Showing posts with label PARTAI. Show all posts
Showing posts with label PARTAI. Show all posts

Saturday, September 30, 2017

SAAT-SAAT TERJADINYA PERISTIWA G30S/PKI



Pada saat terjadinya peristiwa G30s/PKI tanggal 30 September 1965 aku sudah berusia 21 tahun. Menjadi mahasiswa dan malam hari bekerja sebagai korektor di suratkabar harian Pelopor di  Percetakan Daya Upaya ( lokasi hotel Jayakarta sekarang). Dan siang hari kuliah di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila Jalan Borobudur Jakarta.
Tetapi perkuliahan di semua perguruan tinggi pada September itu sudah beberapa bulan tidak teratur dengan semakin maraknya deminstrasi-demonstrasi mahasiswa yang berbasis di kampus-kampus. Kelompok mahasiswa dari organisasi berlatar belakang agama dan nasionalis berhadapan dengan kelompok mahasiswa yang berhaluan Komunis. Tidak jarang terjadi bentrokan fisik sejalan dengan situasi politik yang kian memanas saat itu. Beberapa universitas malh telah menghentikan samasekali kegiatannya.
Dan pada tanggal 30 September itu  aku hanya berbaring di gubukku yang sempit di kawasan kampung Duri Grogol karena sakit. Tidak dapat ke kampus dan juga tidak masuk kerja.
Seperti biasa, aku menyetel radio. Dan tiba-tiba pada siaran warta berita RRI jam 07 pagi terdengar pengumuman dari suatu kelompok militer yang dipimpin Letkol  Untung Komandan Kesatuan Pengawal Presiden Tjakrabirawa. Dia mengumumkan telah dilakukannya gerakan pada tanggal 30 September malam untuk mencegah terjadinya pengambilalihan kekuasaan oleh “Dewan Jendral” dari  pemerintahan yang sah. Disamping itu untuk  memberi perlindungan kepada Presiden/ Pemimpin Besar Revolusi. Bung Karno.
Beberapa jam kemudian menyusul siaran dari gerakan itu yang mengumumkan pembentukan “Dewan Revolusi” yang dketuai Letkol Untung sendiri. Dewan inilah yang  akan melaksanakan pemerintahan seharihari. Semua perwira TNI diminta melaporkan diri kepada DR. Dan para perwira tinggi agar rela menurunkan pangkatnya sampai pada pangkat tertinggi Letnan Kolonel.
Situasi politik dan pergerakan militer berjalan cepat. Pada siang hari dalam siaran Warta Berita RRI terdengar suara Mayor Jendral TNI Soehato Panglima Kostrad saat itu, yang mengumumkan apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Ia membantah adanya Dewan Jendral yang akan mengadakan koupdetat. Justru Dewan Revolusi lah yang ditunjang PKI yang telah melakukan koup dan bahwa sejumlah perwira tinggi TNI telah diculik dan masih terus dicari keberadaan mereka.
Rupanya satuan-satuan pasukan khusus RPKAD siang itu telah berhasil menguasai kembali gedung studio RRI di Jl, Merdeka Barat dan kemudian kantor Pos dan Telekomunikasi di Jalan Merdeka Selatan.
Hari berikutnya para pewira TNI  yang diculik berhasil ditemukan. Semua tujuh orang,  telah tewas dan ditimbun dalam sebuah  sumur tua di kawasan Pondok Gede Jakarta. Siang harinya jenazah  para korban disemayamkan Mabes TNI Jl.Merdeka Barat dan kemudian dikawal ribuan warga ibukota ke Makam Pahlawan Kalibata. Suara Menhankam /PANGAB, Jenderal Nasuton yang lolos ndari usaha penculikan, dalam nada terbata-bata menyebut tuduhan para penculik adalah fitnah yang lebih kejam daripada pembunuhan. Ia sendiri kehilangan putrinya, Ade Irma yang masih usia TK. Ia tewas bersama pengawal ayahnya  Kapten Piere Tendean.
Hari-hari berikutnya gelombang kemarahan rakyat memuncak. Demonstrasi pembubaran PKI yang dituduh ada dibalik gerakan itu kian memanas. Kantor  comite central PKI  Jalan Kramat Raya depan Jalan Raden Saleh habis dilalap api. Demikian juga kantorkantor organisasi yang sebelumnya diketahui berafiliasi dengan partai itu.
Presiden Sukarno yang mulai terdengar lagi suaranya mengumumkan pengangkatan beberapa pejabat teras TNI. Diantaranya  Jendral Pranoto Reksosamodra sebagai Panglima AD menggantikan Jend. A. Yani yang tewas. Lalu melalui surat keputusannya  Presiden mengangkat Mayjen Suharto  menjadi Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang kemudian dikenal dengan Supersemar. Atas dasar  itulah maka  Mayjen Suharto mengumumkan pembubaran PKI dan segala organisasi yang bernaung dibawahnya.
Apa yang terjad selanjutnya, tak sempat kuikuti lagi. Aku telah masuk dalam perawatan di RS. Fatmawati Jakarta.  Hanya aku dengar para menteri Kabinet Dwikora saat itu mulai di “diamankan” satu persatu .  Sedang Presiden Sukarno  sendiri, setelah pidato pertanggungjawabannya ditolak di Sidang Istimewa MPRS ia dikenakan perawatan rumah dan terakhir di wafat di RSPAD Jakarta.
Dengan demikian Kabinet Dwikora bubar dan membuka kesempatan terbentuknya Kabinet Ampera dengan Mayjen Suharto sebagai Pejabat Presiden sesuai tuntutan dari berbagai pihak saat itu.
*******

