Showing posts with label PERTAMINA. Show all posts
Showing posts with label PERTAMINA. Show all posts

Sunday, November 24, 2019

Ahok Datang, Banyak Yang Merinding……



Ya, Ahok datang banyak yang merinding. Terutama orang-orang yang selama ini mengambil keuntungan dan menikmati ketidakjelasan pengelolaan perusahaan minyak dan gas bumi negeri kita Pertamina. Karena itu mereka berusaha merintangi orang jujur, tegas dan berintegritas tinggi seperti Ahok masuk ke Pertamina dengan berbagai komentar. Lagu lama “penista agama”lah, mulut kasarlah, atau barangkali juga mengorganisir organisasi massa menyatakan penolakan.
Tapi meski Ahok bukan sebagai Direktur Utama yang memegang kewenangan melakukan eksekusi, namun sebagai Komisaris Utama pun kita yakin Ahok akan dapat membawa perubahan. Karena di atasnya ada Menteri BUMN Erick Thohir mantan pengusaha sukses yang juga kini sedang melakukan banyak gebrakan di BUMN-BUMN serta di atasnya lagi ada Presiden Jokowi yang memang sejak lama sudah tak sabar untuk melakukan pembenahan di perusahaan andalan negeri ini. Selama ketiga strata ini tetap konsisten pada tugas mulia mereka dan cepat tanggap, maka diharapkan Pertamina akan dapat kembali pada masa kejayaannya dahulu ketika Pertamina mampu membawa Indonesia duduk sejajar dengan negara-negara dunia pengeksport minyak, OPEC.
Mungkin ada juga yang meragukaan kemampuan Ahok. Sama juga ketika ia baru masuk menjadi orang nomor satu di Pemda DKI. Penulis sendiri ketika pertama kali melihat fotonya sebagai  Cagub yang ”baby face” merasa seperti itu. Tapi ketika mengawali tugasnya dalam rapat perdana dengan para pejabat bakal bawahannya, segeralah terasa wataknya yang tegas. Saat seorang menyuarakan komentar agak miring, Ahok cepat menimpali : “Hati-hati kalau ngomong, saya ini Auditor !”. Semua terdiam dan tak ada lagi yang coba-coba mau menguji kebolehan pemimpin baru ini.
Gebrakan lain yang masih di lingkungan internal adalah “menginstirahatkan” sementara beberapa Walikotamadya yang kinerjanya kurang memuaskan. Lalu memperbaiki sistim penggajian pegawai yang sebelumnya dirasakan kurang adil. Yang rajin dan berprestasi sama saja penghasilannya dengan pegawai yang pemalas dan suka berleha-leha. Maka diberlakukanlah penggajian dengan sistim tunjangan kinerja. Sejak itu kinerja para pegawai Pemda DKI bertambah baik. Gaji mereka juga dinaikkan secara signifikan sehingga membuat pegawai dari beberapa Pemda lain merasa iri. Rasa bangga sebagai pegawai Pemda DKI juga meningkat. Soal prestasi Ahok dalam pembangunan dan pelayanan kesejahteraan warga Jakarta, ruang ini tentulah tak cukup untuk memaparkannya.  Umumnya orang sudah mengetahuinya.
Lalu, apa kira-kira yang dapat dilakukan Ahok sebagai Komisaris Utama di Pertamina ? Fungsi utama para Komisaris dan Inspektorat pada umumnya adalah menjaga agar “Das Sein sesuai  dengan Das Sollen”. Artinya, pelaksanaan sesuai dengan yang diharapkan atau yang seharusnya. Yang seharusnya ini bisa berupa, eksekusi oleh Direksi agar sesuai dengan keputusan Direksi bersama Dewan Komisaris, kebijaksanaan Direksi tidak menyimpang dari peraturan atau Kebijaksanaan kembaga lebih tinggi seperti Undang-undang dan Konstitusi dan sebagainya.
Maka yang mungkin dapat dilakukan Ahok antara lain adalah :
1.     Mengawal agar semua keputusan dan program kerja Direksi maupun eksekuasinya benar-benar sesuai dengan rencana Pemerintah untuk kemakmuran rakyat.
2.     Mengevaluasi kembali seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang berlaku di Pertamina yang diperkirakan menghambat pengembangan perusahaan minyak negara itu. Baik yang menghambat upaya ekslorasi, tata import maupun distribusi.
3.     Mengevaluasi kembali sistim pengendalian managemen. Meliputi organisasi agar efisien, pengambilan kebijaksanaan, personalia yang tepat, prosedur dan sistem pelaporan yang semuanya dilakukan secara transparan.
4.     Merekomendasikan adanya efisiensi. Pos-pos pengeluaran yang dinilai tidak begitu penting dan hanya memboroskan keuangan perusahaan dihapus atau dikurangi. Bahkan bila perlu berbagai tunjangan direksi dan komisaris juga dipangkas.
5.     Mengevaluasi kembali mitra-mitra kerja Pertamina. Mereka yang cenderung melakukan bisnis gaya mafia direkomendasikan untuk diputus.
      Apakah Ahok akan berhasil membawa perubahan pada Pertamina ? Kembali lagi kepada konsistensi para pengambil keputusan dan eksekutor di tingkat atasnya. Menteri BUMN dan Presiden. Sebab, sejak dahulu lembaga pengawas internal seperti BPKP dan Inspektrorat sudah sering dianggap hanya sebagai “mata dan telinga” para pimpinan organisasi yang mempunyai kewenangan eksekusi. Para pengawas tidak berwenang melakukan eksekusi. Hanya melaporkan kepada pimpinan organisasi selaku eksekutor adanya temuan-temuan, baik positif maupun negatif, disertai saran rekomendasi untuk ditindaklanjuti.
Selanjutnya pimpinan organisasilah yang memutuskan apakah akan melaksanakan saran rekomendasi itu secara tegas, hanya menganjurkan untuk dilaksanakan atau hanya mendiamkan saja dengan berbagai alasan. Seperti pengalaman pahit penulis dahulu sebagai auditor bidang ASN. Seorang pegawai yang sudah dua tahun tidak masuk kerja direkomendasikan untuk diberhentikan tidak dengan hormat. Karena menurut peraturan, pegawai yang sudah enam bulan berturut-turut tidak masuk kerja harus diberhentikan. Tetapi apa yang terjadi ? Pegawai tersebut muncul kembali dengan menerima rapel gaji selama tidak bekerja bahkan pangkatnya dinaikkan.
Tentang Ahok, tak diragukan lagi ketegasan dan konsistensinya. Buktinya ia bisa berkata  “tidak” kepada Prabowo Subiyanto ketika Ketua Umum Gerindra itu menyatakan penolakannya dahulu atas sistim pemilihan presiden secara langsung. Ahok tidak sependapat sehingga berakibat ia didepak dari partai yang dahulu menjadi pengusungnya itu sebagai Gagub DKI. Ia juga berani berkata tidak pada hasil pemeriksaan BPK yang bahkan berujung pada pemenjaraan salah satu auditor lembaga pengawasan itu. Kalau kepada mantan Jenderal Kopassus saja dia bisa berkata tidak, mengapa dia tidak bisa melakukan hal yang sama kepada  orang-orang yang coba menyuap, pejabat atau mafia yang ingin menakut-nakuti ?
Kalau lembaga-lembaga pemerintah lain berupaya tidak membuat masalah dengan BPKP atau KPK, Ahok malah seperti menantang dan memancing-mancing kedua lembaga pengawasan itu ikut mengamati pemerintahan di DKI. Rupanya itu merupakan salah satu triknya untuk melibatkan KPK dan BPKP untuk mencegah agar aparatnya bebas dari niat  korupsi tanpa mengeluarkan biaya.***




