TIM, Riwayatmu Dulu..

Dulu, sebelum koran kami, Harian Kami diberangus rezim Suharto tahun 1974, sedikitnya dua kali seminggu saya pergi nonton acara kebudayaan di Taman Izmail Marzuki dan diminta Goenawan Mohamad, redaktur kebudayaan kami saat itu untuk mengkritisinya. Sekarang, alat-alat berat terus-menerus memporak-porandakan bangunan-bangunan di Pusat Kesenian Jakarta yang berlOkasi di Jalan Cikini Raya 73 itu. Termasuk bangunan Planetarium didekatnya, tempat yang biasanya ramai dikunjungi anak-anak sekolah untuk lebih memahami ilmu perbintangan yang mereka dapatkan di sekolah. Cukup banyak sebenarnya fasilitas kesenian yang disediakan di situ. Di sini terletak Institut Kesenian Jakarta. Selain itu, Ada enam teater modern, balai pameran, galeri, gedung arsip, dan bioskop. Acara-acara seni dan budaya dipertunjukkan secara rutin di pusat kesenian ini, termasuk pementasan drama, tari, wayang, musik, pembacaan puisi, pameran lukisan dan pertunjukan film. Berbagai jenis kesenian tradisional dan kontemporer, baik yang merupakan tradisi asli Indonesia maupun dari luar negeri. Disitu dipentaskan bermacam-macam acara. Mulai dari drama, pertujukan dan diskusi film, pementasan drama seperti Apa yang kau cari Palupi, sampai The Twelve Angrymen atau yang diindonesiakan dengan Laki-laki Pemberang dan dibawakan para dramawan top Arifin C.Nur dan kawan-kawan. Panggung TIM semakin marak dengan karya-karya eksperimen yang sarat ide. Ini ditandai oleh sejumlah kreator seni yang sempat membuka peta baru di atas pentas. Di antaranya Rendra, pimpinan Bengkel Teater Yogya dari kampung Ketanggungan Wetan Yogyakarta. Menyusul pentas drama klasik Yunani "Oedipus Rex", "Menunggu Godot", "Hamlet" dan karya pentas mini kata lainnya. Lalu Koreografer senior, Bagong Kusudiardjo, Huriah Adam, pelukis Affandi, Trisno Soemardjo, Hendra Gunawan, Agus Djaya, Oesman Effendi, S. Sudjojono, Rusli, Rustamadji, Mustika mengisi TIM dengan karya-karya mereka yang indah dan artistik. Tak hanya itu. Sering juga ada Orkes Kroncong, sendratari dan Lenong. Lenong Betawi dalam pakaian khas jaman baheula seperti pakaian hitam urakan dengan golok panjang di pinggang, serta jurus-jurus silat dan dialog mereka yang polos sedikit kasar sungguh lucu dan menarik untuk ditonton. Lakon seperti Jampang Jago Betawi, Si Pitung yang membela rakyat kecil dari penindasan para kapitan yang diperalat kompeni masih tetap membekas dalam ingatan. Seniman-seniman Betawi pada jaman itu, di bawah Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, mendapatkan kesempatan yang cukup besar untuk berkreasi. Maka mencuatlah seniman-seniman Lenong Betawi seperti Bokir, Anen, Nasir, mpok Siti, Nirin dan lain-lainnya. Koran-koran setiap harinya memuat acara-acara di TIM sehingga kesinambungan acara di pusat kesenian itu tetap terjaga dengan pengunjung tetap ramai. Sekarang, Pusat Kesenian Jakarta di areal seluas 9 ha itu mulai diratakan dengan tanah oleh

Gubenur Anies Baswedan. Konon untuk direvitalisasi menjadi pusat kesenian bertaraf internasional dengan anggaran Rp 1,8 trilyun. Tapi gagasan yang dilakasanakan melalui BUMD PT.Propertindo (Jakpro) itu diragukan oleh berbagai pihak. Terutama oleh para seniman. Pertama, karena para seniman tak pernah dilibatkan. Baik dalam perencanaan, apalagi pelaksanaan. Kedua, rencana untuk membangun hotel bertingkat bintang lima di situ. Ditambah lagi dengan adanya ijin kepada BUMD itu untuk boleh mengkomesilkan segala fasiltas di situ. Para seniman mencurigai, gagasan revitalisasi itu lebih cenderung ke komersialisasi daripada untuk memajukan kesenian. Peran para seniman akan tersingkir. Bagaimana tidak. Pengelolanya sebuah badan usaha yang kerjanya melulu hanya mencari untung. Kalau ditelusuri, latar belakang pendidikan Gubernurnyapun lebih banyak di bidang ekonomi. Padahal pada awal pendiriannya, pengelolaan TIM yang namanya diambil dari nama Ismail Marzuki tokoh seniman asli Jakarta itu, diserahkan sepenuhnya kepada para seniman, melalui organisasi Dewan Kesenian Jakarta (DKJ). Sedangkan DKJ itu sendiri dibentuk melalui sebuah formatur yang anggotanya juga terdiri dari para seniman : Mochtar Lubis, Asrul Sani, Usmar Ismail, Rudy Pirngadi, Djajakusuma, Gajus Siagian dan Zulharman Said yang ketika itu juga menjadi Pemimpin Umum suratkabar Harian Kami.

