Showing posts with label KORUPSI. Show all posts
Showing posts with label KORUPSI. Show all posts

Thursday, December 10, 2020

KORUPSI HAK ORANG MISKIN

Siapa menyangka kalau Manteri Sosial, Juliari Batubara, orang yang mestinya paling bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan bagi rakyat miskin akibat pandemi virus covid 19 - ternyata justru menjadi pemain utama dalam jaringan perampokan bantuan untuk orang berkesusahan itu. Politikus PDI Perjuangan ini - yang dipercaya Presiden melakukan tugas kemanusiaan itu ternyata telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya. Bagaimana tidak. Untuk setiap pengadaan paket sembako yang akan dibagikan kepada kaum miskin, diminta jatah dari kontraktor yang ditunjuknya sebanyak Rp 10.000,00. Presiden Joko Widodo merinci jumlah bansos yang akan disalurkan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, sebagai berikut : Untuk masyarakat yang tinggal di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan dalam bentuk sembako.Sedangkan masyarakat di luar Jabodetabek akan mendapat bantuan berupa uang tunai. "Untuk masyarakat di DKI dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK (kartu keluarga) dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan. Anggaran yang dialokasikan adalah Rp2,2 triliun. "Bantuan sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi kepada 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan. Dengan total anggaran Rp1 triliun. "Untuk masyarakat di luar Jabodetabek akan diberikan bantuan sosial tunai kepada 9 juta KK yang tidak menerima bansos PKH maupun bansos sembako, sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan dan total anggaran disiapkan Rp16,2 triliun," papar Joko Widodo. Nah, hitung saja berapa yang sudah diterima dan masih akan diterima komplotan tersebut. Ketua KPK, Firli Bahuri dalam konferensi pers, menduga Juliari Peter Batubara (JPB) menerima Rp17 miliar dari korupsi bansos sembako yang ditujukan untuk keluarga miskin yang terdampak akibat wabah virus corona. Uang tersebut diduga digunakan untuk keperluan pribadi. Kalau untuk oknum-oknum dari Kemensos saja sebagai pemberi proyek sudah dipotong Rp 10.000,00 per paket , lalu berapa lagi yang masih harus dipotong si kontraktor pelaksana ? Logikanya, jumlah biaya yang tersisa untuk pembelian barang sesuai standar jumlah dan jenis barang yang ditetapkan untuk tiap paket akan semakin kecil. Belum jelas benar bagaimana modus operandi para pembajak hak orang miskin ini karena pengusutan masih terus dilakukan. Tapi ada beberapa kemungkinan. Untuk memenuhi standar itu, kwalitas barang seperti beras, gula dsbnya diturunkan.Maka tak heran, bila pernah diberitakan adanya paket bansos yang ditolak dan dikembalikan masyarakat karena mutunya jelek. Bisa juga untuk menutupi pungli Rp 10.000 itu, kedua pihak sekongkol melakukan "markup" harga, karena kontraktor tak mau rugi. Selain modus operandi di atas, mungkin juga ada pencatutan nama. Hak pemohon yang sudah diloloskan dialihkan untuk diri sendiri atau orang lain. Atau ditambahkan nama-nama fiktif yang seolah-olah pemerima bansos. Untuk itu anggaran harus digelembungkan sehingga tambah membebani anggaran pemerintah. Cara manapun yang mereka gunakan, jelas merupakan pelanggaran berat. Mereka yang terlibat pantas diberi hukuman berat. Apalagi yang dikorup hak orang-orang miskin, dilakukan pada masa darurat bencana nasional, saat ekonomi negara sulit, dan dilakukan orang-orang-orang berendidikan dan berkecukupan. Yang pasti kasus ini dapat menjadi peringatan pula bagi PDIP. Sama dengan partai-partai lain terdahulu seperti Partai Golkar, Nasdem, Demokrat, PPP. Ketika sejumlah tokoh-tokoh intinya banyak terlibat korupsi dan masuk bui satu persatu perolehan suara mereka pada pemilu turun drastis. Bahkan ada partai yang sampai tak mampu mengirimkan wakilnya ke Parlemen.***

