Showing posts with label KPK. Show all posts
Showing posts with label KPK. Show all posts

Sunday, September 27, 2020

Dibalik Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi (AJLK) dan mundurnya Febri Diansyah

 Menarik juga mengikuti pemaparan Febri Diansyah mantan Jubir KPK Kamis malam hingga subuh tanggal 24 September 2020 lalu di salah satu TV swasta mengenai pembentukan Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi (AJLK) 2020. Menariknya, bukan hanya karena topiknya “Memahami Oligarki, Ketatanegaraan, Ekonomi & Politik”, yang memang tepat waktu untuk sekarang, tetapi juga karena yang ditampilkan sebagai narasumber cukup kompteten. Independensi mereka  tak diragukan. Sebutlah Jeffrey Winters, dari Northwestern University, AS yang banyak menulis tentang Indonesia, Zainal Mochtar dari FH-UGM, ekonom Faisal Basri dan Najwa Shihab, jurnalist senior yang juga populer dengan acara “Mata Najwa”-nya saat ini.

Tambah menarik lagi karena penayangan itu dilakukan justeru pada saat-saat Febri Diansyah baru saja diviralkan telah mengajukan surat pengunduran diri dari komisi anti korupsi itu. Apakah Febri sedang memanfaatkan sisa waktunya melaksanakan apa yang dapat dilakukan untuk pemberantasan korupsi di KPK sebelum keluar keputusan mengenai pengunduran dirinya ? Yaitu menjadi moderator  webinar pembentukan AJLK 2020 itu ?

Mengikuti pemaparan para narasumber diatas, telah membuka kesadaran bahwa hingga masa pemerintahan Jokowi inipun rupanya jaringan mafia korupsi, bukanlah makin berkurang tapi malah makin menjadi-jadi. Apalagi setelah KPK dilumpuhkan dengan adanya revisi Undang-undang KPK yang lama.

Rupanya telah terladi kolaborasi kejahatan  tersamar yang sistematis, yang melibatkan oknum-oknum berpengaruh di semua lini. Mulai dari para pengusaha hitam, oknum-oknum pembuat peraturan perundang-undangan di lembaga legislatif, oknum pejabat di lingkungan pemerintahan (eksekutif) maupun oknum-oknum di lembaga penegak hukum.Ungkapan mantan Wakil Presiden Adam Malik, “semuanya bisa diatur”, seperti yang diucapkannya ketika menjadi Ketua Sidang Umum PBB di New York, telah disalahgunakan. Bahwa dalam melakukan korupsipun segala sesuatunya bisa diatur. Melalui suap, draft produk hukum DPR bisa diatur sehingga kemudian memberi peluang koruptif  bagi para pengusaha hitam, oknum-oknum dan oknum-oknum di pemeritahan maupun penegak hukum. Undang-undang bisa disetir agar para koruptor yang tertangkap bisa tak dituntut ataupun kalaupun dituntut. cukup dengan hukuman ringan saja.

Maka dengan menyimak pemaparan para narasumer diatas, dapatlah dipahami mengapa banyak lembaga-lembaga negara yang mestinya independen tetapi tak berdaya. Seperti berbagai Komisi dan Dewan Kehormatan di lembaga-lembaga negara atau Komisaris di perusahaan-perusahaan negara. Mereka tak bisa berbuat apa-apa. Tak memiliki wewenang menjatuhkan sanksi, sehingga keberadaan mereka hanya merupakan pemborosan. Demikian juga lembaga-lembaga pengawasan internal seperti Inspektorat mulai dari tingkat Kementerian sampai lembaga pemerintahan daerah terendah, terbukti juga tidak mampu membendung praktek suap yang akhirnya juga berujung pada tindak pidana korupsi. Pertanyaan, kemana mereka berada ketika kasus korupsi terjadi di depan hidung mereka ?

