Showing posts with label POLITIK. Show all posts
Showing posts with label POLITIK. Show all posts

Saturday, June 4, 2022

KALAU INDONESIA DIPERLAKUKAN RUSIA SEPERTI UKRAINA…….

 Kalau Ukraina hingga kini - sudah lebih dari seratus hari tak pernah berhenti berjuang dengan segala pengorbanan melawan invasi Rusia sangatlah dimengerti. Karena yang dipertahankan adalah kemerdekaan, kebebasan, harga diri, hak milik mereka yang sah bahkan hak hidup.

Coba kalau bangsa dan rakyat Indonesia diperlakukan seperti terhadap Ukraina saat ini ! Tentu akan berjuang mati-matian seperti Ukraina. Dan Indonesia telah kenyang dengan pengalaman melawan bekas-bekas pemerintah kolonial seperti kompeni Belanda yang dilanjutkan pemerintahnya sejak abad 18, Jepang, Inggeris bahkan Perancis dibawah pemerintahan Napoleon Bonaparte dengan menggunakan sosok Daendels. Masih ingatkah pembangunan jalan raya Anyer-Panarukan yang banyak memeras tenaga rakyat itu – yang hanya untuk membendung balatentara Inggeris ?

Taman-taman pahlawan dan tugu-tugu peringatan kisah perjuangan heroik para  pendahulu kita -  dapat kita saksikan di mana-mana. Semua itu bisa terjadi tak lain hanya untuk memperjuangkan dan mempertahankan seperti apa yang dipertahankan bangsa Ukraina saat ini : kemerdekaan, kebebasan, harga diri, hak milik yang sah bahkan hak hidup !

Maka itu, aneh rasanya kalau kita tidak ikut bersimpati dengan rakyat dan bangsa Ukraina saat ini. Dan sungguh tak bisa dimengerti kalau masih ada saja yang bersimpati kepada Rusia dan malah memuji-muji dan menghasut Vladimir Putin untuk terus menghujani rakyat dan tanah tumpah darah orang Ukraina dengan berbagai bom dan peluru kendali. Adalah tidak adil kalau selama ini hanya negara-negara Barat saja yang sering digembar-gemborkan sebagai negara imperialis, kolonialis dan ekspansionis – tetapi Rusia tidak.

Buat apa mereka ke Surya. Buat apa mereka ke Afganistan untuk kemudian angkat kaki karena tak tahan dengan perlawanan rakyat negeri bertebing-tebing itu. Sejarah terbentuknya Pakta Warsawa juga membuktikan itu. Bagaimana negara-negara tetangga seperti Rumania, Cekoslowakia yang tanpa daya  tiba-tiba malam hari  diserbu ratusan tank dan mobil-mobil labis baja  oleh Angkatan Darat Uni Sovyet.

Cara berperang Rusia yang brutal selama ini juga patut disorot. Menghujani kota besar yang padat penduduk dengan peluru-peluru kendali dan bom-bom penghancur massal yang banyak menimbulkan kehancuran besar dan korban ribuan termasuk anak-anak, perempuan dan orang-orang lanjut usia. Sungguh menyentuh rasa kemanusiaan. Maka sudah sepantasnyalah kalau Rusia kini diproses oleh Pengadilan Hak-hak Azasi manusia Internasional.

Lebih terhormat para tokoh keluarga Pandawa dan Kurawa dalam ceritera Mahabrata yang memilih medan laga padang Kurukshetra ketimbang berperang di pusat kekuasaan di kota Hastinapura. Atau lebih terhormat OPM atau KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) di Papua yang menantang TNI untuk berlaga di suatu tempat di luar kota untuk menghindari korban sipil dan kerusakan sarana kota. Tapi TNI tidak mau melayani karena menganggap rakyat Papua adalah saudara sendiri dan setiap perbedaan tetap diupayakan melalui jalan damai. Nah, sama dengan keluarga Pandawa dan Kurawa, sesungguhnya rakyat Rusia dan rakyat Ukraina masih bersaudara. Rusia sebagai saudara tua mestinya menopang saudara-saudara mudanya negara-negara ex. Pakta Warsawa. ***

Thursday, June 2, 2022

MEMANFAATKAN MOMENTUM KONFLIK UKRAINA-RUSIA

 Konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina yang didukung Nato mengingatkan kita pada perang dingin antara NATO dan SEATO yang dipimpin Amerika disatu pihak dan Pakta Warsawa dilain pihak yang dipimpin Uni Sovyet. Tokoh yang menonjol saat itu Presiden Amerika Serikat John F.Kennedy dan Presiden Uni Sovyet Nikita Kruschev. Diluar kedua blok ini tampil pula tokoh-tokoh politik dunia lain seperti Mao Tse Tung, Presiden RRT, Kim IL Sung, Presiden Korea Utara, Norodom Sihanouk dari Kamboja dan tentu saja Ir. Sukarno Presiden Republik Indonesia.

Diantara tokoh-tokoh dunia di luar dua blok ini faktanya Presiden Sukarno nampaknya tampil lebih menonjol. Meskipun ia seorang insinyur sipil keluaran Sekolah Teknik Tinggi (ITB Bandung sekarang), namun sejak mudanya ia lebih banyak berkiprah di kancah politik. Baik politik dalam negeri terutama internasional.