Sunday, September 27, 2020

Dibalik Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi (AJLK) dan mundurnya Febri Diansyah

 Menarik juga mengikuti pemaparan Febri Diansyah mantan Jubir KPK Kamis malam hingga subuh tanggal 24 September 2020 lalu di salah satu TV swasta mengenai pembentukan Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi (AJLK) 2020. Menariknya, bukan hanya karena topiknya “Memahami Oligarki, Ketatanegaraan, Ekonomi & Politik”, yang memang tepat waktu untuk sekarang, tetapi juga karena yang ditampilkan sebagai narasumber cukup kompteten. Independensi mereka  tak diragukan. Sebutlah Jeffrey Winters, dari Northwestern University, AS yang banyak menulis tentang Indonesia, Zainal Mochtar dari FH-UGM, ekonom Faisal Basri dan Najwa Shihab, jurnalist senior yang juga populer dengan acara “Mata Najwa”-nya saat ini.

Tambah menarik lagi karena penayangan itu dilakukan justeru pada saat-saat Febri Diansyah baru saja diviralkan telah mengajukan surat pengunduran diri dari komisi anti korupsi itu. Apakah Febri sedang memanfaatkan sisa waktunya melaksanakan apa yang dapat dilakukan untuk pemberantasan korupsi di KPK sebelum keluar keputusan mengenai pengunduran dirinya ? Yaitu menjadi moderator  webinar pembentukan AJLK 2020 itu ?

Mengikuti pemaparan para narasumber diatas, telah membuka kesadaran bahwa hingga masa pemerintahan Jokowi inipun rupanya jaringan mafia korupsi, bukanlah makin berkurang tapi malah makin menjadi-jadi. Apalagi setelah KPK dilumpuhkan dengan adanya revisi Undang-undang KPK yang lama.

Rupanya telah terladi kolaborasi kejahatan  tersamar yang sistematis, yang melibatkan oknum-oknum berpengaruh di semua lini. Mulai dari para pengusaha hitam, oknum-oknum pembuat peraturan perundang-undangan di lembaga legislatif, oknum pejabat di lingkungan pemerintahan (eksekutif) maupun oknum-oknum di lembaga penegak hukum.Ungkapan mantan Wakil Presiden Adam Malik, “semuanya bisa diatur”, seperti yang diucapkannya ketika menjadi Ketua Sidang Umum PBB di New York, telah disalahgunakan. Bahwa dalam melakukan korupsipun segala sesuatunya bisa diatur. Melalui suap, draft produk hukum DPR bisa diatur sehingga kemudian memberi peluang koruptif  bagi para pengusaha hitam, oknum-oknum dan oknum-oknum di pemeritahan maupun penegak hukum. Undang-undang bisa disetir agar para koruptor yang tertangkap bisa tak dituntut ataupun kalaupun dituntut. cukup dengan hukuman ringan saja.

Maka dengan menyimak pemaparan para narasumer diatas, dapatlah dipahami mengapa banyak lembaga-lembaga negara yang mestinya independen tetapi tak berdaya. Seperti berbagai Komisi dan Dewan Kehormatan di lembaga-lembaga negara atau Komisaris di perusahaan-perusahaan negara. Mereka tak bisa berbuat apa-apa. Tak memiliki wewenang menjatuhkan sanksi, sehingga keberadaan mereka hanya merupakan pemborosan. Demikian juga lembaga-lembaga pengawasan internal seperti Inspektorat mulai dari tingkat Kementerian sampai lembaga pemerintahan daerah terendah, terbukti juga tidak mampu membendung praktek suap yang akhirnya juga berujung pada tindak pidana korupsi. Pertanyaan, kemana mereka berada ketika kasus korupsi terjadi di depan hidung mereka ?