Ketika hal itu terjadi, mestinya pimpinan lembaga pengawas internal itu langsung dicopot. Meskipun tidak terlibat secara langsung, tetapi secara fungsional ia harus bertanggung jawab. Menurut penulis, sudah demikian banyak teori-teori dan teknik-teknik mengungkap tindak pidana korupsi. Tidak kurang-kurang pula ahli-ahli managemen dan ahli hukum dengan titel-titel kesarjanaan bertengger diawal dan akhir nama mereka. Tetapi korupsi tetap saja ada. Masalahnya, rupanya bukan pada tingkat pengetahuan, tetapi pada sikap mental. Orang-orang berpendikan tinggi tetapi bila mentalnya bobrok justru berbahaya. Lebih baik memilih orang yang berpendidikan pas-pasan saja tetapi jujur. Memang idealnya  orang pintar  sekaligus juga jujur dan bermental baik. Sekarang orang-orang seperti Bung Hatta sudah langka. Meski sebagai Wakil Presiden dan Perdana Menteri, bahkan membeli mesin jahitpun isterinya tak mampu. Ada juga orang seperti Ahok (BTP). Tapi orang ini, belum apa-apa sudah mendapat tantangan. Terutama dari mereka yang menginginkan jaringan korupsi terselubung ini tetap berjalan langgeng. Kalau Febri Diansyah kecewa dengan kinerja KPK sekarang sehingga memilih mundur dan Ahok Komut Pertamina yang pernah mengaku sebagai Auditor kecewa terhadap kebijakan Direksi yang tetap menggaji tinggi orang yang tak jelas kerjanya,  dapat dimengerti. Penulispun sebagai auditor internal, pernah mengalami kekecewaan serupa. Pegawai yang telah berbulan-bulan tidak masuk kerja dan telah direkomendasikan untuk diberhentikan, malah gajinya selama menghilang tetap dibayarkan. Bahkan memperoleh kenaikan pangkat lagi !

Sebenarnya kita menaruh harapan tinggi kepada pemerintah dan partai berkuasa saat ini. Partai yang dominan di lembaga legislatif seyogyanya bersama presiden pilihannya sekarang mestinya mampu menata kembali kondisi ketatanegaraan kita saat ini. Mengevaluasi kembali semua peraturan perundang-undangan yang membuat lembaga negara benar-benar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Tidak lagi hanya bagaimana melanggengkan kelangsungan kekuasaannya semata yang hanya bersifat sementara. Tetapi menciptakan peraturan penundang-undangan yang benar-benar dirasakan menguntungkan dan dapat dinikmati seluruh rakyat.

Partai berkuasa dengan keunggulan suaranya yang dominan, pasti dapat melakukannya bersama Presiden. Kalau mau.***

Saturday, January 25, 2020

Ah, KPK ; Ah, PDIP !!


Inginnya sih, mungkin KPK bentukan Undang-undang KPK baru No.19 Tahun 2019 mau menunjukkan prestasi dan sekali gus menunjukkan tidak benar kalau KPK dengan undang-undang baru ini akan melemah seperti yang banyak ditudingkan.

Sejenak memang terkesan mengagumkan. Seorang petinggi KPU yang selalu disegani itu berani mereka tangkap dan menjebloskannya ke dalam jeruji besi setelah dilakukannya operasi OTT (operasi tangkap tangan). Lalu seorang kader partai utama pendukung pemerintah PDI Perjuangan dimasukkan dalam daftar buronan setelah minggat ke luar negeri.

Hanya sayang operasi tangkap tangan KPK pimpinan Firli Bahuri ini dinilai menimbulkan banyak misteri dan tanda tanya. Demikian pula di sekitar upaya penggeledaan di kantor PDIP yang gagal dan penahanan penyidik KPK di PTIK. Tak ada informasi yang tuntas dari KPK. Kalaupun ada satu dengan yang lain saling bertentangan. Misalnya, sudah ada atau tidaknya surat ijin dari Badan Pengawas KPK di tangan penyidik KPK ketika penggeledahan dan penyitaan akan dilakukan. Tentang keberadaan tersangka Harun Masiku, kader PDIP ketika akan dilakukan penangkapan  simpang siur. Masih di dalam negerikah atau sudah berangkat ke luar negeri. Benarkah Badan Pengawas KPK lamban memberikan surat ijin. Benarkah ada perbedaan diantara angota Bawas mengenai ijin penggeledahan dan ijin penyitaan. Dalam satu paketkah atau sendiri-sendiri ?

Beda dengan ketika Johan Budi dan kemudian diganti Febri Diansyah masih menjadi juru bicara KPK. Informasi dan penjelasan mereka yang didukung pimpinan KPK  mengenai OTT yang baru atau sedang dilakukan KPK cukup jelas. Lengkap dan tuntas. Sehingga tidak menimbulkan banyak tanda tanya, simpang-siur informasi dan salah paham.