Masalah Irian Barat yang belum-belum juga diserahkan pemerintah kolonial Belanda, dimainkannya untuk menggalang dukungan negara-negara berkembang di bawah panji anti imperalisme dan anti kolonialisme. Ia tahu jiwa dan semangat negara-negara berkembang saat itu – yang masih terjajah atau setengah terjajah - dan mempunyai keinginan yang luar biasa untuk merdeka dari tekanan dan penghisapan ekonomi dari negara-negara kapitalis. Bersama dengan beberapa tokoh, seperti PM.India Neru, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, Presiden Kwame Nkrumah dari Ghana, Presiden Josef Broz Tito dari Yugoslavia ia mendirikan Gerakan Non-Blok (Non Aligned Movement). Tujuannya untuk berusaha menengahi dann  melerai kedua blok aliansi militer berseteru ini. Untuk mewujudkan gagasan itu  mereka melakukan empat kali pertemuan. Dua diantaranya di Indonesia, yaitu sekali di Bogor yang terkenal dengan Konferensi Pancanegara dan kemudian di Bandung yang terkenal dengan Konferensi Asia Afrika (KAA).

Tapi Sukarno nampaknya belum puas hanya sebagai pemimpin negara-negara Non Blok . Ia melangkah lebih lanjut dengan menyusun kekuatan melalui pembentukan The New Emerging Forces (NEFOS). Tujuannya sebagai kekuatan dunia ketiga untuk menghadapi negara-negara neo kolonoalisme Barat yang nampak seperti tetap mau berlama-lama menduduki tanah jajahan mereka. Maka Ia menggaet tokoh-tokoh politik Asia berpengaruh. Terkenallah apa yang disebut poros kekuatan baru : Jakarta – Pnomphen – Pyongyang- Hanoi – Peking.

Meski menjaga jarak dengan kedua blok militer Pakta NATO dan Pakta Warsawa yang berseteru, namun Presiden Sukarno cukup cerdik memainkan prinsip “bebas aktif” seperti diamanatkan UUD 1945 sebagai dasar politik luar negeri RI. Ia tetap berbaik dengan Presiden John F. Kennedy dan dengan saat yang sama berbaik dengan Nikita Krushchev. Ketika berkunjung ke Amerika, dengan pintarnya Presiden Sukarno mengambil hati rakyat dan para pemimpin AS. Dengan menggandeng putra sulunghnya Guntur Sukarnoputra yang masih bocah, melalui para wartawan di bandar udara ia berujar, “Ketika  menginjakkan kaki disini, saya langsung merasakan suatu negara demokrasi yang damai”. Namun di depan Kongres Amerika ia tetap tegas dengan sikapnya yang anti koloniaisme. Sambil menunjuk Jendral Nasution disampingnya, ia berkata : “Ini Jendral Nasution, tentara profesional. Dia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan !”

Dengan Nikita Krushchev ? Presiden Uni Sovyet yang juga pemimpin tertinggi Pakta Warsawa ini diundang ke Jakarta. Sebuah film berjudul “Kunjungan Sahabat” diputar di bioskop-bioskop Indonesia. Spanduk dengan gambar besar-besar sang tokoh dipajang di mana-mana.

Hasilnya ? Segera sesudah itu bantuan persenjataan – yang sangat dibutuhkan menghadapi militer kolonial Belanda di Irian Barat saat itu – terus mengalir. Puluhan kapal selam, pesawat-pesawat tempur Mig, Iliyusin segera berdatangan. Putra-putri penerbang Indonesia dikirim dan dilatih menerbangkan pesawat-pesawat tempur dan kapal-kapal selam modern itu. Saat itu beberapa penerbang Indonesia diantaranya Leo Watimena dan Rusmin Nuryadin sangat populer oleh kelincahannya mendemonstrasikan pesawatnya. Maka tak heran kalau Angkatan Perang Indonesia kala itu cukup disegani dan dianggap terunggul di Asia Tenggara. Dan akhirnya pada 1 Mei 1963 Belanda terpaksa juga mau melepaskan kedaulatan atas Irian Barat ke Indonesia. Tetapi untuk tak kehilangan muka dilakukanlah melalui PBB.

Berkaca dari kepiawaian Ir.Sukarno ini, di tengah-tengah kemelut perang Rusia-Ukraina saat ini – mungkin Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi bisa kembali tampil berperan sebagai pemimpin dunia. Apalagi Indonesia kini menjadi Presiden G-20, organisasi yang mencakup negara-negara besar dunia. Bulan Nopember 2022 akan datang Indonesia mengundang pemimpin-pemimpin negara G-20 ini di Bali – termasuk kedua negara yang tengah berperang.