Ketika hal itu terjadi, mestinya pimpinan lembaga pengawas internal itu langsung dicopot. Meskipun tidak terlibat secara langsung, tetapi secara fungsional ia harus bertanggung jawab. Menurut penulis, sudah demikian banyak teori-teori dan teknik-teknik mengungkap tindak pidana korupsi. Tidak kurang-kurang pula ahli-ahli managemen dan ahli hukum dengan titel-titel kesarjanaan bertengger diawal dan akhir nama mereka. Tetapi korupsi tetap saja ada. Masalahnya, rupanya bukan pada tingkat pengetahuan, tetapi pada sikap mental. Orang-orang berpendikan tinggi tetapi bila mentalnya bobrok justru berbahaya. Lebih baik memilih orang yang berpendidikan pas-pasan saja tetapi jujur. Memang idealnya  orang pintar  sekaligus juga jujur dan bermental baik. Sekarang orang-orang seperti Bung Hatta sudah langka. Meski sebagai Wakil Presiden dan Perdana Menteri, bahkan membeli mesin jahitpun isterinya tak mampu. Ada juga orang seperti Ahok (BTP). Tapi orang ini, belum apa-apa sudah mendapat tantangan. Terutama dari mereka yang menginginkan jaringan korupsi terselubung ini tetap berjalan langgeng. Kalau Febri Diansyah kecewa dengan kinerja KPK sekarang sehingga memilih mundur dan Ahok Komut Pertamina yang pernah mengaku sebagai Auditor kecewa terhadap kebijakan Direksi yang tetap menggaji tinggi orang yang tak jelas kerjanya,  dapat dimengerti. Penulispun sebagai auditor internal, pernah mengalami kekecewaan serupa. Pegawai yang telah berbulan-bulan tidak masuk kerja dan telah direkomendasikan untuk diberhentikan, malah gajinya selama menghilang tetap dibayarkan. Bahkan memperoleh kenaikan pangkat lagi !

Sebenarnya kita menaruh harapan tinggi kepada pemerintah dan partai berkuasa saat ini. Partai yang dominan di lembaga legislatif seyogyanya bersama presiden pilihannya sekarang mestinya mampu menata kembali kondisi ketatanegaraan kita saat ini. Mengevaluasi kembali semua peraturan perundang-undangan yang membuat lembaga negara benar-benar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Tidak lagi hanya bagaimana melanggengkan kelangsungan kekuasaannya semata yang hanya bersifat sementara. Tetapi menciptakan peraturan penundang-undangan yang benar-benar dirasakan menguntungkan dan dapat dinikmati seluruh rakyat.

Partai berkuasa dengan keunggulan suaranya yang dominan, pasti dapat melakukannya bersama Presiden. Kalau mau.***

Friday, September 4, 2020

PRIHATIN DENGAN KEJAKSAAN AGUNG

 Ketika melihat gedung Kejaksaan Agung tengah dilahap api beberapa waktu lalu, teringat kembali saat tahun 1973 saya selama beberapa hari  berada di gedung yang naas itu. Atas undangan Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) bersama rekan-rekan wartawan lainnya, kami diikutsertakan dalam pelatihan  pelaksanaan Instruksi Presiden No.6 Tahun 1971 tentang usaha mengatasi, mencegah dan memberantas masalah-masalah dan pelanggaran-pelanggaran jang timbul dalam masyarakat.

Saat itu ancaman serius yang sedang dihadapi negara adalah mulai merebaknya peredaran narkotika, uang palsu dan penyelundupan. Semua pimpinan lembaga negara yang berkaitan dengan itu seperti  Kejaksaan Agung, POLRI, BAKIN dan lain-lain diinstruksikan bergabung dalam BAKOLAK (Badan Koordinasi Pelaksanaan) Inpres No,6 Tahun 71 di bawah koordinasi Ketua BAKIN.

Terletak di daerah elite Kebayoran Baru dekat Stasiuh Blok M Jakarta, gedung Kejagung nampak anggun berwibawa. Terletak di salah satu pojok persimpangan jalan Trunojoyo-Sisingamangaraja, cukup dekat dengan Markas Besar POLRI. Tentu ini cukup ideal untuk kelancaran tugas kedua lembaga yang memang saling terkait.