                                                                                

Tuesday, April 26, 2016

SETORAN 5 M CALON KETUM GOLKAR

Usulan keharusan menyetor dana 5 M  bagi calon ketum Golkar, makin menunjukkan sifat transaksional dalam memperoleh jabatan dalam parpol tsb.
     Seakan-akan kedudukan di Golkar  jadi komoditas jual-beli, siapa yang  punya duit banyak ( halal/tidak halal) maka dialah yg bakal jadi penguasa tertinggi di organidasi itu.
       Jadi jauh dari prinsip demokrasi. Sebagai mantan anggota golkar dari jslur B, sangat kecewa dengan  ide konyol ini. Dampaknya nanti akan berpengaruh pada Pemilu legislatif yad.

Tuesday, November 4, 2014

SUSAHNYA ORANG BERIMAN MENJADI POLITIKUS DI INDONESIA



      Bahasa orang beriman yang Muslim berkata : “ Katakan yang benar itu benar, dan yang salah itu salah”. Sedang bahasa orang beriman yang Kristiani berkata : “Katakan yang ya di atas ya. Lebih dari itu jahat”.
Lalu apa bahasa orang politik ? Hampir dapat dipastikan, yang di atas itu sulit dilaksanakan. Ada ahli yang mendeffinisikan politik itu sebagai kekuasaan.  Dan  sudah umum diketahui bahwa kekuasaan itu selalu jadi obyek perebutan. Ada yang cara halus, agak kasar, sangat kasar bahkan sampai cara-cara sadis.
Berbagai akal-akalan, kepura-puraan, kelicikan, fitnah, saling memojokan dan menyerang pribadi para rival seperti yang terjadi sejak Pemilu yang lalu bahkan berlanjut hingga kini di negeri ini, seperti makanan sehari-hari sebagian besar  politikus di DPR.
Para politikus berkata dan bersumpa akan berlaku adil, mementingkan negara dari pada kepentingan pribadi atau golongan. Tapi apa yang terjadi dalam proses pemilihan pimpinan MPR dan DPR beserta alat-alat kelengkapan lainnya ?? Kepentingan golongan diutamakan sehingga menyebabkan terjadinya perpecahan berlarut-larut di DPR.
Mereka mengatakan akan mendahulukan musyawarah mufakat. Tetapi justru orang-orang yang berkata begitu yang malahan menggajal dan mempersulit tercapainya musyawarah mufakat itu. Karena  dengan melalui voting sebagai alternatif, akan menguntungkan kelompok dan golongannya.
Meskipun penulis dari jurusan politik, namun telah berketetapan untuk tidak terjun ke politik praktis  selama kondisi politik di negeri ini masih seperti sekarang. Mungkin itu pula sebabnya mengapa Partai Katolik, Parkindo, Partai Krisna, Partai Damai Sejahtera, PDKB yang dijiwai iman Kristiani tidak dapat berkembang di negeri ini. Masalahnya mereka  dianggap terlalu polos dan lugu. Tidak mampu mengatakan putih untuk yang hitam, atau yang putih dikatakan hitam.
Penulis sulit memahami bagaimana, saudara-saudara yang Kristiani cukup betah bertahan di lingkungan partai yang suka memanipulasi kebenaran, membiarkan diri terkooptasi oleh kemunafikan, ketimbang menjadi garam dan terang  di sekitarnya. *** 

