AHOK GERAM, HASHIM PUN GERAM

      Ketika Hashim Djojohadikumo Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra mendengar  Ahok, Wakil  Gubernur KDKI Jakarta mengundurkan diri secara mendadak dari Partai Gerindra, ia marah besar. Hanya dalam tempo kurang dari 24 jam dan tanpa konsultasi dulu dengan   pimpinan Dewan Pembina Partai.

        Dari satu sisi, kemarahan adik Prabowo Subianto itu dapat dimakumi. Tetapi kalau dia coba memahami apa yang  terjadi dalam proses pengunduran diri itu, mungkin ia akan dapat memaklumi mengapa Ahok atau Basuki Tjahaya Purnama  bertindak seperti itu. Apalagi kalau sudah tahu temperament seorang Ahok. Dia tak mau ditantang-tantang.

         Asal mulanya adalah pernyataan Ahok yang secara tegas menyatakan secara pribadi dia tidak setuju dengan RUU Pilkada yang kini sedang diproses di DPR, - yang  menyatakan agar Pilkada dikembalikan lagi dari cara Pemilihan Langsung ke Pemilihan oleh DPRD.  Para pendukung RUU itu berasal dari Koalisi Merah Putih yang dimotori Partai Gerindra, salah satu Jokowi-Ahok pada Pilkada DKI dahulu.

          Atas pernyataan Ahok itu M. Taufik Ketua DPD Gerindra DKI menuntut agar Ahok segera mundur dari Gerindra karena sudah menentang kebijakan Partai. Begitu ada surat pengunduran Ahok, “seketika itu juga akan saya tanda tangani surat pemberhetian”, kata Anggota  DPRD  Gerindra DKI itu dalam sebuah wawancara televisi. Bahkan  ybs. Juga mengancam untuk mengadukan Ahok ke Polisi karena  dituduh melakukan penghinaan.

          Mendapat tantangan seperti itu, bukan Ahok namanya kalau tidak segera memberikan reaksi keras. Ia segera membuat surat pengunduran diri  bahkan sampai mempertontonkannya  kepada  para wartawan. Mungkin  ia merasa martabatnya  seperti  dilecehkan.

           Mestinya juga Hashim  menegur  fungsionaris  Gerindra DKI yang kurang bijaksana itu.  Contoh yang baik  telah ditunjukkan seorang  tokoh  PPP  yang menegur  Haji Lulung  kader PPP di DPRD DKI  karena mencaci  Ahok yang disebutnya “orang benar” dan “gentlement”.*** 

PEMBOROSAN DAN IKLAN-IKLAN ANEH PEMERINTAH

     Pada saat rakyat kecil kian tertekan oleh kesulitan ekonomi dan bakal pemerintahan baru mengkampanyekan penghematan, pada pihak lain  beberapa  lembaga pemerintahan SBY yang hanya hitungan hari lagi akan berakhir, masih mempertontonkan kebijakan ekonomi yang cenderung boros.

      Berapa harga pesawat kepresidenan, berapa harga sedan mewah yang dipersiapkan untuk anggota DPR, kabinet Jokowi-JK, yang kemudian ditolak Presiden terpilih Jokowi.

      Lalu setiap hari ada penayangan iklan-iklan publik yang layaknya lawakan di televisi, seperti  dari Kementerian Koperasi & UKM pimpinan Syarif Hasan. Tahukah Anda berapa biaya iklan sekali tayang di televisi ? Apakah ini bukan pemborosan yang luar biasa ?

       Sebagai mantan Manager sebuah Biro Iklan dan mantan Auditor  dari Lembaga Pemerintah, merasa aneh dan saya meragukan  efektivitas  dan kemanfaatan pengiklanan itu. Ada tidak kajiannya ? Kalau tidak, maka cukup potensial untuk terjadinya penyelewengan. Anggaran hanya dihabiskan untuk iklan yang tak bermutu, ketimbang disalurkan untuk pengusaha UKM. Mungkinkah  KPK bisa masuk ?? ***

GERINDRA BISA SENASIB DENGAN PBB

         Koalisi Merah Putih yang dipelopori Partai Gerindra kini sedang memperjuangkan agar Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dikembalikan lagi kepada DPRD seperti yang berlaku sebelum masa reformasi.               

          Pada pihak lain beberapa Parpol seperti PDIP, Hanura, PKB, para cendekiawan, LSM, asosiasi Kepala Daerah seluruh Indonesia serta sebagian besar masyarakat sesuai hasil poling pendapat menentangnya. Mereka menganggap ini sebagai langkah mundur dari proses demokrasi.

          Para Kepala Daerah yang kini memerintah sebagai hasil pemilihan langsung, merasa lebih merakyat, mereka dipilih rakyat dan karena itu merasa kepada rakyatlah mereka harus bertanggung jawab.