Kini sebagian gedung itu sudah rapuh. Kemungkinan tak bisa lagi sekedar direnovasi. Mungkin harus diruntuhkan lalu dibangun ulang. Tetapi yang lebih memprihatinkan lagi adalah posisi Kejaksaan Agung sendiri yang kini nampak gamang. Pertama, ketika Kejagung gagal mengeksekusi vonis terpidana Djoko Tjandra dalam kasus penyuapan / korupsi. Lebih parah lagi ketika kemudian terungkap adanya pejabat, jaksa yang nampaknya cukup berpengaruh di lembaga agung itu,  ternyata terlibat dalam persekongkolan menggagalkan penegakan hukum terhadap terpidana tersebut. Ironis, karena  Kejagung mestinya melakukan eksekusi vonis itu sesuai fungsinya.

Sangat disayangkan. Padahal, Kejaksaan Agung bersama aparat di bawahnya, sesuai undang-undangnya, semestinya mewakili pemerintah dan Negara dalam menegakan hukum, dan mengamankan aset-aset negara. Kejaksaan mewakili setiap warganegara yang dirugikan dalam menuntut keadilan di pengadilan dan menjamin keputusan hakim dilaksanakan.

Tapi kredibilitas Kejaksaan Agung kian merosot saja. Apalagi ketika pimpinan Kejaksaan Agung nampaknya enggan menyerahkan pejabatnya Jaksa P yang telah berstatus tersangka itu untuk diperiksa lembaga independen seperti Komisi Kejaksaan yang dibentuk Presiden dan Bareskrim POLRI. Alasannya, mereka memiliki wewenang memeriksa sendiri dan mempunyai aparat yang kompeten untuk itu. Meskipun kebijakan itu akhirnya dibatalkan, namun kepercayaan atas independensi Kejagung telah terlanjur jatuh. Meski dicoba menunjukan kecepatan proses pemeriksaan dan mempertotonkan penahanan, tetapi apakah pengembangan pemeriksaan benar-benar telah dilakukan sungguh-sungguh dan tidak pilih-pilih orang - masih dipertanyakan.

Tentu saja orang-orang jujur di Kejaksaan Agung masih lebih banyak . Dan meskipun pejabat internal yang menangani kasus ini cukup kompeten dan jujur, namun agaknya sangatlah sulit untuk melepaskan diri dari rasa kesetiakawanan sebagai sesama korps Adiyaksa. Hal ini sudah bisa terbaca dari pernyataan Korps pegawai Adiyaksa yang diketuai wakil Jaksa Agung yang menyatakan akan memberikan pembelaan kepada tersangka jaksa P.

Maka dapatlah dimaklumi kalau banyak pihak menganjurkan agat KPK mengambil-alih penanganan kasus ini. Sebagai lembaga penegakan hukum ekternal, KPK mestinya lebih independen, tanpa beban solidaritas personal dan bebas mengembangkan perkara ke siapa saja yang terindikasi terlibat. Dan pada pihak lain, para  jaksa internal yang menangani kasus ini akan terbebas dari beban psikologis ketika harus mememproses hukum rekannya sendiri. Tak akan ada  kecurigaan bahwa mereka hanya melakukan sandiwara pemeriksaan. Di lain pihak, para warga Adiyaksa bahkan warga negeri ini umumnya –  yang mencintai lembaga Kejaksaan Agung, tentu berharap lembaga ini, kali ini,  benar-benar dapat dipersihkan dari oknum-oknum pengkhianat yang mencederai nama baik Kejaksaan Agung. Dan yang paling mungkin dan dapat segera melakukan saat ini hanyalah KPK.***

Saturday, January 25, 2020

Enaknya jadi Koruptor sekarang !!