Keputusan Indonesia ini memang sudah sesuai dengan politik luar negeri “bebas aktif”. Bila perlu organisasi negara-negara Gerakan Non Blok (GNB) disemangati lagi untuk berperan. Antara lain dengan mengundang Ukraina menjadi anggota GNB bahkan diberi peran dalam kepemimpinan. Dengan demikian, negara-negara GNB dapat menjadi salah satu organisasi penjamin keamanan dan kenetralan Ukraina. Sekaligus untuk menghilangkan ketakutan Rusia dijadikannya Ukraina menjadi pangkalan  NATO bila negeri itu bergabung ke aliansi itu. Bukankah ini yang menjadi dalih Rusia menginvasi Ukraina saat ini ? ***

 

Friday, March 18, 2022

MINYAK GORENG, OH..MINYAK GORENG !

 Dalam langkanya minyak goreng sekarang, pertama-tama penulis menganggap pemerintahan kita sekarang pemerintahan saudagar. Coba cermati.  Mayoritas para pejabat baik  di eksekutif maupun di legislatif rata-rata adalah pengusaha atau mantan pengusaha. Kalau meminjam istilahnya mantan wakil Presiden Jusuf Kalla, saudagar. Yang lain mengistilahkan kapitalis.

Maka tak heran, kebijakan-kebijakan perekonomian kita sekarang dominan disetir para saudagar ini, yang memegang posisi penting di jabatan-jabatan publik. Kalau posisi-posisi itu dipegang oleh saudagar “anasionalis”, istilah yang pernah ditolak pengusaha Jusuf Wanandi (Liem Bian Kun) dahulu, maka rusaklah perekonomian negeri ini. Dan inilah yang terjadi sekarang. Jangankan ekonomi, hukum pun seperti diucapkan secara lugas oleh Menko Polhukam Mahfud MD, sekarang sudah dijadikan obyek komersil. Di legislatif ada jual-beli pasal. Di urusan tuntut menuntut perkara di pengadilan, ada tawar-menawar pasal.

Maka tak heran kalau di bidang distribusi bahan kebutuhan pokok selama ini selalu ada ketidakberesan. Seperti kelangkaan-kelangkaan pasokan kebutuhan pokok. Kacang kedelelah, telur ayamlah, sampai cabe, gas, daging dan sekarang minyak goreng. Sampai-sampai ada ibu yang meninggal di antrian. Ibu-ibu lain yang kecapean mengantri dengan sandal-sandal mereka.

Padahal, permukaan bumi negeri ini termasuk kampung halaman penulis, hutan-hutannya nyaris habis dicukur untuk menanaman kelapa sawit. Kebakaran hutan untuk penanaman kelapa sawit dari tahun ke tahun merepotkan warga asli sekitar. Bahkan juga banyak protes negara tetangga. Dan, aneh rakyat-rakyat kecil ini sulit mendapatkan minyak goreng !

Menjadi tanda tanya : apakah kelangkaan ini disebabkan kebijakan para pejabat saudagar anasionalis ini yang lebih banyak mengekspor untuk lebih menguntungkan konco-konco saudagarnya karena harga di luar negeri lebih tinggi ? Lalu mengabaikan pasokan dalam negeri sehingga merugikan rakyat kecil ? Atau barangkali memang para pejabatnya yang bermasalah. Entah menteri atau jajarannya yang tak mampu bekerja. Mengatur tata distribusi, tak mampu mengawasi. Atau barangkali memang ikut kongkalingkong dengan para penimbun ? Kalau ini terjadi, mengapa mereka tidak diganti ?

Agaknya, sistim perekonomian kita sekarang benar-benar harus banting stir. Dikembalikan lagi secara nyata ke pasal 33 UUD 1945 dengan memberi peluang dominan kepada koperasi. Koperasi, terutama koperasi konsumsi,  benar-benar harus diberi peluang berperan. Terutama bidang distribusi kebutuhan pokok utama rakyat. Bisakah untuk bahan-bahan kebutuhan pokok tertentu hak pendistribusiannya diserahkan hanya kepada koperasi ? Bisakah setiap keluarga diwajibkan menjadi anggota koperasi untuk bisa mendapatkan bahan pokok tersebut ? Dengan demikian, pendistribusian bahan kebutuhan pokok esensial  oleh koperasi sendiri. Apabila pasokan kurang, mereka akan berteriak kepada pengurus koperasi mereka sendiri dan anggota dapat ikut mengawasi pekerjaan pengurus.

Dituduh pemerintah terlalu banyak ikut campur ? Boleh saja, tetapi bukankah konstitusi menegaskan bahwa cabang-cabang produksi dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara ?

Dulu badan-badan pelayanan masyarakat seperti kereta-api, pos, penerangan, rumahsakit berbentuk Jawatan yang semata-mata hanya melayani masyarakat tanpa motif mencari untung. Sekarang semua jadi PT yang bertujuan mencari untung. Bahkan rumahsakit, perguruan tinggi sudah mirip-mirip PT.

Tak melaksanakan pasal 33 UUD 1945 in, berarti  kita, atau setidaknya para pejabat pemegang kebijakan utama, baik di eksekutif maupun legislatif  tidak konsisten. Tidak mengikuti maksud para pendiri negeri ini dan menyeleweng ke arah ekonomi kapitalis-liberal. Kalau tak dilaksanakan, berarti kita menjadi bangsa munafik. Sering membangga-banggakan gagasan sistem ekonomi gotong-royong  koperasi , tetapi dalam praktek tak nyata. Kalaupun ada, kondisi koperasi-koperasi ini lebih mirip-mirip lembaga sosial yang mati tapi dihidup-hidupkan.