           Kalau dipilih DPRD mereka harus bertanggung jawab kepada DPRD  yang setiap saat dapat memintakan pertanggungjawaban seperti pada pemerintahan liberal. Sedangkan bila pemilihan langsung, posisi mereka lebih kuat, pertanggungjawaban cukup dilakukan sekali pada akhir jabatannya.

          Mestinya partai yang ingin mengembalikan pemilihan secara tak angsung mampu membaca kecenderungan keinginan rakyat, jangan jutru melawan keinginan  rakyat. Apalagi partai Golkar yang selama ini mengklaim "Suara rakyat= suara Golkar".

           Demikian pula Partai Gerindra. Kalau praktek-praktek politiknya tetap seperti sekarang dan tak berubah, maka kita khawatir makin lama makin akan ditinggalkan konstiuennya, - dan pada akhirnya akan mengalami nasib seperti PBB yang pada waktu lalu tidak lagi lolos sebagai peserta Pemilu.

           SBY selaku Kepala Pemerintahan, pribadi dan pemimpin tertinggi Partai Demokrat, tetap saja selalu membuat banyak orang gemas karena ketidak konsistennya. Selaku kepala pemerintahan mengajukan usul pemihan tidak langsung. Demikian juga partainya. Tetapi sebagai pribadi sebaliknya lebih setuju pemilihan langsung. Atau ia kurang berwibawa lagi mengarahkan bawahannya agar menempuh kebijakan sesuai yang diyakininya ?  

           Sebab andai kata ia memintahkan partainya tidak mendukung pemilihan tidak langsung atau pemerintah menarik kembali usulan RUU - Pilkada tsb dari DPR-RI, maka persoalan selesai, tidak perlu terjadi polemik yang berkepanjangan.

         

SOLUSI PENERTIBAN DISTRIBUSI BBM BERSUBSIDI

         Untuk menertibkan  pendistribusian BBM Bersubsidi  yang yang terbatas sekarang agar tepat sasaran, yaitu kalangan ekonomi  lemah,  tidak cukup lagi hanya dengan himbauan- himbauan .Harus ada sistim  yang menimalisir  pelanggaran serta adanya  pengawasan yang ketat.  Semua sudah mengakui  bahwa  subsidi BBM yang semula dimaksudkan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah, seperti para nelayanan, sepeda motor dan angkutan kota,  sebagian terbesar ternyata dinikmati oleh  para pemilik mobil pribadi , termasuk yang mewah-mewah.

        Oleh karena itu kami menyarankan agar  di setiap SPBU disediakan pompa yang terpisah :

a.    (A) Pompa  Premium, yang khusus melayani sepeda motor. Jalan masuk ke pompa  tsb dipasangi  patok-patok besi permanen, sehingga yang bisa masuk hanya  sepeda motor.

b.      (B) Pompa khusus  Pertamax (non subsidi) untuk melayani  mobil dan juga sepeda motor yang ingin beralih ke bahan bakar jenis ini.

c.       (C) Pompa khusus solar, untuk melayani truk-truk berbahan bahan solar.

d.      (D) Pembelian  BBM bersubsidi dengan wadah jerigen, kaleng dsbnya dilarang keras.

e.     (E). Bila perlu dilakukan penjatahan untuk setiap sepeda motor dan angkot  di setiap wilayah melalui dengan kupon-kupun yang telah dibatasi  jumlahnya pada setiap kali pengambilan di SBU  yang ditentukan.

f.        (F) Khusus untuk para nelayan  disediakan  pompa atau tangki yang  salurannya ditanam dalam tanah dan kran pengisiannya  dipasang di kade  pendaratan  perahu nelayan. Setiap nelayanpun  di daftar dan diteliti  kemudian dijatah sesuai kebutuhan rielnya.

        Pelaksanaan saran ini  diserahkan  pada  pihak yang berwenang  sesuai ketentuan yang berlaku.  Pertamina,  BPH Migas, Kementerian  Perdagangan,  Kementerian ESDM, Pemerintah Daerah atau dengan berkoordinasi.

Kebijakan Jangka Panjang

         Nampaknya  Pertamina dan pemerintah  selama ini seperti  kebingungan, tidak konsisten dan tidak punya  rencana kerja  yang mantap dalam pengelolaan BBM. Coba saja.     Dahulu digembar-gemborkan untuk  mengembangkan  tanaman jarak  sebagai  sumber alternatif  pemenuhan  kebutuhan  bahan  bakar. Rakyat dianjurkan menanam  jarak , maka  mereka pun beramai-ramai menanam  meskipun untuk itu  harus membabat  tanaman mereka sebelumnya yang sudah produktif.       