Digiring dengan tangan terborgol dan jaket kuning, nampaknya pada jaman now tidak lagi menimbulkan rasa malu kepada para tersangka korupsi. Persetan dengan rasa malu, kata mereka mungkin dalam hati.
Sekarang korupsi sudah seperti hal biasa. Orang setua yang sudah banyak cucu agaknya tidak malu lagi dan tidak perduli lagi akan perlunya kehormatan dan nama baik yang mestinya diturunkan kakek-nenek dan orangtua kepada mereka. Tak mau tahu lagi dengan kehormatan atau nama baik orangtua yang membesarkan mereka atau nama baik keluarga besar atau organisasi di mana mereka berkiprah.
Yang penting sisa hasil korupsi yang masih tersembunyi atau luput dari penyitaan KPK, polisi atau jaksa masih lumayan banyak. Harta hasil penyucian dari korupsi tapi diaku sebagai harta hasil keringat sendiri atau warisan nenek-moyang, tetap aman, tidak diganggu-ganggu.
Sedang di penjara nanti bisa dinego agar dapat kamar setaraf hotel berbintang. Bisa dapat ijin jalan-jalan dengan alasan sekedarnya. Masa hukuman bisa dinego. Bisa sejak masa penyidikan, penuntutan bahkan sampai pada keputusan pengadilan pada setiap tingkat. Tergantung pintar-pintarnya si koruptor lah. Dan nyatanya hukuman para koruptor kini umumnya ringan-ringan.
Sesudah vonis jatuh, enaknya lagi sekarang koruptor boleh ikut menikmati bermacam-macam remisi. Ada remisi hari raya. Ada remisi hari Proklamasi dan konon ada cuti setelah menjalani sekian persen masa hukuman. Bahkan pernah terbesit niatan untuk membuat semacam  “kamar khusus asmara” bagi yang sudah beristeri atau bersuami.
Dan setelah keluar dari penjara nanti, sisa tabungan hasil korupsi yang tersembunyi didapati sudah beranak-cucu alias berbunga-bunga. Dan bukan itu saja. Mantan kepala daerah atau politisi mantan narapidana korupsi sekarang enaknya bisa dipilih lagi menjadi pejabat dan wakil rakyat.
Makanya rasa kapok dan rasa takut menjadi koruptor itu  perlu ditingkatkan lagi sekarang. Warna jaket para tersangkanya jangan lagi kuning sewarna jaket kebanggaan Partai Golkar, Universitas Indonesia atau Universitas Terbuka. Perlu dirancang ulang dengan motif belang-belang. Antara lain seperti kuda zebra.
Demikian pula semua harta milik tersangka koruptor dikenakan status sita sampai dia dapat membuktikan melalui pengujian terbalik bahwa harta itu benar-benar hasil keringat sendiri dan bukan hasil korupsi. Disamping itu dalam vonnis hakim, sanksi denda tidak boleh kurang dari kerugian negara. Dan bila hartanya tidak mencukupi, tuntutan ganti kerugian negara diturunkan kepada anak-cucunya. Dengan demikian diharapkan orang akan berpikir buat apa korupsi kalau toh nanti akan diambil negara lagi. Apalagi kalau sampai akan membebani anak cucunya. ***