Sekarang memang sulit diputar kembali karena perekonomian negeri ini telah telanjur dikuasai kaum kapitalis-liberal berkolaborasi dengan kaum politisi anasional yang duduk di lembaga-lembaga negara. Dibutuhkan tindakan berani dan drastis alias revolusioner. Tetapi kalaupun sulit, bisa dimulai secara bertahap.. ***

Thursday, March 17, 2022

PERPANJANGAN MASA JABATAN PRESIDEN, PERLUKAH ?

     Akhir-akhir ini ramai diperbincangkan mengenai perpanjangan masa bakti Presiden.  Cara yang disebut-sebut, pertama melalui penundaan pemilihan umum dan kedua melalui amandemen Undang-Undang Dasar ( Konstituasi).

Kalau ditela’ah, masalah perubahan mas a bakti Presiden diatur dalam pasal 7 UUD 1945 hasil amendemen terakhir. Pasal itu menyatakan, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Sedangkan mengenai tujuan pemilihan umum menurut pasal 22 E UUD 1945 ini, hanyalah untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD. Tak ada sama sekali menyinggung soal masa bakti lembaga-lembaga negara.

Dengan demikian pendapat untuk memperpanjang masa bakti presiden melalui penundaan Pemilu, menurut penulis, hanya akal-akalan. Tidak konstitusional. Yang masuk akal dan konstitusional adalah dengan mengubah ketentuan masa jabatan pada pasal 7 UUD 1945 tersebut. Dari memungkinkan dua kali masa jabatan menjadi lebih dari dua kali masa jabatan melalui amandemen. Misalnya menjadi tiga kali masa jabatan.

Sesuai pasal 3 UUD 1945 hasil amandemen terakhir, yang berwenang melakukan perubahan dan menetapkan Undang-undang Dasar adalah MPR. Pasal 2 menyatakan, MPR terdiri dari anggota-anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibukota Negara – dan segala keputusannya ditetapkan dengan suara terbanyak.

Namun proses usulan perubahan dimaksud tidaklah mudah. Urusannya berliku-liku dan membutuhkan waktu yang tak sedikit. Pertama, perlu mencermati kembali pasal-pasal UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR dan DPRD yang menjabarkan lebih rinci operasionalisasi lembaga-lembaga negara tesebut. Pimpinan MPR harus menyusun rencana, lalu pelakasanaannya dibantu oleh sebuah Panitia ad hoc. Panitia ad hoc menyiapkan bahan-bahan persidangan dan menyusun rancangan putusan MPR.

Yang mungkin dapat membuat persidangan berkepanjangan atau bertele-tele adalah berkembang dan melebarnya usulan materi perubahan. Bukan saja terbatas pada perubahan masa jabatan Presiden, tetapi juga dapat bertambah dengan usulan-usulan menyangkut berbagai hal yang lagi aktual saat ini. Karena pimpinan MPR tak dapat membatasi hak bersuara setiap anggota.

Maka untuk menempuh proses ini, mesti dipertimbangkan saat akhir masa jabatan Presiden sekarang ini. Jangan sampai sidang MPR belum mencapai keputusan, masa jabatan Presiden sudah berakhir – yang berarti akan ada kevacuman pimpinan pemerintahan. Kecuali kalau MPR sepakat untuk menetapkan keputusan tersendiri. Dan jangan lupa, sidang MPR harus dilaksanakan di Ibukota negara. Sedangkan Ibukota baru RI (IKN) di Kalimantan kini baru mau mulai dibangun, meskipun secara formal sudah dikukuhkan dengan undang-undang.

Bagi penulis, diperpanjangnya atau tidak masa bakti Presiden tidak masalah – asalkan konstitusional. Tidak sependapat dengan adanya pendapat yang mengatakan, kalau Presiden sekarang setuju diperpanjang masa jabatannya sebagai pengkhianatan. Presiden/Wakil Presiden dalam sumpa/janji mereka – mereka tak menyatakan akan menjabat selama lima atau sepuluh tahun. Sumpah mereka adalah akan taat pada konstitusi. Kalau konstitusi baru mengamanatkan tiga kali masa jabatan, ya tiga kali masa jabatan. Bukan taat pada konstitusi lama yang tak berlaku lagi.

          Yang penting adalah urgensi dari perubahan konstitusi tersebut. Kalau memang dianggap sangat urgen, maka tak salah kalau konstitusi diubah. Ukurannya adalah kepentingan rakyat dan bangsa. Rakyat lebih utama dari konstitusi. Rakyat bukan untuk konstitusi, tapi konstitusi untuk rakyat. Jangan dibalik.