Monday, September 29, 2014

DITANTANG : SIAPA YANG LEBIH PRO RAKYAT ??



       Semua Partai Politik di kedua kubu, kubu KMP yang dimotori  Partai Gerindra dan kubu Koalisi Hebat (KKH) yang dimotori PDI Perjuangan mengklaim  pro rakyat dan berjuang untuk  kepentingan rakyat.    Bahkan Partai Golkar menggembar-gemborkan motto : “ Suara Golkar, Suara Rakyat”.
   Yang menjadi masalah, adalah ketika terjadi silang pendapat akhir-akhir ini, baik di DPR, dikalangan Partai Politik  maupun   masyarakat  tentang berbagai program politik masa depan, substansi perdebatan  malah menjadi  lebih berat ke kepentingan kelompok daripada kepentingan rakyat.  Sementara rakyat  yang diklaim mereka wakili tidak pernah didengar aspirasi mereka.
   Oleh karena itu, kalau yakin akan klaimnya dan kalau berani, biarlah disepakati adanya  suatu penelitan yang dilakukan oleh suatu atau beberapa lembaga survey tepercaya yang disepakati untuk melakukan survey. Biarlah dimintakan pendapat rakyat, partai atau kelompok mana sesungguhnya yang  benar-benar mewakili mereka. ***