Sunday, November 9, 2014

ANEH, DIRUT PERTAMINA TIDAK TAHU !!



         Aneh,  Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Muhamad Husen mengaku tidak mengetahui mengapa pemerintah meminta Pertamina untuk bekerjasama dengan Sonangol EP, Perusahaan minyak asal Angola terkait impor BBM.  Padahal akhir Oktober lalu MOU kerjasama itu telah ditandatangani Pertamina dengan  Sonangol EP,
          Semua media massa telah memberitakan semua itu sebagai  suatu terobosan penting pertama Jokowi-JK  untuk  memotong prakek mafia migas yang selama ini terjadi di Indonesia, sekaligus   sebagai upaya  mengatasi kelangkaan distribusi BBM dalam negeri. Disamping itu  sekaligus juga mengoptimalkan operasinal  kilang minyak dalam negeri, yang bahan baku minyak mentahnya masih kurang.
         Kalau tujuan kerjasama suplai minyak mentah itu saja, sudah tidak tahu, apa lagi yang bisa diharapkan Jokowi-JK dari pejabat seperti ini. Kalau ini terjadi di lngkungan Pemda DKI hampir dapat dipastikan sudah dicopot Ahok. Peru segera dicarikan orang yang benar-benar tahu segala hal yang menyangkut tugasnya.*** 

Friday, August 29, 2014

SOLUSI PENERTIBAN DISTRIBUSI BBM BERSUBSIDI



         Untuk menertibkan  pendistribusian BBM Bersubsidi  yang yang terbatas sekarang agar tepat sasaran, yaitu kalangan ekonomi  lemah,  tidak cukup lagi hanya dengan himbauan- himbauan .Harus ada sistim  yang menimalisir  pelanggaran serta adanya  pengawasan yang ketat.  Semua sudah mengakui  bahwa  subsidi BBM yang semula dimaksudkan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah, seperti para nelayanan, sepeda motor dan angkutan kota,  sebagian terbesar ternyata dinikmati oleh  para pemilik mobil pribadi , termasuk yang mewah-mewah.