Jadi, kalau memang kepeminpinan Jokowi masih benar-benar dibutuhkan untuk kepentingan rakyat dan bangsa ke depan - maka biarlah rakyat yang menentukan. Memang kepemimpinan Jokowi hingga saat ini dianggap relatif tetap bagus. Dan masih banyak program-programnya yang perlu dituntaskan, semisal IKN. Dan bila diganti dalam waktu dekat, maka tak ada jaminan apakah semua program itu akan dituntaskan. Dan apakah kepemimpinannya akan sebaik atau lebih baik dari  Presiden Jokowi.***


Saturday, December 19, 2020

Ketika kau menuntut Keadilan

  Oleh :Risih Resah

 

Biiji-biji timah menembus  jantung hatimu,

Engkau menuntut keadilan,  

padahal tuntutan keadilan padamu belum kau bayar

Kau marah diperlakukan sewenang-wenang,

Padahal kau gemar sewenang-wenang

Engkau disakiti, engkau menjerit,

Padahal karena kau  banyak orang  menjerit

Kau merasa kehilangan,

Padahal kau  juga biang kehilangan

Kau merasa menderita,

Padahal kau juga dalang orang menderita,

Engkau kini menangis

Padahal kau juga dalang orang menangis.

Ada ubi ada talas,

Ada budi ada balas

Ada pala, ada manggis

Ada dosa ada tangis

Si pendendam bilang, rasakanlah!

Tapi orang baik bilang, sadarlah !

Matahari   terbit di timur, terbenam di barat,

Matahati terbuka, saatnya bertobat.

 

 

Friday, December 18, 2020

Yang gini ini baru wakil rakyat !


Rupa-rupanya Grace Natalie kembali untuk kesekian kalinya melaksanakan peringatannya – kehadiran PSI (Partai Solidaritas Indonesia) di DPR / DPRD bakal mengganggu kenyamanan para anggota parlemen itu yang selama ini enak-enak menikmati berbagai fasiltas negara sementara masih banyak rakyat hidup di bawah garis kemiskinan.

Diawali dengan protes pemberian PIN  tanda anggota dari emas senilai Rp 1.300.000.000,00 saat pelantikan dahulu serta berbagai kasus penggelembungan anggaran lainnya, barusan DPRD DKI ribut lagi ketika fraksi PSI protes penetapan kenaikan gaji anggota Dewan yang luar biasa besarnya. Menjadi Rp 8,3 milyar per anggota / tahun di tengah kondisi pandemi covid-19 dan banyak rakyat menderita. Mereka minta supaya Gubernur Anies Baswedan berani menolak RAPBD yang bermasalah itu. Dan rupanya – pada akhirnya usulan kenaikan gaji itu dibatalkan – membuat banyak anggota Dewan ketar-ketir terhadap PSI.

Agaknya Grace Natalie dan kawan-kawan tak berhenti disitu saja. Bahkan ia membuat dan menyebarkan video yang menyatakan seluruh anggota DPRD dari PSI akan menyerahkan gaji mereka guna keperluan menanggulangi berbagai masalah akibat pandemi covid-19. Untuk pembelian APD (alat pelindung diri) para tenaga medis, bantuan sembako untuk masyarakat miskin dan lain-lainnya.

Langkah ini pasti tak hanya mengganggu para legislator di DPRD-DKI tetapi juga semua DPRD di seluruh Indonesia di mana hadir fraksi PSI. Mudah-mudahan ini bukan hanya gerakan di awal-awal guna mencari dan menambah pendukung dan anggota tetapi untuk seterusnya. Jangan sampai ketika memegang kekuasaan seperti jadi Walikota, Bupati, Gubernur jadi berubah. Jadi koruptor seperti yang terjadi di partai-partai pendahulunya. Semoga ! ***

 

 

Friday, December 11, 2020

Ketika kau datang

 Oleh : Risih Resah

Semula, kami tenang-tenang saja

Semula, kami aman-aman saja

Semula, kami rukun-rukun saja

Semula, kami  damai-damai saja

 

Ketika kau datang, semua hingar-bingar

Ketika kau datang, semua gemetar

Ketika kau datang, semua sangar- sangar

Ketika kau datang, semua mungkar

 

Apa yang kau pikirkan  kawan

Apa yang kau cari kawan

Apa yang kau buat kawan

Apa jasamu kawan.


