Hari-hari ini ramai diperbincangkan lagi boleh tidaknya umat Muslim
mengucapkan Selamat Natal kepada umat Kristiani. Alasannya dulu, karena
fatwa MUI mengharamkannya.
Tetapi , mantan Ketua Umum
MUI Ma'ruf Amin yang kini menjabat Wakil Presiden RI pernah menegaskan MUI tidak pernah mengeluarkan fatwa demikian. Bahkan
sebuah video yg sdh menyebar, beliau sendiri sdh mengucapkan Selama
Natal.
Yg benar, kata beliau, yg difatwakan MUI adalah larangan umat Muslim mengikuti peribadatan umat Kristiani.
Sebetulnya pemimpin-pemimpin umat Kristiani sdh lama paham akan hal ini.
Makanya pada setiap Hari Natal sering diadakan dua jenis acara. Satu, IBADAH NATAL dan dua, PERAYAAN NATAL.
Yg pertama, susunan acaranya (Liturgi) disusun secara ketat. Pujian,
pembacaan Kitab Suci, doa dan sakramen lainnya. Perjamuan Kudus ( makan
roti dan minum anggur), misalnya, tidak semua jemaat boleh ikut. Hanya
mereka yg telah lulus mengikuti pendidikan Katekisasi dan diteguhkan
sebagai warga sidi. Bagaimana mungkin umat lain bisa ikut peribadatan
ini ? Jangankan umat Muslim. Antar sesama umat Kristiani saja belum
tentu bisa ikut cara perbadatan di gereja yg berbeda denominasinya.
Misalnya Katolik ke Protestan dan sebaliknya.
Kedua, PERAYAAN.
Acara ini biasanya sesudah Ibadah Natal. Acaranya, tidak seketat
liturgi. Lebih bernuansa ucapan syukur, sukacita dan gembira. Boleh
menggunakan band serta artis-artis penyanyi kidung Rohani .
Nah
pada kesempatan inilah biasanya tamu-tamu dan para sahabat non Kristiani
didaulat ikut. Intinya tidak ada tata ibadah yg harus diikuti. Tapi,
dalam berbagai komentar bbrp hari ini, nampaknya ada yg tak bisa
membedakan kedua acara ini.
Seperti yg ditegaskan Ketua Umum MUI dlm ketika diwawancarai Rosi dari
Kompas tv bbrp waktu lalu, yg dilarang adalah mengikuti Ibadah. Hal yg
sesungguhnya oleh pihak gereja sendiri dianggap tidak etis, kecuali atas
keinginan sendiri dan diijinkan.
Kesimpulannya, sebelum berkomentar, perlu tahu dulu perbedaan ini agar tak dikacaukan.***
Politik, Hukum, Biografi, Agama,Humor, Budaya, Hobi, Ketrampilan, Bahasa, Info-Berita (fakta/masalah>analisis>solusi)
Tuesday, December 14, 2021
Sekali Lagi, IBADAH NATAL dan PERAYAAN NATAL, hal berbeda !
Saturday, December 4, 2021
SEKIRANYA MUI DIPIMPIN PARA ULAMA MODERAT
Ya, sekiranya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dipimpin para ulama moderat seperti Abdulrrahman Wahid (alm), Quraish Shihab, tokoh Muhammadyah Buaya Syafii, Mustofa Bisri (Gus Mus) dan lain-lain, maka peristiwa penangkapan ZA, anggota Komisi Fatwa MUI bersama dua orang yang diduga terlibat jaringan teroris oleh Tim Densus 88 Polri, mungkin tak akan terjadi.
Akibat peristiwa ini, muncul di media sosial “tagar bubarkan MUI” yang mendesak agar lembaga ini dibubarkan saja. Agung Wibawanto, seorang pengamat politik dari Yogya, mengeritik Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas yang pernah meminta agar Presiden membubarkan Densus 88. Tetapi bungkam saat salah seorang anggota pengurus Komisi Fatwa MUI pusat ditangkap Densus 88 karena diduga terlibat jaringan teroris. Karena itu ia meminta MUI dibubarkan saja. “Jika memang tidak memiliki fungsi dan legitimasi lagi, maka lebih baik MUI dibubarkan saja agar menghemat uang negara,” katanya saat ditemui media, (18/11) lalu.
Segera setelah munculnya tagar dan desakan itu, bermunculan tanggapan keras dari berbagai tokoh agama, pejabat pemerintah, partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang menentang. Bahkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam video yang diterbitkan Setwapres, Selasa (23/11),mengatakan, bila terjadi masalah di dalam internal organisasi, maka seharusnya dibenahi dan mencari jalan keluar dari masalah tersebut."Jangan karena satu orang, rumahnya dibakar”.Namanya penyusupan, di mana-mana ada. Jadi, bukan rumahnya yang dibakar, tapi ya tikusnya itulah,"
Dia menilai, MUI harus tetap eksis dan berdiri di Indonesia. Pasalnya, sudah banyak kontribusi nyata MUI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme selama ini. Mulai dari pembuatan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2004, tentang Terorisme hingga ikut menginisiasi dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPT). Selain itu, kata mantan Ketua Umum MUI itu, MUI sebagai organisasi Islam tidak hanya membuat fatwa, tapi juga membuat lembaga yang menanggulanginya, namanya Tim Penanggulangan Terorisme (TPT).