MENGAPA POHON-POHON DI MONAS PENTING

Pada pertengahan tahun 70-an, salah satu masalah yang cukup memusingkan para petinggi di Pemda DKI Jakarta adalah masalah genangan air di lapangan Monumen Nasional (Monas). Mengapa ? Karena tempat itu bukan saja pas berhadapan dengan istana Merdeka yang menjadi salah satu simbol negara, tetapi juga menjadi obyek wisata dengan adanya tugu Monas yang selalu ramai dikunjungi orang. Sedang di satu masa, saat musim panas, sekitar Jakarta Pusat terasa makin panas dan polusi udara makin meningkat seiring dengan makin meningkatnya jumlah kendaraan yang setiap jam menghembuskan gas buangannya.

Untuk mengalirkan genangan air  keluar dari bekas lapangan Ikada atau yang pernah juga populer dengan lapangan Gambir itu tidaklah gampang. Kondisi lapangan yang rata bahkan di beberapa lokasi ada lekukan menyebabkan air di musim hujan susah mengalir ke dalam parit sekeliling yang sudah digali dalam-dalam.

Maka kemudian ditemukanlah solusi, yaitu dengan melipatgandakan penanaman pohon-pohon pelindung. Diharapkan pohon-pohon itu, kebanyakan akasia karena bisa tumbuh dengan  cepat, akan dapat menghisap habis genangan-genangan air itu di musim hujan. Dan dimusim panas dapat mengurangi panasnya hawa di sekitar serta mengurangi polusi udara.

Selang beberapa tahun terbukti pohon-pohon yang sudah rindang itu memang mampu menghilangkan genangan air di kala musim hujan. Melihat hasilnya yang efektif, maka tak tak tanggung-tanggung. Jakarta Fair Monas yang letaknya strategis dan selalu ramai dikunjungi warga dari segala penjuru, siang dan malam, digusur habis. Dipindahkan ke Kemayoran yang letaknya dirasa kurang strategis dari segi transportasi umum.  Bekas lokasinya dipandang lebih menguntungkan bila dihijaukan dengan pepohonan.

Semua itu saya tahu karena sejak era gubernur Ali Sadikin, saya telah menjadi konstributor pemberitaan untuk Majalah Media Jaya, Cinta Ibukota dan majalah Kotapraja yang diterbitkan Biro Humas Pemda DKI Jakarta. Bahkan sebelum diangkat menjadi pegawai organik di Inspektorat Wilayah Propinsi DKI Jakarta, sempat menjadi staf redaksi Majalah semi ilmiah “Widyapura” yang diterbitkan PPMPL (Pusat Penelitian Masalah Perkotaan dan Lingkungan) DKI yang dipimpin Dpl.Ing. Liem Bianpoen. Pakar lingkungan hidup ini, yang kebanyakan stafnya pada ahli dari Universtas Indonesia sehari-harinya melakukan penelitian. Mulai dari pengukuran polusi udara, polusi air, ketinggian banjir di musim hujan, penelitian masalah sampah bahkan sampai rencana jaringan lalulintas di masa depan.

Maka sangatlah mengherankan kalau gubernur yang sekarang membabat habis ratusan pohon-pohon pelindung di Monas untuk kemudian digantikan dengan bangunan beton. Kalau Jakarta Fair Monas saja, yang dahulu sangat digandrungi rakyat bisa digusur demi perbaikan lingkungan, masakan sekarang pohon-pohon itu diratakan lagi demi bangunan yang belum begitu jelas apa manfaatnya.
Gubernur sekarang nampaknya sudah lupa di waktu musim panas yang lalu kota Jakarta dinilai dunia sebagai kota dengan polusi tertinggi di dunia. Sampai-sampai akan diprogramkan penanaman massal sejenis tanaman yang dapat mengurangi polusi udara.

Agaknya niat bongkar-membongkar yang gagal seperti yang pernah dirancangkan untuk Taman Izmail Marzuki (TIM) Cikini sedang beralih ke Monas. Mungkin sebentar lagi area tugu Pembebasan Irian Barat di Lapangan Banteng akan menyusul di“vitalisasi”. (Sam Lapoliwa, mantan wartawan/PNS)***

VONIS KONTROVERSIAL UNTUK AHOK

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto tanggal 9 Mei 2017 akhirnya menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada Ahok, Gubernur KDKI Jakarta dengan perintah untuk segera dikenakan penahanan.