Friday, September 20, 2019

MINTA DIKUATKAN MPR, MALAH DILEMAHKAN DPR

Tentu saja kecewa. Pada tulisan sebelumnya penulis menyarankan agar kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikuatkan dengan Keputusan MPR. Tetapi yang terjadi, malah DPR memacu pembahasan RUU KPK inisiasi mereka dan mengesahkannya dalam masa bakti yang tinggal menghitung hari.
Tanpa memperdulikan suara-suara dari kalangan masyarakat, bahkan KPK sendiri, DPR dan  pemerintah yang diwakili Menkumham Yasonna Laoly, yang juga kader PDIP, RUU KPK itu kemudian disahkan. Kini hanya tinggal menunggu tandatangan Presiden dan pengundangan saja, maka undang-undang baru itu untuk segera berlaku. Kecuali bila kemudian membatalkannya atas usul pihak-pihak yang menolak.
Memang mengherankan, DPR yang selama ini terkesan lamban dalam memenuhi pencapaian tsrget legislasi mereka, hari-hari ini terlihat lebih "rajin". Hal yang tak pernah kira dengar sebelumnya. Apa yang sering diberitakan adalah kemalasan menghadiri sidang seperti yang nampak berupa kursi-kursi kosong yang ditayangkan.
Kerajinan aneh ini biasanya muncul ketika membahas RUU yang berkaitan dengan kepentingan tertentu. Seperti pembahasan Undang-Undang tentang MD3 (MPR,DPR,DPD,DPRD) yang antara lain mengatur pembagian kursi, kewenangan/kekuasaan dan sebagainya. Atau pada masa-masa sidang akhir-akhir ini lebih banyak fasilitasnya ?.
Pembahasan dan pengesahan revisi UU KPK inipun tak heran bila menimbulkan banyak tanda tanya apa kepentingannya. Lebih-lebih ketika KPK akhir-akhir ini makin giat melakukan penangkapan dan penahanan para politisi dan pejabat yang korup melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT). Boleh jadi, banyak yang ketakutan para koruptor yang kini belum terjangkau papa akhirnya akan tercaplok KPK juga berdasarkan nyanyian (kesaksian) yang sudah mendekam saat ini.
Ataukah untuk mengamankan lingkungan terlebih dahulu bagi para pejabat dan politikus yang akan menduduki posisi penting dalam pemeruntahan mendatang - sehingga bila ada yang coba-coba melakukan korupsi atau menerima suap tidak mudah lagi digaet operasi OTT KPK. ***(Sam Lapoliwa SP, mantan wartawan/auditor)

Saturday, December 30, 2017

Teka-teki GTM-nya Setya Novanto



 Taktik gerakan tutup mulut (gtm) Setya Novanto sejak dalam pemeriksaan KPK sebagai tersangka dan terus berlanjut pada awal pemeriksaan Majelis Hakim sebagai terdakwa, bisa disebabkan berbagai hal.         

      Pertama, dia sendiri ingin menghindar dari tuntutan hukum sehingga takut terjebak bila banyak bicara. Kedua, Dia tidak ingin memberi keterangan yang kemudian dapat merembet pada pengungkapan keterlibatan konco/teman-teman atau keluarganya. Dengan harapan, bila ia toh sampai dinyatakan bersalah dan dihukum, mereka masih dapat memberikan bantuan saat diperlukan.
     Ketiga, kemungkinan SN dan keluarga mendapat ancaman dari oknum-oknum atau pejabat puplik atau oknum swasta yang terlibat. Entah dari kalangan eksekutif, legislatif maupun oknum penegak hukum. Kemungkinan ketiga ini agaknya dapat dimaklumi. Adanya permohonan perlindungan dari SN untuk keselamatan  dirinya dan keluarganya sejak diperika sebagai saksi, merupakan indikasi adanya ancaman itu.
Apalagi telah ada kasus serupa yang dialami terpidana Miryam S.Haryani yang merasa sering mendapat ancaman dari sejumlah oknum yang disebut-sebut namanya terlibat kasus e-KTP sehingga terpaksa ia membuat laporan palsu.
Permohonan perlindungan itu memang wajar. Sebagai orang yang pernah menjadi pimpinan tertinggi DPR dan mantan Ketua Fraksi partai yang ikut dalam proses pembahasan dan persetujuan anggaran proyek e-KTP yang bermasalah itu, tentu SN akan sangat banyak tahu mengenai proses pembiayaan proyek  itu dan  siapa-siapa yang berperan. Baik dari pihak swasta maupun oknum-oknum pejabat.
Oknum-oknum yang merasa ikut menikmati uang korupsi itu, namun belum ketahuan, tentu akan melakukan segala upaya untuk mencegah agar SN tidak menyebut- nyebut nama mereka. Dengan berbagai cara apapun. Entah memintanya tutup mulut disertai ancaman, menyuruhnya pura-pura sakit sehingga pemeriksaan perkaranya tak dapat diteruskan.
Namun  hasil pemeriksaan para dokter ahli dari RSUP dan IDI menyatakan SN cukup sehat untuk diperiksa. Dengan demikian kesempatan  Majelis Hakim untuk memeriksa perkara itu makin terbuka lebar.
Anjuran KPK agar SN bersedia menjadi “ justice colaborator” yang akan dapat meringankan tuntutan hukum atas dirinya, mungkin akan dipertimbangkan. Kalau bersedia, maka KPK dan Pengadilan berharap SN akan mau bekerjasama membeberkan secara terang benderang mereka semua yang terlibat  seperti yang dlakukan sebelumnya oleh terpidana Nazarudin dan Andi Narogong. Tidak mau menanggung sendiri akibat perbuatan yang dilakukan bersama. Semua harus ikut bertanggung jawab.                                                                                               
Dalam hal ini maka permohonan  SN agar ia dan keluarganya diberi perlindungan keamanan dapatlah dipertimbangkan. Karena dalam kasus-kasus besar yang melibatkan orang-orang kuat, adakalanya mereka tak akan segan-segan untuk melenyapkan saksi demi melepaskan diri mereka dari jeratan hukum. ***