Thursday, December 10, 2020

KORUPSI HAK ORANG MISKIN

Siapa menyangka kalau Manteri Sosial, Juliari Batubara, orang yang mestinya paling bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan bagi rakyat miskin akibat pandemi virus covid 19 - ternyata justru menjadi pemain utama dalam jaringan perampokan bantuan untuk orang berkesusahan itu. Politikus PDI Perjuangan ini - yang dipercaya Presiden melakukan tugas kemanusiaan itu ternyata telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya. Bagaimana tidak. Untuk setiap pengadaan paket sembako yang akan dibagikan kepada kaum miskin, diminta jatah dari kontraktor yang ditunjuknya sebanyak Rp 10.000,00. Presiden Joko Widodo merinci jumlah bansos yang akan disalurkan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, sebagai berikut : Untuk masyarakat yang tinggal di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan dalam bentuk sembako.Sedangkan masyarakat di luar Jabodetabek akan mendapat bantuan berupa uang tunai. "Untuk masyarakat di DKI dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK (kartu keluarga) dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan. Anggaran yang dialokasikan adalah Rp2,2 triliun. "Bantuan sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi kepada 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan. Dengan total anggaran Rp1 triliun. "Untuk masyarakat di luar Jabodetabek akan diberikan bantuan sosial tunai kepada 9 juta KK yang tidak menerima bansos PKH maupun bansos sembako, sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan dan total anggaran disiapkan Rp16,2 triliun," papar Joko Widodo. Nah, hitung saja berapa yang sudah diterima dan masih akan diterima komplotan tersebut. Ketua KPK, Firli Bahuri dalam konferensi pers, menduga Juliari Peter Batubara (JPB) menerima Rp17 miliar dari korupsi bansos sembako yang ditujukan untuk keluarga miskin yang terdampak akibat wabah virus corona. Uang tersebut diduga digunakan untuk keperluan pribadi. Kalau untuk oknum-oknum dari Kemensos saja sebagai pemberi proyek sudah dipotong Rp 10.000,00 per paket , lalu berapa lagi yang masih harus dipotong si kontraktor pelaksana ? Logikanya, jumlah biaya yang tersisa untuk pembelian barang sesuai standar jumlah dan jenis barang yang ditetapkan untuk tiap paket akan semakin kecil. Belum jelas benar bagaimana modus operandi para pembajak hak orang miskin ini karena pengusutan masih terus dilakukan. Tapi ada beberapa kemungkinan. Untuk memenuhi standar itu, kwalitas barang seperti beras, gula dsbnya diturunkan.Maka tak heran, bila pernah diberitakan adanya paket bansos yang ditolak dan dikembalikan masyarakat karena mutunya jelek. Bisa juga untuk menutupi pungli Rp 10.000 itu, kedua pihak sekongkol melakukan "markup" harga, karena kontraktor tak mau rugi. Selain modus operandi di atas, mungkin juga ada pencatutan nama. Hak pemohon yang sudah diloloskan dialihkan untuk diri sendiri atau orang lain. Atau ditambahkan nama-nama fiktif yang seolah-olah pemerima bansos. Untuk itu anggaran harus digelembungkan sehingga tambah membebani anggaran pemerintah. Cara manapun yang mereka gunakan, jelas merupakan pelanggaran berat. Mereka yang terlibat pantas diberi hukuman berat. Apalagi yang dikorup hak orang-orang miskin, dilakukan pada masa darurat bencana nasional, saat ekonomi negara sulit, dan dilakukan orang-orang-orang berendidikan dan berkecukupan. Yang pasti kasus ini dapat menjadi peringatan pula bagi PDIP. Sama dengan partai-partai lain terdahulu seperti Partai Golkar, Nasdem, Demokrat, PPP. Ketika sejumlah tokoh-tokoh intinya banyak terlibat korupsi dan masuk bui satu persatu perolehan suara mereka pada pemilu turun drastis. Bahkan ada partai yang sampai tak mampu mengirimkan wakilnya ke Parlemen.***

Sunday, October 18, 2020

TANGGAP MENDENGAR SUARA RAKYAT

Kalau ada yang berpikir barangkali pengeluaran Undang-Undang  Cipta Kerja (UCK) sekarang sebagai upaya mengalihkan perhatian rakyat dari pro kontra KAMI beberapa waktu yang lalu – mungkin ada benarnya. Nyatanya, gaung sepak-terjang KAMI saat ini nyaris tersingkir oleh hiruk-pikuk gelombang protes UCK di mana-mana. Kalau itu benar, maka itu ada beberapa alasan. Narasi-narasi dari pihak KAMI umumnya lebih mendasar, umum dan menyangkut kredibiltas Pemerintah. Sedangkan narasi mengenai UCK lebih bersifat spesifik. Spesifik mengenai ketenagakerjaan saja. Bila saja Presiden mengeluarkan Perpu yang  mefasilitasi tuntutan kaum buruh, mungkin gelombang protes akan segera berhenti.

Pada awal dideklarasikan, tanggapan atas pembentukan KAMI yang sekarang macam-macam. Ada yang menganggap hanya merupakan kumpulan sebagian orang-orang yang gagal ketika diberi kedudukan dalam jabatan-jabatan penting pada masa lalu. Mereka yang merasa tak dianggap oleh penguasa sekarang atau mereka yang merasa ruang gerak mereka dalam aktivitasnya semakin terbatas oleh berbagai kebijaksanaan pemerintahan sekarang. Singkatnya, mereka merasa banyak ketidakadilan. Mereka merasa  semua jalur untuk menyampaikan unek-unek mereka seperti tertutup. Kalaupun ada, dirasakan hanya sekedar basa-basi. Ditampung tapi tidak ditindaklanjuti. Alias ditampung untuk disimpan atau dibuang.

Maka satu-satunya cara yang masih dimungkinkan oleh konstitusi adalah melalui unjuk rasa atau demonstrasi. Namun sayang, demonstrasi ini dalam banyak kejadian, sering sulit dikendalikan. Terjadi aksi anarkis dan brutal yang mengakibatkan banyak kerusakan fasilitas umum, terjadi penjarahan, korban luka-luka,  bahkan korban jiwa.