        Oleh karena itu kami menyarankan agar  di setiap SPBU disediakan pompa yang terpisah :

a.    (A) Pompa  Premium, yang khusus melayani sepeda motor. Jalan masuk ke pompa  tsb dipasangi  patok-patok besi permanen, sehingga yang bisa masuk hanya  sepeda motor.

b.      (B) Pompa khusus  Pertamax (non subsidi) untuk melayani  mobil dan juga sepeda motor yang ingin beralih ke bahan bakar jenis ini.

c.       (C) Pompa khusus solar, untuk melayani truk-truk berbahan bahan solar.

d.      (D) Pembelian  BBM bersubsidi dengan wadah jerigen, kaleng dsbnya dilarang keras.

e.     (E). Bila perlu dilakukan penjatahan untuk setiap sepeda motor dan angkot  di setiap wilayah melalui dengan kupon-kupun yang telah dibatasi  jumlahnya pada setiap kali pengambilan di SBU  yang ditentukan.

f.        (F) Khusus untuk para nelayan  disediakan  pompa atau tangki yang  salurannya ditanam dalam tanah dan kran pengisiannya  dipasang di kade  pendaratan  perahu nelayan. Setiap nelayanpun  di daftar dan diteliti  kemudian dijatah sesuai kebutuhan rielnya.

        Pelaksanaan saran ini  diserahkan  pada  pihak yang berwenang  sesuai ketentuan yang berlaku.  Pertamina,  BPH Migas, Kementerian  Perdagangan,  Kementerian ESDM, Pemerintah Daerah atau dengan berkoordinasi.

Kebijakan Jangka Panjang

         Nampaknya  Pertamina dan pemerintah  selama ini seperti  kebingungan, tidak konsisten dan tidak punya  rencana kerja  yang mantap dalam pengelolaan BBM. Coba saja.     Dahulu digembar-gemborkan untuk  mengembangkan  tanaman jarak  sebagai  sumber alternatif  pemenuhan  kebutuhan  bahan  bakar. Rakyat dianjurkan menanam  jarak , maka  mereka pun beramai-ramai menanam  meskipun untuk itu  harus membabat  tanaman mereka sebelumnya yang sudah produktif.       
 Kenyataannya, gembar-gembor ini tidak ada tindak lanjutnya. Para petani yang merasa dibohongi kemudian membabat kembali kebun-kebun jarak yang sebetulnya sudah mulai siap dipanen.      
         Beberapa bulan lalu, mereka menciptakan  cara labelisasi yang dipasang di mobil-mobil  yang  katanya  dengan itu pengisian bahan bakar akan dapat ditertibkan karena dilakukan  secara elektronik. Tetapi seperti  diakui  sendiri  oleh Pertamina  label-label  itu sekarang  sudah  menghilang. Alias gagal
       Terakhir, Pemerintah dan Pertamina  membatasi  pendistribusian BBM seraya  menyebarkan pengumuman yang menakutkan bahwa  stok BBM kritis, dan bahwa apabila tidak dibatasi,  pada bulan Nopember 2014 akan habis. Maka tak heranlah kalau di mana-mana terjadi antrian panjang berjam-jam. Baik oleh mereka yang  benar-benar sedang butuh maupun oleh para  pedagang spekulan. Artinya terjadi kelangkaan.
           Tapi anehnya pemerintah  menyatakan BBM tidak langkah.  Bagi  orang normal sulit memahami. Ucapan dan keadaan di lapangan  sangat berlawanan.  Situasi  carut-marut itu sebenarnya diciptakan oleh mereka  sendiri.
Ketika  reaksi keras bermunculan, Pertamina dan pemerintah mengumumkan  mencabut kembali kebijakan pembatasan  pendistribusian itu. Diharapkan  keadaan akan kembali normal.
          Tapi kebijakan inipun tidak menyelesaikan masalah karena  muncul  kembali kekhawatiran baru.  Sebab sesuai  pengumuman sebelumnya, dengan diloskannya kembali distribusi, maka  stok beberapa bulan lagi akan kering. Tak heranlah kalau kesempatan itu digunakan oleh orang-orang yang ketakutan berupaya sedapat mungkin  melakukan “penimbunan” untuk  peesediaan di kala  kekeringan itu.
       Masalahnya, karena Pertamina tidak memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa stok itu akan tetap tersedia dengan solusi  yang meyakinkan pula. Misalnya dengan pengadaan yang baru, entah dengan  perobahan kembali pagu stok dalam APBN atau dengan melibatkan Swasta dalam pengadaan BBM.
      Saran untuk Pemerintah Baru
          Diharapkan untuk pemerintah baru Jokowi-JK mendatang, setiap  kebijakan  dalam rangka menciptakan sumber  bahan bakar baru hendaknya diprogramkan dengan jelas, seperti  kelayakannya secaraa ekonomis,  tahap-tahap pelaksanaannya, pengorganisasiannya serta evaluasinya. Untuk gagasan tanaman jarak misalnya, ada tahap penanaman sampai  masa panen, pabrik pengolahan agar sudah siap pada masa panen,  serta sarana pemasarannya sesuah pengoahan.
     Sebagai  program yang baru, sebaiknya  dirintis  oleh  Pemerintah  misalnya dilaksanakan Perkebunan Negara,  Departemen Pertanian atau Pemerintah Daerah. Kalau hasilnya terbukti  memang cukup  menguntungkan , maka pihak swastapun  didorong dan diberi kemudahan untuk membuka usaha serupa.

Contact Form

Name

Email *

Message *