Friday, September 26, 2014

SANDIWARA ALA KURAWA-PANDAWA DI DPR



                           Menonton sidang DPR tanggal 25 September 2014 sampai subuh tgl 26 di layar televisi, layaknya menonton  kisah pertikaian Kaum Kurawa dari Astina Pura dengan para Pandawa dari Amarta. Siasat tipu dan kelicikan nampak dipertontonkan kepada seluruh rakyat negeri ini, bahkan hampir terjadi “brata yuda” di atas panggung pimpinan.                                                                         
                                Kalau kubu KMP dan Demokrat yang diwakili kaum Kurawa yang terkenal licik dalam hal memperdaya lawannya, maka yang kubu PDIP, Hanura dan PKB yang merasa seperti tertipu dan dipermainkan, dapatlah diibaratkan kaum Pandawa yang berhasil diperdaya Kurawa melalui arena “judi”.                                         
                              Dalam “permainan” ini, nampaknya memang sudah ada skenario dari pihak kubu KMP, terlihat dari adanya komunikasi khusus antara jubir Demokrat dan Ketua Sidang yang juga dari kubu KMP  yang nampaknya tidak disadari  kebanyakan peserta sidang..
                            Sebab kalau tidak, mengapa Ketua Sidang Priyo Budi Santoso yang juga Ketua DPP Golkar itu beberapa kali menawarkan kesempatan pertama kepada Jubir fraksi Demokrat Benny K.Hartman berbicara sebelum mereka angkat kaki !! 
                           Ada dugaan, Demokrat sengaja mengajukan usul alternatif ketiga yang mengajukan 10 syarat mutlak ditambah harus diterima secara musyawarah/mufakat oleh seluruh anggota kl. 560 orang itu, yang nyaris impossible  itu, - hanya  sandiwara belaka.
                            Ketua sidang diatur supaya “pura-pura” menolak alternatif ketiga ini, lalu di pengusul “pura-pura” ngambeg dan dan mengeluh usul mereka tidak diperdulikan dan ditolak mentah-mentah. Dan dengan itu mereka ada alasan untuk abstain atau walkout.  
                        Sandiwara ini baru disadari ketika, Benny K.Hartman menginstruksikan lebih dari 100  anggotanya Walkout, justru setelah  kubu PDIP, Hanura dan PKB memberikan dukungan kuat sambil memperjuangkan kepada Pimpinan Sidang agar usul ketiga itu ditampung !!
                         Ibarat orang tua calon pengantin laki-laki berjuang mendapatkan persetujuan calon besan atas lamaran anak mereka dan hampir disetujui, tiba-tiba anak mereka sendiri balik membatalkan.
                       Akibatnya kubu PDIP, HANURA dan PKB yang semula berpengharapan dapat ikut memenangkan voting jadi kecewa berat.  Dengan komposisi suara yang timpang itu, mereka tahu pasti akan kalah. Demikian pula Demokrat pasti tahu itu, dan mungkin memang itulah  tujuan rekayasa  mereka.
                         Sebetulnya kalau mau, PDIP, Hanura dan PKB bisa menggagalkan pelaksanaan voting dengan ikut walkout yang menyebabkan quorum tidak tercapai sehingga voting tak dapat dilanjutkan.                
                        Berarti pengambilan keputusan tertunda dan pembahasan dapat dilanjutkan oleh DPR hasil Pemilu Legislatif 2014 yang memang lebih kababel. Mereka juga akan mendapat tambahan kekuatan baru dari kawan anggota DPR dari partai pendatang baru, Nasdem.
                        Mungkin kubu PDIP sengaja mengambil langkah itu sekalipun tahu akan kalah, tetapi kalah dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat. Daripada ikut angkat kaki keluar dari arena perjuangan itu yang sungguh tidak elok.  Kalah di DPR, tapi menang di hati rakyat***
 

                       

Monday, March 22, 2010

SEKARANG BUKA-BUKAAN !

Efek domino dari hasil Pansus Bank Century yang lalu ternyata luar biasa. Sekarang di sana-sini saling buka-bukaan. Banyak koruptor masa lalu dan masa sekarang ketakutan. Partai-partai saling membuka nama-nama penerima suap di partai-partai seterunya. Khususnya menyangkut penyuap untuk meloloskan Miranda Gultom sebagai Deputi Gubernur BI. Hampir semua partai ternyata terlibat. PDIP, Golkar, Demokrat, PPP dstnya.

Sebagai rentetannya, beberapa partai nampak mulai melunak, mungkin supaya kader-kader korup itu tidak sampai diproses lebih lanjut. Beberapa tokoh PDIP secara aneh mulai putar haluan 180 derajat. Mau berkoalisi dengan partai pemerintah yang kini makin goyah. Padahal sebelumnya selalu ditentangnya dengan keras. Bisa jadi, partai oposisi inipun kalau jadi berkoalisi pada akhirnya akan ikut tenggelam bersama koalisinya pada tahun 1014.

Sebagai efek dominonya pula, banyak tokoh-tokoh yang mulai gerah melihat kenyataan menyedihkan itu lalu membentuk cikal bakal partai politik baru : Nasional Demokrat.

Di kalangan kepolisian juga kini mulai saling buka-bukaan. Para jendral kini saling membuka perilaku buruk masa lalu sesamanya menyangkut "makelas kasus". Yang sudah pensiun pun nampak cemas. Bahkan bongkar-membongkar itu sekarang sudah mulai merembet pula ke Kejaksaan Agung dengan divonisbebasnya Gayus Tambunan oleh Pengadilan dalam kasus penggelapan pajak dan pencucian uang. Menurut jaksa dan para hakim bukti kesalahan tidak ada. Ya, kalau tak serius dicari memang tak akan ada ! Komisi Yudisial perlu turun tangan.

Contact Form

Name

Email *

Message *