Ketika
semua mata rakyat tertuju ke Selat Karimata,
Pangkalan Bun dan Surabaya, tidak terdengar apa yang dilakukan para anggota DPR/MPR kecuali adanya seorang
anggota DPR asal Jawa Timur yang ke tempat bencana hanya karena menyangkut
konstutuent lokalnya.
Satu
lagi komentar yang cukup ironis, ada seorang “wakil rakyat” pagi-pagi sudah mewacanakan perlunya “dengar
pendapat”, mengapa operasi evakuasi
berjalan lambat. Berarti mereka harus
memanggil para komandan BASARNAS yang kini berjuang menantang maut siang
malam meninggalkan medan operasi mereka
untuk ke Senayan meladeni pertanyaan
bertele-tele di sana.
Mestinya
mereka, terutama para Ketua dan wakil Ketua MPR dan DPR ikut serta melihat
medan operasi di lapangan seperti halnya Jokowi yang sering mereka kecam itu.
Biar mereka lihat dan tahu, lalu menginformasikan kepada para anggotanya. Tidak
usah mereka tanya-tanya dan merecoki eksekutif lagi. Urusan hubungan KMP-KIH
saja belum tuntas.
Mereka
mestinya memberikan dukungan kuat kepada Tim BASARNAS dan para keluarga korban.
Bukankah mereka wakil rakyat yang dibiayai
rakyat. Mereka harus menyaksikan, mengetahui dan merasakan langsung hambatan-hambatan-hambatan yang dihadapi dalam
operasi bencana maritim.
Mereka
juga harus tahu dukungan peraturan dan anggaran apa yang dibutuhkan dalam
penyediaan sarana operasi bencana
maritim dan pelayanan para korban bencana.
Jangan nanti ketika eksekutif memintakan anggaran untuk penyediaan
peralatan seperti untuk pendeteksian dasar laut ditolak atau dihambat karena tidak mengerti. Bukankah kita berniat
menjadi negara maritim ??
Biar mereka dapat data dan informasi dari sumber pertama guna menyiapkan
RUU yang berkaitan untuk program legislasi
nasional. Jangan tinggal diam saja
nanti panggil pejabat-pejabat pemerintah
untuk sidang baru bekerja. ***
No comments:
Post a Comment