Dalam kasus yang demikian, aparat keamanan di lapangan terpaksa mengambil tindakan tegas dan keras. Dalam batas-batas tertentu, mereka mungkin masih dapat mengendalikan dan menguasai keadaan. Tapi ada situasi – di mana aparat keamanan akan sampai pada batas pasif. Mereka menolak   ofensif lagi untuk menghindari banyaknya korban anggota atau sesama bangsa sendiri. Bahkan bisa saja mereka menarik diri. Ingatkah ketika pada kerusuhan tahun 1998 semua anggota polisi menarik dari dari jalan-jalan di Jakarta kembali ke markas mereka masing-masing ? Yang mengakibatkan Jakarta terbakar dan terjadi penjarahan besar-besaran ?

Kalau sudah begini, hanya selangkah lagi terjadinya revolusi. Dimana semua aturan hukum dan ketertiban seperti tidak berlaku. Untuk mencegah agar ini tidak terjadi, maka jurang ketidakadilan harus benar-benar dihilangkan. Aspirasi setiap warga masyarakat atau golongan agar dirampung dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Pamer kekayaan tidak lagi ditonjol-tonjolkan di mata rakyat miskin yang tambah tertekan oleh pandemi covid 19 saat ini. Perlakuan istimewa dalam pelayanan sosial, praktek pelaksanaan hukum kepada kalangan tertentu tidak terjadi lagi. Bila semua ini dibiarkan dan terus bertambah secara akumulatif, maka kita tinggal menunggu datangnya gerakan massa dalam eskalasi besar yang tak akan terbendung. Dan kita dapat mengira-ngirakan siapa yang akan menjadi sasaran mereka. Kaum oligarki dan para oknum kongkalingkong mereka yang diindikasikan banyak bercokol di berbagai lembaga negara. Bukankah mereka yang selama ini sering disebut-sebut sebagai biang keladi kesemrawutan di negeri ini ?

Pemerintah termasuk partai berkuasa saat ini mesti waspada. Dukungan besar kepada Jokowi dan posisi mayoritas besar partai penguasa di DPR sekarang, perlu dipertanyakan kembali. Benarkah tetap seperti yang dibayangkan ? Sampai pertengahan tahun 1965, Bungkarno masih didukung seluruh rakyat tanpa reserve. Tapi tahun 1966 tumbang. Tahun 1971 hasil pemilu nyaris 100 % rakyat mendukung Suharto melalui Golkar. Tapi sesudah kerusuhan 1998, ketua MPR yang juga Ketua Umum Golkar itu sendiri yang meminta agar Suharto berhenti. Setelah itu sejumlah tokoh nasional dan tokoh agama ke Istana meminta hal serupa, supaya lengser. Upaya Suharto kemudian untuk membentuk kabinet baru berulang kali gagal. Karena tak seorangpun lagi yang mau ikut. Termasuk menteri kesayangannya sebelumnya. Satu-satunya pilihan yang konstitusional, ya mundur. Jangan sampai hal serupa terjadi pada Jokowi. ***

 

Monday, March 2, 2020

ANTISIPASI KORBAN TNI-POLRI DI PAPUA

Dalam beberapa kali kontak senjata antara anggota TNI-POLRI dan gerombolan KKB (kelompok kriminal bersenjata) di Papua seperti yang kita baca di media massa, nampaknya TNI-POLRI selalu dalam posisi defensif. Selalu saja yang jatuh korban di pihak TNI-POLRI. Tidak ada disebutkan korban di pihak KKB. Kondisi demikian, dapat menurunkan kepercayaan rakyat terhadap kemampuan personil TNI-POLRI. Hingga dapat timbul kesan, hanya hebat di tayangan latihan tetapi yang nyata di lapangan berkata lain. Bahkan tahun lalu ada perwira kopasus yang jadi korban. Ini cukup merugikan citra pasukan elit yang dahulu dibanggakan ketika masih menyandang nama Korps Komando Angkatan Darat (RPKAD). Padahal para anggota Kopasus telah mendapatkan latihan berat, termasuk perang rimba. Dengan naiknya Letnan Jendral Purn. Prabowo Subiyanto, mantan Danjen Kopasus menjadi Menteri Pertahanan, tadinya diharapkan korban-korban anggota TNI-POLRI di tangan KKB tak akan ada lagi atau berkurang. Tentu ada kebijakan pemerintah untuk tidak menjadikan Tanah Papua menjadi daerah operasi militer (DOM) yang memungkinkan operasi penumpasan geromboan KKB sampai tuntas. Sebab DOM akan tambah menyengsarakan rakyat setempat lalu itu dijadikan bahan propaganda oleh OPM. Untuk mencegah jatuhnya korban jiwa, barangkali para anggota pasukan yang berpatroli dalam jumlah kecil dapat dilengkapi dengan jaket anti peluru sehingga apabila terkena tembakan gelap, tidak sampai berakibat fatal.***