Keputusan tersebut menimbulkan kontroversial, karena ada yang menganggap tidak adil, terlalu berat atau ringan dan ada yang merasa sudah cukup pantas.  Yang paling banyak dipersoalkan adalah masalah penahanan. Pihak Pengacara Ahok menganggap Majelis Hakim tidak berwenang lagi  memerintahkan penahanan karena proses pemeriksaannya sudah selesai.

Demikian pula alasan penahanannya tidak dijelaskan. Karena menurut undang-undang, penahanan  dilakukan bila tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, akan menghilangkan barang bukti atau mengulangi lagi perbuatannya. Bahwa ia akan melarikan diri tidak mungkin karena ia sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menghilangkan barang bukti juga tak mungkin, karena semuanya sudah dibundel jadi materi persidangan. Mau mengulangi lagi perbuatan yang dituduhkan, sama juga bunuh diri.

Penulis bukan berlatar belakang bidang hukum, namun mempunyai pertanyaan sendiri menyangkut pertimbangan Majelis Hakim.

Pertama,  kesaksian dari pihak Penasihat Hukum dan keterangan terdakwa, sama sekali atau kurang dipertimbangkan, khususnya mengenai penafsiran surat Al Maidah 51. Penafsiran berbeda-beda. Demikian pula dalam hal pendapat para ahli yang berbeda satu sama lain : apakah ucapan terdakwa merupakan penistaan agama atau bukan. 
Menurut saksi ahli bahasa dari Universitas Indonesia, dengan adanya kata "pakai" maka tidak ada penistaan surat Al Maidah 51 dalam ucapa Ahok. Al Qur'an tidak dinista, tetapi menurut Ahok, ada orang-orang yang menyalahgunakan untuk  maksud tiak baik.
    Mungkin sebagai ilustrasi dapat dibandingkan dengan kalimat ini : "Ada organisasi masa yang pake Pancasila untuk melindungi diri dari  gugatan hukum". Pancasila tidak dihujat atau netral, tetapi Ormas tersebut mencantumkan Pancasila sebagai dasar organisasinya. Ketika dituduh anti Pancasila karena dalam kegiatan-kegiatan dan pernyataan-pernyataan mereka sering tidak selaras dengan Pancasila, mereka membantah dengan menunjukan  Anggaran Dasar organisasinya yang menyebut berdasar Pancasila. Jadi ada penyalahgunaan Pancasila dibalik perbuatan anti  Pancasila.
         Kalau tak salah, dalam hal   ada ketidakpastian atau rancu demikian, hakim  harus memilih yang menguntungkan terdakwa. Mungkin dengan alasan demikianlah maka Tim Jaksa sebelumnya menggugurkan tuduhan pertama, yaitu penistaan agama, karena mereka tidak yakin.

Kedua, pertimbangan mengenai unsur niat dan unsur sengaja dalam kasus perbuatan pidana. Majelis hanya berbicara mengenai ucapan dan tulisan dalam buku karya terdakwa sebagai referensi kemudian menyimpulkan dengan asumsi bahwa terdakwa benar mempunyai niat dan sengaja untuk melakukan penistaan agama. Padahal, niat seseorang dalam sesuatu hal, setidaknya dapat dinilai dari ucapan lisan, sikap perilaku dan perbuatan-perbuatan seseorang sebelumnya. Dalam kasus ini, majelis hakim hanya menilai ucapan dan tulisan, tetapi tidak mempertimbangkan sikap Ahok di lingkungan keluarganya. Bahwa ia mempunyai orangtua dan saudara angkat yang Islam dan sangat dihormatinya. Demikian juga perbuatan-perbuatan Ahok sebagai Gubernur yang membangun banyak sarana-sarana ibadah Islam, membiayayi para pengurus masjid untuk naik haji, selalu menyumbangkan hewan kurban dan banyak lagi. Hal ini belum pernah dilakukan Gubernur sebelumnya, yang Muslim sekalipun. Apakah orang demikian menurut pikiran waras akan punya niat jahat ?

       Niat juga adalah selalu sejalan dengan rencana. Niat Ahok ke Pulau Pramuka adalah untuk memajukan budi daya ikan. Bukan untuk menghina agama !

      Penulis khawatir apakah keputusan hakim ini tidak didasarkan pada pertimbangan politik. Keputusan dirancang terlebih dahulu dengan kalkulasi politik lalu kemudian dicari dalil-dalil yang mendukung keputusan. Sedang fakta dan kesaksian yang akan melemahkan keputusan dikesampingkan. Jadi tiak obyektif.

    Protes dari seluruh dunia juga mulai muncul. Dari tokoh-tokoh dunia maupun organisasi internasional seperti PBB, Asean dll. Mudah-mudahan tidak sampai menimbulkan dampak ekonomi yang berkelanjutan. Yang pasti telah mempunyai pengaruh pada Bursa Efek dan juga nilai tukar rupiah. Jangan sampai Amerika atau Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dan negara-negara lain memboikot produk-produk eksport Indoneia sebagai protes.***