   

                

Saturday, September 30, 2017

Pertimbangan Hakim Menangkan Novanto Persulit Penetapan Tersangka



- Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menyebut pertimbangan hakim tunggal praperadilan Cepi Iskandar dalam memenangkan gugatan Setya Novanto di luar dugaan. Menurutnya, pertimbangan hakim Cepi yang menyebut alat bukti dari penyidikan seseorang tidak boleh dipakai dalam perkara orang lain dapat mempersulit penetapan tersangka.

"Barang bukti yang sama tidak bisa digunakan untuk mentersangkakan orang lain. Ini semua rasanya di luar dugaan kita, dalil hakim untuk mengabulkan praperadilan," ujar Ray Rangkuti dalam konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan KPK di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Sabtu (30/9/2017).

Dia mengatakan pertimbangan itu akan membuat sistem hukum Indonesia berubah. Menurutnya, argumen hakim Cepi ke depannya justru mempersulit penetapan pelaku kejahatan sebagai tersangka
"Poin ini membuat sistem hukum kita akan berubah lagi, meski saya tidak yakin itu akan efektif untuk semua persoalan untuk masa depan hukum kita. Nah, sayangnya, menurut saya, bukannya mempermudah para koruptor dan pelaku kejahatan lain untuk ditetapkan sebagai tersangka, justru mempersulit," tutur Ray.

Ray berkata keputusan ini dapat mempermudah pelaku kejahatan tindak pidana korupsi melakukan aksinya secara berjemaah. Sebab, alat bukti yang ada tidak dapat mentersangkakan semua pelaku.

"Jadi kalau kita korupsi yang berjemaah, dengan barang bukti dua barang bukti ini, nggak bisa dipakai lagi ke kita. Kita happy-happy saja karena hanya satu yang dijadikan tersangka. Begitulah logikanya," tukas Ray.

Sebelumnya, hakim tunggal Cepi Iskandar mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Setya Novanto. Cepi menilai alat bukti dari proses penyidikan orang lain tidak boleh digunakan untuk perkara orang lain. Hal itu karena bukti dan saksi harus diperiksa dari awal dengan proses dari awal terlebih dahulu.

Misalnya pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti itu harus dilakukan ulang dalam tahap penyidikan baru, terpisah dari perkara orang lain, seperti Irman dan Sugiharto.

"Termohon harus ada prosedur dalam perkara a quo. Jika ada tindakan upaya paksa, bukan dalam tahap penyelidikan dan prosedur lainnya. Harus diperiksa ulang di tahap penyidikan, termohon menurut hakim nggak boleh diambil langsung, tapi harus prosedur. Kalau mau upaya paksa dalam tahap penyidikan dan harus penyelidikan dan pemeriksaan ulang mencari dokumen lain. Nggak boleh langsung diambil alih," kata hakim Cepi membacakan amar putusan di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Jumat (29/9).
(Dikutip dari Detiknews, laporan Dwi Andayani ) (nif/nif)  


Contact Form

Name

Email *

Message *