 Kenyataannya, gembar-gembor ini tidak ada tindak lanjutnya. Para petani yang merasa dibohongi kemudian membabat kembali kebun-kebun jarak yang sebetulnya sudah mulai siap dipanen.      

         Beberapa bulan lalu, mereka menciptakan  cara labelisasi yang dipasang di mobil-mobil  yang  katanya  dengan itu pengisian bahan bakar akan dapat ditertibkan karena dilakukan  secara elektronik. Tetapi seperti  diakui  sendiri  oleh Pertamina  label-label  itu sekarang  sudah  menghilang. Alias gagal

       Terakhir, Pemerintah dan Pertamina  membatasi  pendistribusian BBM seraya  menyebarkan pengumuman yang menakutkan bahwa  stok BBM kritis, dan bahwa apabila tidak dibatasi,  pada bulan Nopember 2014 akan habis. Maka tak heranlah kalau di mana-mana terjadi antrian panjang berjam-jam. Baik oleh mereka yang  benar-benar sedang butuh maupun oleh para  pedagang spekulan. Artinya terjadi kelangkaan.

           Tapi anehnya pemerintah  menyatakan BBM tidak langkah.  Bagi  orang normal sulit memahami. Ucapan dan keadaan di lapangan  sangat berlawanan.  Situasi  carut-marut itu sebenarnya diciptakan oleh mereka  sendiri.

Ketika  reaksi keras bermunculan, Pertamina dan pemerintah mengumumkan  mencabut kembali kebijakan pembatasan  pendistribusian itu. Diharapkan  keadaan akan kembali normal.

          Tapi kebijakan inipun tidak menyelesaikan masalah karena  muncul  kembali kekhawatiran baru.  Sebab sesuai  pengumuman sebelumnya, dengan diloskannya kembali distribusi, maka  stok beberapa bulan lagi akan kering. Tak heranlah kalau kesempatan itu digunakan oleh orang-orang yang ketakutan berupaya sedapat mungkin  melakukan “penimbunan” untuk  peesediaan di kala  kekeringan itu.

       Masalahnya, karena Pertamina tidak memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa stok itu akan tetap tersedia dengan solusi  yang meyakinkan pula. Misalnya dengan pengadaan yang baru, entah dengan  perobahan kembali pagu stok dalam APBN atau dengan melibatkan Swasta dalam pengadaan BBM.

      Saran untuk Pemerintah Baru

          Diharapkan untuk pemerintah baru Jokowi-JK mendatang, setiap  kebijakan  dalam rangka menciptakan sumber  bahan bakar baru hendaknya diprogramkan dengan jelas, seperti  kelayakannya secaraa ekonomis,  tahap-tahap pelaksanaannya, pengorganisasiannya serta evaluasinya. Untuk gagasan tanaman jarak misalnya, ada tahap penanaman sampai  masa panen, pabrik pengolahan agar sudah siap pada masa panen,  serta sarana pemasarannya sesuah pengoahan.

     Sebagai  program yang baru, sebaiknya  dirintis  oleh  Pemerintah  misalnya dilaksanakan Perkebunan Negara,  Departemen Pertanian atau Pemerintah Daerah. Kalau hasilnya terbukti  memang cukup  menguntungkan , maka pihak swastapun  didorong dan diberi kemudahan untuk membuka usaha serupa.

GAYA BAKAL CALON MENTERI JOKOWI-JK

Bila berpikir mau jadi menteri Kabinet Jokowi-JK maka harus siap-siap dengan gaya kerja kedua pemimpin itu.

Selain persyaratan pokok yang sudah sering ditekankan, yaitu kompeten, jujur, merakyat dan tidak merangkap jabatan apapun, harus juga siap-siap untuk :

a. Menunjukkan kinerja baik dan kreatif.
b. Bekerja cepat, ingat motto JK "lebih cepat lebih baik". Jangan lamban-lamban. Jangan sampai
    terjadi Presidennya sudah blusukan di lapangan, menterinya entah di mana.
    Seorang Walikota di DKI Jakarta, pernah diganti Jokowi gara-gara ketika ia inspeksi di kantornya, Walikotanya tidak ada.
 c.Cepat tanggap, baik dalam menanggapi suatu informasi masalah dan cepat membuat solusi.
d. Sering-sering kontrol lapangan (blusukan), melihat langsung masalah di lapangan dan mengambil  
    solusi. Tapi blusukannya tidak boleh gaya lama. Disambut dengan umbul-umbul, upacara, among tamu dsb.Jangan hanya menerima laporan. Laporan ke atasan jangan hanya berdasarkan laporan bawahan di atas kertas. Jokowi suka mengecek kebenaran laporan di atas kertas langsung ke lapangan.
e. Jangan berharap bisa berleha-leha. Dan kalau kinerja kurang memuaskan harus siap-siap diganti orang lain.
f. Kuat fisik, karena harus sering turun ke lapangan, menemui rakyat, inspeksi kegiatan bawahan, sidak.
Kalau tidak siap menghadapi semuanya, urungkanlah niat jadi menteri. Dari pada dipecat, malu.!!

