“SINGLE CARD” MODEL SANDIAGA UNO

Pada saat debat Wacapres 01 Kiai Ma’ruf Amin dan Wacapres 02 Sandiaga Uno beberapa waktu lalu, Sandiaga mekampanyekan Single Card atau Kartu Tunggal untuk semua pelayanan bila mereka terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Ketimbangan menggunakan banyak kartu pelayanan seperti yang ditawarkan  kubu  01 Jokowi-Ma’ruf Amin.

Jadi tidak ada lagi Kartu Sehat, Kartu Pintar dan tiga kartu lagi yan akan ditambahkan yaitu Kartu Belanja, Kartu Kerja dan Kartu Kuliah. Semua akan disatukan dalam Kartu Tanda Penduduk elektrik yang serba guna. Satu untuk semua urusan.

Kedengarannya memang sederhana, satu untuk semua. Tetapi bagaimana dengan pengadaannya, penggunaan dan pengawasanya ? Sedangkan pencetakan KTP yang hanya menyangkut kependudukan saja selama ini urusannya cukup njelimet. Pada masa pemerintahan SBY saja, setahu saya sedikitnya telah dua kali pengulangan pencetakan KTP elektronik itu. Belum lagi sempat dijadikan obyek korupsi besar-besaran.

Pada masa empat tahun pemerintahan Jokowi masalah KTP ini coba dituntaskan, terutama untuk kepentingan Pemilu, tetapi hingga kini masih saja ada kendala di sana-sini. Nah, bagaimana bila pengelolaan KTP ini dirombak mulai dari awal lagi dengan menggabungkan kartu-kartu pelayanan yang sudah ada. Berapa lama waktu yang diperlukan sampai selesai dan berapa triliun lagi dana yang harus dikeluarkan. Tiap-tiap fasilitas pelayanan mempunyai persyaratan masing-masing. Dan kesanggupan tiap orang tidaklah sama. Mungkin nanti ada KTP tanpa asuransi kesehatan, ada KTP tanpa  jaminan sekolah dstnya. Dalam produksinya saja sudah ribet, apalagi dalam penggunaan dan pengawasannya. Kalau hilang, ya fasilitas hilang semuanya. Tenaga-tenaga pelaksananya harus diberi pelatihan lagi !!

Dengan kartu yang berbeda-beda untuk setiap pelayanan yang berbeda, malah akan lebih mudah pengelolaannya. Masing-masing kartu punya tujuan sendiri-sendiri dan saling tidak ada ketergantungan. Seperti SIM untuk kelayakan mengemudi. STNK dan BPKB untuk kepemilikan kendaraan. Kalau disatukan semuanya, alangkah kacaunya.

Makanya biarlah Kartu yang sudah berjalan baik diteruskan, yang masih ada kelemahan disempurnakan dan Kartu baru yang akan diadakan dipersiapkan dengan baik. Jangan semuanya dicampur aduk. Yang sudah baik, dicampur yang masih ada kekurangan dicampur lagi dengan yang baru dan masih diuji coba. Akibatnya akan rusak semuanya.

Malahan BPJS yang ada sekarang menurut penulis sebaiknya dipisahkan lagi dari ASKES. Dulu Askes sudah berjalan baik karena sumber dananya stabil dan teratur dari penghasilan pegawai Negeri dan pensiunan yang langsung dipotong ketika pembayaran. Masalah pokok  BPJS sekarang adalah karena tidak lancarnya pembayaran premi dari peserta non pegawai negeri dan pensiunan. Terutama dari mereka yang masih menganggur atau penghasilan tak menentu.

Peserta non pegawai negeri dan pensiunan ini dapat dikelompokan lagi. Yang sudah bekerja dijamin peusahaan / lembaganya, sedang mereka yang belum ada penjaminnya diambil alih Pemerntah pembayaran preminya melalui Kartu Identitas khusus. Jadi pembayaran semua premi asuransi kesehatan bisa lancar sehingga pembayaran kepada rumahsakit-rumahsakit juga berjalan lancar. ***