Monday, February 10, 2020

MENIMBANG-NIMBANG KEPULANGAN MANTAN PENGIKUT ISIS ASAL INDONESIA

Adalah Menteri Agama Fachrul Razi yang pertama-tama melemparkan wacana pemulangan 600 WNI ex. ISIS dari Irak dan Syria. Seperti dapat diduga sebelumnya, masalah ini segera mendapat reaksi pro dan kontra. Namun ada juga yang menganggap tidak masalah. Tidak tegas menyatakan menolak atau setuju.
Pengalaman dari sejumlah ex teroris yang tertangkap, dipidana dan kemudian dicoba dideradikalisasi, ternyata setelah dilepas mereka mengulangi lagi perbuatan mereka. Jaringan teroris yang bergerak di bawah tanah kemudian menyerang kantor-kantor polisi, jemaat yang sedang beribadah, kedutaan asing dan percobaan menyerang pejabat-pejabat pemerintah.  
Lalu, selalu timbul kecemasan. Setiap kali ada demonstrasi dari masyarakat kepada pemeritah atau lembaga negara menuntut hak-hak mereka atau memohon keadilan, selalu timbul kecemasan dari pihak kepolisian, aparat keamanan lainnya, bahkan masyarakat. Khawatir kalau ada penyusupan dari pihak teroris yang tiba-tiba meledakan bom di tengah-tengah massa untuk menciptakan kerusuhan massal dan ketakutan. Dalam suasana chaos itu mereka mau merebut kekuasaan negara dan selanjutnya mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain.
Alasan pihak-pihak yang setuju dikembalikan adalah segi kemanusiaan.  Mereka beralasan, WNI ex. ISIS itu adalah orang Indonesia juga. Mereka seperti orang terluta-lunta di negeri asing. Banyak diantara mereka yang sesungguhnya tertipu oleh iming-iming palsu oleh ISIS. Yang dahulu menjanjikan kehidupan lebih baik bila bergabung dengan ISIS. Tapi dalih bahwa mereka masih WNI, ditolak pihak yang kontra. Karena banyak diantara mereka ketika berangkat ke Syria, telah membakar pasport Indonesia mereka. Mereka telah dibai’at setia kepada pemimpin ISIS, menjelek-jelekan Indonesia di luar negeri sebagai negara kafir. Dengan demikian mereka tak layak lagi diakui sebagai WNI.
Kekhawatiran mereka yang menentang dapat dimaklumi. Apalagi tidak lama lagi di berbagai Daerah di Indonesia akan berlangsung pemilihan kepala daerah (Pilkada). Seperti pada pilkada-pilkada sebelumnya pada masa kampanye akan banyak sekali  pengerahan massa pendukung. Belum lagi kemungkinan adanya ketegangan politik setelah pengumuman hasil Pilkada akibat protes dari mereka kalah dan tidak puas.
Diantara yang pro dan kontra ini agaknya pendapat para aparat yang bertanggungjawab dalam bidang ketetertiban dan keamanan negara patut pertama-tama didengar. Apakah mereka berani menjamin keamanan dan ketertiban di negeri ini akan tetap terpelihara bila bekas-bekas pengikut ISIS diijinkan kembali. Karena merekalah yang harus tanggungjawab dalam hal ini.
Ketulusan orang-orang ex. pengikut ISIS asal Indonesia ini memang agak meragukan. Kalau mereka mengatakan sebagai korban penipuan ISIS, mengapa baru sekarang mereka mau pulang. Ketika ISIS sudah kalah perang. Ketika Pemerintah Irak konon akan menghukum mati semua ex. pengikut ISIS termasuk dari negeri asing. Mengapa ketika dahulu sudah tahu apa yang diiming-imingkan itu ternyata bohong, mereka tidak langsung memutuskan pulang ke Tanah Air. Kalau saja ISIS memenangkan perang mereka pastilah ceriteranya lain.
Makanya, kalau pada akhirnya pemerintah memutuskan juga untuk menyetujui kepulangan ex pengikut ISIS asal Indonesia itu, maka mutlak harus dilakukan seleksi ketat. Pertama-tama, saatnya sebaiknya setelah Pilkada selesai. Kedua, setiap ex anggota ISIS itu harus diketahui peranan dan keterlibatannya dalam aksi-aksi ISIS selama berkuasa. Acuannya adalah keputusan pengadilan setempat. Ketiga, baru pemerintah melakukan seleksi siapa yang bisa diloloskan dan siapa yang tidak. Penelitian khusus (litsus) dilakukan oleh sebuah Tim yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden dari unsur-unsur yang terkait. Litsus dapat dilakukan di kawasan teritorial Kedutaan Besar RI di negara setempat. Mereka yang lolos, tidak langsung dipulihkan kembali ke warganegaraan mereka sebagai WNI. Harus diberi masa tenggang. Selama masa tenggang itu mereka diberi ijin tinggal dengan status stateless. Masa tenggang itu sekaligus juga sebagai masa percobaan. Selesai masa tenggang, mereka dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan status WNI. Bila menurut penelitian, selama masa tenggang mereka berkelakuan baik dan bersedia bersumpah setia kepada Pancasila dan NKRI, barulah mereka boleh diberikan status WNI.***

Contact Form

Name

Email *

Message *