Ada sejumlah tanda tanya, kalau tak bisa dibilang misteri, yang perlu penjelasan sekitar OTT tersebut. Mungkin sebagian nanti akan menjadi jelas dengan sendirinya ketika Harun Masiku(HM) sudah tertangkap dan “bernyanyi” siapa-siapa saja yang terlibat dan menginisiasi pemberian uang suap 90 milyard rupiah yang konon diminta WH kepada HM  sebagai  imbalan untuk meloloskan dirinya menggantikan kader PDIP Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia di DPR-RI.

Padahal, menurut Undang-undang, yang berhak menggantikan almarhum adalah Riezky Aprilia sebagai pengumpul suara terbanyak kedua. Alasan PDIP mengusulkan Harun Masiku meskipun perolehan suaranya jauh di bawah Riezky adalah sesuai Keputusan dan fatwa  Mahkamah Agung yang telah memberi hak kepada pimpinan pusat partai itu  mengalihkan jumlah perolehan suara almarhum kepada kadernya yang lain. Tetapi KPU secara resmi menolak klaim PDIP itu dan bersikukuh yang berhak adalah Riezki Aprilia yang menduduki urutan kedua.

Hal lain yang menjadi tanda tanya mengenai keberadaan penyidik KPK di gedung PTIK yang kemudian berujung pada penahanan petugas negara itu selama beberapa jam bahkan sampai diperiksa urine. Ada informasi yang mengatakan mereka hanya menumpang shalat di sana. Tetapi informasi lain menyebutkan ada kaitannya dengan keberadaan Hasto Kristianto, sekjen PDIP yang beberapa kali disebut-sebut dalam kasus pengusulan HM sebagai pengganti antar waktu (PAW) Nazarudin Kiemas almarhum.

Kehadiran Menkumham Yazona Laoly yang juga fungsionaris PDIP dalam pengumuman pembentukan Tim  Hukum PDIP oleh sejumlah pengamat dinilai tidak etis walaupun tidak melanggar hukum. Kedatangan tim itu ke Mabes Polri menyangkut pemberitaan massmedia, ada yang menilai seperti mau menakut-nakuti massmedia. Padahal, kejadian sebelumnya yang mencegah para penyidik KPK melakukan penggegedahan di kantor PDIP sehingga gagal,  telah memberi kesan kurang simpatik kepada partai pendukung utama pemerintah itu.

Janji para juru bicara KPK yang baru Ipi Maryati dan Ali Fikri saat konperensi pers mereka pertama 27 Desember 2019 yang lalu bahwa akan tetap menjaga keterbukaan informasi publik dan akan lebih bijak ternyata tidak jadi kenyataan.

Banyak lagi yang membuat orang dibingungkan oleh simpang-siur informasi. Seperti polemik antara KPU di satu pihak dan PDIP dan MA di lain pihak mengenai dasar hukum yang tepat untuk kasus PAW anggota DPR dalam kasus ini. Argementasi KPU yang mendasarkan Undang-undang (UU No.7/2017 tentang Pemilu pasal 426 dan UU MD3 psl 242) atau PDIP yang berdasarkan Keputusan dan fatwa MA ? Setahu penulis yang bukan orang hukum, MA hanya berwenang menguji peraturan di bawah Undang-undang. Lain dengan Mahkamah Konstitusi yang fungsinya memang menguji Undang-undang. Semua ini mesti dijernihkan agar masyarakat tidak terus-menerus dibuat bingung. (Sam Lapoliwa mantan wartawan bid. Hukum dan PNS)***

Tuesday, October 15, 2019

HERAN, PDIP MENGEMBOSI KPK PRODUK KETUANYA SENDIRI


Kalau ada hasil karya Presiden ke lima Republik Indonesia Megawati Sukarnoputeri selama pemerintahannya, maka menurut penulis hanya satu, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Itu diundangkan tanggal 27 Desember 2002  pada pertengahan masa pemerintahannya yang hanya bertahan 3 tahun dari. 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Alasan penerbitannya, seperti yang tertulis dalam dasar pertimbangan, adalah karena pemberantasan tindak pidana korupsi    yang  terjadi  sampai sekarang (ketika itu) belum dapat dilaksanakan secara optimal. Karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan  berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara  dan menghambat  pembangunan nasional. Sedangkan  lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi  belum  berfungsi  secara efektif.

