SOLUSI PENERTIBAN DISTRIBUSI BBM BERSUBSIDI

         Untuk menertibkan  pendistribusian BBM Bersubsidi  yang yang terbatas sekarang agar tepat sasaran, yaitu kalangan ekonomi  lemah,  tidak cukup lagi hanya dengan himbauan- himbauan .Harus ada sistim  yang menimalisir  pelanggaran serta adanya  pengawasan yang ketat.  Semua sudah mengakui  bahwa  subsidi BBM yang semula dimaksudkan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah, seperti para nelayanan, sepeda motor dan angkutan kota,  sebagian terbesar ternyata dinikmati oleh  para pemilik mobil pribadi , termasuk yang mewah-mewah.

        Oleh karena itu kami menyarankan agar  di setiap SPBU disediakan pompa yang terpisah :

a.    (A) Pompa  Premium, yang khusus melayani sepeda motor. Jalan masuk ke pompa  tsb dipasangi  patok-patok besi permanen, sehingga yang bisa masuk hanya  sepeda motor.

b.      (B) Pompa khusus  Pertamax (non subsidi) untuk melayani  mobil dan juga sepeda motor yang ingin beralih ke bahan bakar jenis ini.

c.       (C) Pompa khusus solar, untuk melayani truk-truk berbahan bahan solar.

d.      (D) Pembelian  BBM bersubsidi dengan wadah jerigen, kaleng dsbnya dilarang keras.

e.     (E). Bila perlu dilakukan penjatahan untuk setiap sepeda motor dan angkot  di setiap wilayah melalui dengan kupon-kupun yang telah dibatasi  jumlahnya pada setiap kali pengambilan di SBU  yang ditentukan.

f.        (F) Khusus untuk para nelayan  disediakan  pompa atau tangki yang  salurannya ditanam dalam tanah dan kran pengisiannya  dipasang di kade  pendaratan  perahu nelayan. Setiap nelayanpun  di daftar dan diteliti  kemudian dijatah sesuai kebutuhan rielnya.

        Pelaksanaan saran ini  diserahkan  pada  pihak yang berwenang  sesuai ketentuan yang berlaku.  Pertamina,  BPH Migas, Kementerian  Perdagangan,  Kementerian ESDM, Pemerintah Daerah atau dengan berkoordinasi.

Kebijakan Jangka Panjang

         Nampaknya  Pertamina dan pemerintah  selama ini seperti  kebingungan, tidak konsisten dan tidak punya  rencana kerja  yang mantap dalam pengelolaan BBM. Coba saja.     Dahulu digembar-gemborkan untuk  mengembangkan  tanaman jarak  sebagai  sumber alternatif  pemenuhan  kebutuhan  bahan  bakar. Rakyat dianjurkan menanam  jarak , maka  mereka pun beramai-ramai menanam  meskipun untuk itu  harus membabat  tanaman mereka sebelumnya yang sudah produktif.       

 Kenyataannya, gembar-gembor ini tidak ada tindak lanjutnya. Para petani yang merasa dibohongi kemudian membabat kembali kebun-kebun jarak yang sebetulnya sudah mulai siap dipanen.      

         Beberapa bulan lalu, mereka menciptakan  cara labelisasi yang dipasang di mobil-mobil  yang  katanya  dengan itu pengisian bahan bakar akan dapat ditertibkan karena dilakukan  secara elektronik. Tetapi seperti  diakui  sendiri  oleh Pertamina  label-label  itu sekarang  sudah  menghilang. Alias gagal

       Terakhir, Pemerintah dan Pertamina  membatasi  pendistribusian BBM seraya  menyebarkan pengumuman yang menakutkan bahwa  stok BBM kritis, dan bahwa apabila tidak dibatasi,  pada bulan Nopember 2014 akan habis. Maka tak heranlah kalau di mana-mana terjadi antrian panjang berjam-jam. Baik oleh mereka yang  benar-benar sedang butuh maupun oleh para  pedagang spekulan. Artinya terjadi kelangkaan.

           Tapi anehnya pemerintah  menyatakan BBM tidak langkah.  Bagi  orang normal sulit memahami. Ucapan dan keadaan di lapangan  sangat berlawanan.  Situasi  carut-marut itu sebenarnya diciptakan oleh mereka  sendiri.

Ketika  reaksi keras bermunculan, Pertamina dan pemerintah mengumumkan  mencabut kembali kebijakan pembatasan  pendistribusian itu. Diharapkan  keadaan akan kembali normal.

          Tapi kebijakan inipun tidak menyelesaikan masalah karena  muncul  kembali kekhawatiran baru.  Sebab sesuai  pengumuman sebelumnya, dengan diloskannya kembali distribusi, maka  stok beberapa bulan lagi akan kering. Tak heranlah kalau kesempatan itu digunakan oleh orang-orang yang ketakutan berupaya sedapat mungkin  melakukan “penimbunan” untuk  peesediaan di kala  kekeringan itu.

       Masalahnya, karena Pertamina tidak memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa stok itu akan tetap tersedia dengan solusi  yang meyakinkan pula. Misalnya dengan pengadaan yang baru, entah dengan  perobahan kembali pagu stok dalam APBN atau dengan melibatkan Swasta dalam pengadaan BBM.

      Saran untuk Pemerintah Baru

          Diharapkan untuk pemerintah baru Jokowi-JK mendatang, setiap  kebijakan  dalam rangka menciptakan sumber  bahan bakar baru hendaknya diprogramkan dengan jelas, seperti  kelayakannya secaraa ekonomis,  tahap-tahap pelaksanaannya, pengorganisasiannya serta evaluasinya. Untuk gagasan tanaman jarak misalnya, ada tahap penanaman sampai  masa panen, pabrik pengolahan agar sudah siap pada masa panen,  serta sarana pemasarannya sesuah pengoahan.

     Sebagai  program yang baru, sebaiknya  dirintis  oleh  Pemerintah  misalnya dilaksanakan Perkebunan Negara,  Departemen Pertanian atau Pemerintah Daerah. Kalau hasilnya terbukti  memang cukup  menguntungkan , maka pihak swastapun  didorong dan diberi kemudahan untuk membuka usaha serupa.