh oknum-oknum auditor dan pihak yang diperiksa untuk kompromi atau "jual-beli" temuan untuk kepentingan pribadi.
Meski LHP mestinya tak terbantahkan, namun bisa saja dalam wawancara ada pejabat yang diperiksa memberikan keterangan yang tidak benar kepada auditor atau hanya asumsi yg tidak dicek lagi kebenarannya.
Bisa jadi, sebagian barang-barang inventaris yang dituduhkan kepada Roy Suryo itu menyasar kepada pihak lain yang juga mau mengambil kesempatan. Dalam hal ini memang Roy Suryo dirugikan.
Makanya, pihak Roy Suryo, penanggung jawab aset di Kemenpora dan pihak BPK perlu duduk bersama menelusuri dan "menceklist" setiap item barang yg dipersoalkan. Mana yg sudah dikembalikan, dianggap selesai. Sedang yg belum, ditelusuri terus keberadaanya. Dan bila ada pihak lain terlibat dan berindikasi penggelapan dapat diselesaikan secara hukum.***

Friday, September 7, 2018

MISTERI RAIBNYA RIBUAN INVENTARIS KEMENPORA


               Sebenarnya kasus raibnya ribuan barang inventaris negara yang melibatkan mantan menteri Pemuda dan Olah Raga Roy Suryo cukup sederhana apabila ditanggapi pihak yang bersangkutan secara proporsional.
          Pokok masalahnya adalah adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)  dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melaporkan adanya ribuan barang inventaris Kemenpora yang belum dikembalikan Roy Suryo. LHP tersebut disampaikan ke  Menpora yang sekarang, dengan maksud untuk ditindaklanjuti.
 LHP  itu wajib ditindaklanjuti oleh Kemenpora dengan melakukan penelitian, penelusuan  dan pemeriksaan – yang pelaksanaannya biasanya dilakukan Inspektorat Jendral.  Hasilnya biasanya dapat berujung pada permintaan agar barang dikembalikan, tuntutan ganti rugi bila barang hilang atau rusak sampai pada pelimpahan kasusnya ke  Kepolisian apabila ada indikasi penggelapan.
Hasil penelusuran, penelitian dan  tindakan  yang diambil itu kemudian wajib dilaporkan sebagai laporan Tindak Lanjut (TL) ke BPK. Selama BPK tidak menerima laporan TL, maka mereka akan terus-menerus menagih jawaban hasil pemeriksaan (LHP) mereka.  Dalam kasus di Kemenpora,  tidak soal apakah menterinya sudah berganti.
Jadi, dalam kasus Roy Suryo, bila beliau merasa tidak bersalah, adalah bijak bila dia aktif datang bekerjasama dengan Kemenpora untuk sama-sama meneliti laporan BPK yang mungkin dianggapnya “ngawur” itu. Siapa yang menyerahkan barang, siapa yang mengirim, siapa yang menerima, atas perintah siapa, dstnya. Sebab menurut informasi Roy sendiri ketika itu ada diuar negeri menyangkut persiapan Asian Games 2018.
Ironis, ia malah membuka front dan mau mensomasi Kementerian yang pernah di pimpinnya itu karena merasa difitnah. Mestinya Roy datang ke BPK. Berdebat dengan auditor BPK pembuat LHP itu. Ia bisa menyontoh Ahok yang pernah menantang BPK berdebat mengenai LHP BPK yang menurut Ahok tidak benar. Ini malah Roy Suryo memilih berhadapan dengan Kemenpora dengan menyewa pengacara segala. Kemenpora hanya melakukan kewajiban, harus menindaklanjuti LHP kasus yang justeru ditinggalkan  Roy sendiri.
Mestinya ia juga menyontoh SBY yang segera mengembalikan mobil dinas kepresidenan ke istana setelah tersiar berita mobil yang ditumpangi Presiden Joko Widodo mogok ketika blusukan. Adalah bijaksana juga ketika SBY menginstruksikan Roy Suryo untuk segera menyelesaikan kasus ini. Sebab kalau tidak akan sangat merugikan citra Partainya  karena Roy Suryo hingga saat ini masih  menjabat Wakil Ketum DPP Partai Demokrat.
Satu hal lagi. Perlu dicatat bahwa dalam pengelolaan administrasi pebendaharaan negara, bukan hanya ada Bendaharawan Uang. Ada juga Bendaharawan Barang. Dia mencatat data dan mengadministrasikan semua aset-aset milik negara di instansinya. Untuk inventaris biasanya setiap barang ditempeli nomor register, siapa pemakainya, letaknya dimana dll.
Lembaga pengawasan negara seperti BPK, BPKP, Inspektorat Jendral dan Itwilda seringkali membentuk team auditor khusus yang melakukan pemeriksaan aset-aset dan inventaris yang dikelola Bendaharawan Barang.***

Contact Form

Name

Email *

Message *