Sejak dikeluarkannya, Undang-undang ini  terbukti telah  terbukti mampu menangkap dan memenjarakan banyak sekali para pejabat korup, baik dari kalangan eksekutif, legislatif maupun lembaga yudikatif beserta komplotan mereka. Berapa banyak sudah Gubernur, Bupati, Walikota dan anggota DPR/DPRD , pejabat BUMN, bahkan menteri kabinet yang disapu bersih KPK. Sebelumnya para pejabat korup itu sangat sulit disentuh hukum. Entah karena kekuasaan mereka ataupun kekebalan hukum yang diberikan negara kepada mereka tetapi disalahgunakan. Kalau SDM dan kewenangan KPK lebih diperkuat lagi, maka ada harapan dalam waktu yang tidak lama, negeri ini akan bebas dari korupsi dan suap. Maka tak heran kalau KPK mendapat banyak pujian dan simpati rakyat karena prestasi mereka.

Tetapi apa yang terjadi dipenghujung masa kerja DPR 2014-2019 ?  KPK yang kelahirannya dibidani presiden yang tidak lain ketua umum PDIP ini, justrur pada saat-saat menjadi harapan rakyat telah digembosi sendiri di DPR oleh para anggota partai yang dipelopori para politikus PDIP melalui revisi rancangan mereka. Meski berkali-kali ditolak pada pengajuan-pengajuan sebelumnya, tetap saja mereka sahkan tanpa konsultasi lagi dengan pihak sangat terkait. Mestinya, menurut akal sehat, bila suatu rancangan selalu berulang-ulang ditolak, sudah menjadi isyarat bahwa rancangan itu memang tidak layak.

Meski demonstrasi diseluruh penjuru negeri telah berkecamuk bahkan sampai jatuh beberapa korban jiwa, meski para cendekiawan, rohaniwan dan budayawan telah memberi pertimbangan kepada presiden, namun Jokowi hingga tulisan ini dibuat belum juga mengeluarkan Perpu untuk membatalkan undang-undang KPK hasil revisi itu. Pengesahan UU KPK hasil revisi  dinilai cacat, baik secara formil maupun materil dan melemahkan pelaksanaan tupoksi KPK. Kelambanan Jokowi ini diduga dilatarbelakangi kekhawatirannya akan kehilangan dukungan anggota DPR  dalam sidang MPR pelantikannya sebagai presiden untuk periode berikutnya. Atau pada sidang-sidang DPR bersama anggota kabinetnya nanti.

Namun, Jokowi sebenarnya masih bisa memainkan kartu trufnya, sebagai pemegang hak pregrogratif dalam pembentukan anggota kabinet – di mana para pemimpin partai sangat berharap para politisinya dapat dikutsertakan dalam kabinet sebagai menteri. Demikian juga banyaknya dukungan rakyat bila menerbitkan Perpu. Kalaupun Jokowi gagal dilantik, tetapi ia tetap akan selalu dipandang dan dikenang rakyat sebagai pahlawan anti korupsi.

Sayang, kalau Undang-undang KPK ini tidak dapat dikembalikan seperti sebelum revisi. Mestinya UU No.30 Tahun 2002  tentang KPK karya Presiden Megawati Sukarnoputri ini dapat menjadi karya monumental buat dirinya yang akan selalau dikenang dalan sejarah.***


Monday, September 30, 2019

SP3 ?, GITU AJA KOK REPOT….