Siapakah tokoh-tokoh utama kepengurusan MUI Pusat saat ini ? Sidang formatur tujuh belas orang yang berlangsung (27/11) di Jakarta dan dipimpin Ketua umum MUI demisioner sekaligus Ketua Tim Formatur KH. Ma’ruf Amin, menetapkan Pimpinan Harian MUI periode 2020-2025, adalah sebagai berikut :
Ketua Umum MUI : KH. Miftachul Akhyar
Wakil Ketua Umum MUI 1 : Dr. Anwar Abbas
Wakil Ketua Umum MUI 2 : KH. Marsudi Syuhud
Wakil Ketua Umum MUI 3 : Drs. H. Basri Bermanda, MBA.
Ketua MUI KH. Masduki Bidlowi
Ketua MUI Dr. Yusnar Yusuf Rangkuti
Ketua MUI Prof. Noor Achmad
Ketua MUI KH. Abdullah Jaidi
Ketua MUI KH. Afifuddin Muhajir
Ketua MUI KH. Dr. Sodikun
Ketua MUI Dr. Lukmanul Hakim
Ketua MUI KH. Sholahuddin Al Aiyubi
Ketua MUI Prof. Amany Lubis
Ketua MUI KH. Cholil Nafis
Ketua MUI Dr. Jeje Zainuddin
Ketua MUI Dr. Asrorun Niam Sholeh
Ketua MUI Dr. Sudarnoto Abdul Hakim
Ketua MUI Prof. Dr. Utang Ranuwijaya
Nampaknya, para tokoh diatas tak ada yang diragukan. Tetapi bagaimana kok bisa kecolongan ? Namun dari pernyataan Muhammad Makmun Rasyid, ada harapan, lembaga yang idealnya menjadi panutan ini, kedepannya dapat dibenahi dan menjadi solusi sehingga kasus memalukan ini tak terulang lagi.
Pengurus Harian Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme (BET) MUI Pusat ini mengatakan, "Ke depannya, salah satu yang akan kita lakukan di MUI adalah profilling dan upaya pembersihan di internal. Ini sebagai bentuk instropeksi diri kita bahwa dalam profilling perekrutan di Majelis Ulama Indonesia sangat dibutuhkan ke depan," tutur Makmun di Mabes Polri, Jakarta (17/11/2021).
Mungkin ada baiknya bila tokoh-tokoh moderat populer seperti Prof.Dr. Quraish Shihab ayahanda Najwa Shihab pembawa acara dan jurnalis senior itu, ulama K.H. Abdul Syakur, pendiri Ponpes Cadangpinggan, Buya Syafii, Mustofa Bisri (Gus Mus) atau ulama Ahmad Muwafiq, yang di kalangan publik sudah dikenal dengan ceramah-cerama mereka yang selalu bernuansa teduh, santun dan kedamaian.
Bila mereka diakomodir, maka citra MUI diharapkan akan lebih baik. Apalagi bila gagasan Islam Nusantara digagas almarhum KH Maimoen Zubair atau Mbah Maimoen dapat dijadikan pula sebagai salah satu rujukan oleh MUI.
Wednesday, December 26, 2018
SELAMAT NATAL, ANTARA HARAM DAN TIDAK
Beliau sendiri yg diwawancarai Rosi di Kompas tv bbrp waktu lalu mengatakan tak akan sungkan2 mengcapkannya. Namun, setiap orang bebas menentukan sikapnya masing2.
IBADAH NATAL dan PERAYAAN NATAL ADALAH HAL YG BERBEDA
Tetapi bbrpa waktu lalu, Ketua Umum MUI menegaskan MUI tidak pernah mengeluarkan fatwa demikian. Bahkan sebuah video yg sdh menyebar, beliau sendiri sdh mengucapkan Selama Natal.
Yg benar, kata beliau, yg difatwakan MUI adalah larangan umat Muslim mengikuti peribadatannya umat Kristiani.
Sebetulnya pemimpin-pemimpin umat Kristiani sdh lama paham akan hal ini.
Makanya pada setiap Hari Natal sering diadakan dua jenis acara. Satu, IBADAH NATAL dan dua, PERAYAAN NATAL.
Yg pertama, susunan acaranya (Liturgi) disusun secara ketat. Pujian, pembacaan Kitab Suci, doa dan sakramen lainnya. Perjamuan Kudus ( makan roti dan minum anggur), misalnya, tidak semua jemaat boleh ikut. Hanya mereka yg telah lulus mengikuti pendidikan Katekisasi dan diteguhkan sebagai warga sidi. Bagaimana mungkin umat lain bisa ikut peribadatan ini ? Jangankan umat Muslim. Antar sesama umat Kristiani saja belum tentu bisa ikut cara perbadatan di gereja yg berbeda denominasinya. Misalnya Katolik ke Protestan dan sebaliknya.
Kedua, PERAYAAN. Acara ini biasanya sesudah Ibadah Natal. Acaranya, tidak seketat liturgi. Lebih bernuansa ucapan syukur, sukacita dan gembira. Boleh menggunakan band serta artis-artis penyanyi kidung Rohani .
Nah pada kesempatan inilah biasanya tamu-tamu dan para sahabat non Kristiani didaulat ikut. Intinya tidak ada tata ibadah yg harus diikuti. Tapi, dalam berbagai komentar bbrp hari ini, nampaknya ada yg tak bisa membedakan kedua acara ini.
Seperti yg ditegaskan Ketua Umum MUI dlm ketika diwawancarai Rosi dari Kompas tv bbrp waktu lalu, yg dilarang adalah mengikuti Ibadah. Hal yg sesungguhnya oleh pihak gereja sendiri dianggap tidak etis, kecuali atas keinginan sendiri dan diijinkan.
Kesimpulannya, sebelum berkomentar, perlu tahu dulu perbedaan ini agar tak dikacaukan.***