Salah satu masalah kontroversial dalam pro kontra terhadap Undang-undang KPK hasil revisi adalah masalah SP3 (Surat Pemberhentian penyelidikan, penyidikan dan penuntutan) terhadap perkara tersangka kasus korupsi berlarut-larut yang ditangani KPK. Ada beberapa kasus di mana tersangka tak pernah dapat diajukan ke pengadilan selama bertahun-tahun bahkan ada yang sampai meninggal – karena bahan-bahan pembuktian dianggap masih belum lengkap. Karena itu dalam revisi UU KPK, masa penyelidikan, penyidikan dan penuntutan itu dibatasi satu tahun. Lewat dari itu tersangka harus dibebaskan demi hukum.
Masalah SP3 ini nampaknya merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari paket penolakan UU KPK hasil revisi sehingga tak dapat ditemukan penyelesaiannya. Apabila soal SP3 ini ada solusinya maka salah satu pasal yang dipertentangkan dapat dikurangi.
Kalau dicermati, pasal 6 huruf a dan b UU No.30 tahun 2002 tentang KPK, tugas KPK antara lain melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (tpk)  serta melakukan supervisi atas pelaksanaan tugas mereka.
 Sedang pada pasal 7 huruf a ditegaskan kembali  wewenang KPK antara lain  mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tpk. Selanjutnya, dalam tugas melakukan supervisi pada pasal 8 ayat (2) KPK diberi kewenangan mengambil alih penyidikan dan penuntutan tpk yang sedang ditangani Kepolisian atau Kejaksaan dengan berbagai alasan seperti yang dirinci pada pasal 9. Namun dalam ketiga pasal ini tak ada disebutkan tindakan sebaliknya, yaitu tentang penyerahan atau pelimpahan perkara TPK dari KPK ke Kepolisian atau Kejaksaan.
Tetapi dalam praktek pengadilan tpk, ada kasus di mana KPK harus melimpahkan penyidikan dan penuntutan perkara TPK kepada Kejaksaan, yaitu dalam perkara Budi Gunawan (BG). Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi telah mengabulkan permohonan gugatan praperadilan yang diajukan Komjen Pol Budi Gunawan. Dalam putusannya, Rizaldi menilai, penetapan status tersangka Budi Gunawan oleh KPK tidak sah.  Berkas perkara kasus Budi Gunawan kemudian dilimpahkan KPK ke Kejaksaan pada 10 Maret 2015. Pelimpahan itu menjadi solusi yang diambil KPK setelah pengusutan kasus tersebut mandek.
Selanjutnya, pada 2 April 2015, Kejaksaan ternyata telah melimpahkan kembali penanganan kasus Budi ke Polri. Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, alasan penyerahan penanganan berkas Budi karena adanya nota kesepahaman di antara KPK-Kejaksaan Agung-Polri yang mengakomodir pengambilalihan perkara.
        Sementara itu, dari pihak kepolisian, Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Anton Charliyan ketika itu mengisyaratkan akan dihentikannya pengusutan kasus Budi. Anton mengatakan, berkas yang didapatkan dari kejaksaan tidak laik untuk ditindaklanjuti karena tidak ada dokumen penyelidikan dan penyidikannya. "(Berkas) itu hanya LHA dan itu fotokopian. Bagaimana kita bisa tetapkan tersangka dengan berkas seperti itu? Ada surat pemeriksaan, tapi nama yang akan diperiksa enggak ada. Kami kesulitan dong," ujar Anton.
Proses pengalihan perkara BG ini memang sempat mengundang kontroversi diantara para praktisi hukum. Namun pada akhirnya semua mereda sampai akhirnya BG diangkat menjadi Kepala BIN (Badan Intelijen Negara).
Kembali pada kontroversi SP3, nyatanya KPK telah melakukan pelimpahan perkara TPK ke Kejaksaan Agung dalam kasus BG. Solusi itu dianggap sebagai satu-satunya pilihan karena KPK tidak ada kesempatan naik banding. Meskipun pelimpahan balik oleh KPK ini tidak ditemukan dalam UU KPK No.30 Tahun 2002 namun prosesnya tetap berjalan sehingga kemudian dapat diklasifikasikan sebagai yurispridensi.  Maka daripada ribut-ribut memaksakan  KPK diberi kewenangan menerbitkan SP3, mengapa KPK tidak dianjurkan menggunakan yurispundensi ini saja untuk melimpahkan perkara yang berlarut-larut ke Kejaksaan atau Kepolisian yang telah mempunyai kewenangan menerbitkan SP3 ?. Tentu saja sesuai kewenangannya KPK dapat menyertakan syarat, bila diberikan SP3, perkara dapat dibuka kembali kalau ditemukan alat bukti baru. Gitu aja repot…*** (Sam Lapoliwa SP, mantan wartawan).

Contact Form

Name

Email *

Message *