SAKSI NYENTRIK BERANI DEBAT HAKIM MK

Sidang Majelis Konstitusi (MK) di Jakarta pertengahan Agustus 2014 yang sedang  mengadili perkara gugatan hasil Pilpers 2014, pada awalnya berjalan hikmat bahkan sedikit menegangkan. Beberapa saksi yang diajukan pada grogi dan kesulitan menjawab pertanyaan para hakim. Bagaimana tidak grogi.  Yang memeriksa adalah para "Yang Mulia".


Tapi situasinya mendadak berubah ketika tampil saksi Novela, wanita muda asal Papua. Dengan lantang dan wajah ketus, berani mendebat sedikitnya tiga hakim MK yang amat disegani itu. Termasuk ketuanya. "Jangan tanya macam-macam lah !", katanya. "Jangan cari-cari kesalahan saya". "Saya tidak mau bicara tentang orang lain"." Bapa tanya yang relevan-relevan saja..Jangan kami dibodoh-bodohin terus."

Salah seorang hakim lantas berkomentar : "Wah bisa kacau saya ini". Dijawab : "Saya juga kacau pak. Bapak kacau saya lebih kacau pak".

Ketika Hakim Ketua Hamdan Zoelva bertanya .apakah ada orang lain di sekitar dia pada hari Pemilihan,  ia balik bertanya :      " Maksudnya ? " Hakim Ketua hanya memalingkanya dengan sedikit senyum. Untunglah saksi ini segera menambahkan, " tidak ada kotak pemilu, tidak ada Panitia Pemilu, tidak ada saksi-saksi".

    Semua yang hadir sempat terperangah atas penampilan saksi yang satu ini. Semula orang menyangka, dia seorang lugu, polos dan mungkin berpendidikan rendah. Tapi kemudian ternyata ia bukan orang sembarangan. Ia mempunyai perusahaan, pengurus partai di daerahnya, pernah duduk di bangku perguruan tinggi dan seorang yang aktif di media sosial.

KPU DIOBOK-OBOK

Pada awal-awalnya lembaga KPU dan BAWASLU bagai diposisikan sebagai lembaga yang sangat disegani. Baik pada masa kampanye, pendaftaran Capres/Cawapres, pengumuman hasil pemeriksaan kesehatan para calon, dan masa kampanye.

Setiap kata dan ucapan para pimpinan KPU disimak dengan penuh perhatian dan hati-hati oleh  para peserta pemilu dan berupaya agar   tidak mengeluarkan ucapan dan sikap yang bertendensi blunder. Karena kalau melanggar, secara serta-merta akan dapat sanksi atau teguran dari KPU atau BAWASLU. Contohnya ketika Capres nomor 2  Joko Widodo pada undian nomor peserta mengacungkan simbol “dua jari”, yang oleh beberapa pihak sudah dianggap kampanye sebelum masa kampanye.

Akan tetapi citra KPU dan BAWASLU itu kemudian berbalik seratus delapan puluh  derajat ketika Kelompok Merah Putih menarik diri dari proses Pilpres dan menginstruksikan saksi-sak sinya walkout dari sidang rekapitulasi akhir suara di KPU pusat. Nampak pihak KPU seperti sangat terpukul, mungkin karena merasa gagal menyelesaikan tugas mereka yang hampir rampung secara damai.

Puncaknya ketika pada akhirnya Kelompok Merah Putih mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jadilah KPU dan BAWASLU menjadi pihak yang defensif sebagai tergugat.

Lepas dari bagaimana aturan-aturan positif yang kini berlaku, kita sangat prihatin melihat keberadaan KPU dan BAWASLU kini, terutama fungsionaris-fungsionaris pimpinannya. Baik tingkat pusat maupun Daerah.

Pada saat sibuk menghadapi persidangan di MK, pada saat yang sama juga harus mengikuti persidangan di DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Terkadang sampai malam hari. Sebagian lagi diperkarakan ke polisi, ada yang diancam mau diculik. Di mana manusiawinya ???

Ada pengacara-pengacara, yang tidak puas dengan berargumentasi di persidangan MK, masih aktif lagi berdebat bak kampanye di forum televisi. Untunglah belum ada hakim sidang yang ikut-ikut dan diharapkan jangan sampai terjadi. Sementara sidang MK, terjadi pengerahan massa demonstran di sekitar  persidangan MK. Di mana etikanya  ???

Satu-satunya segi positif dari penggugatan ke MK ini mungkin sebagai pembelajaran untuk masa depan. Agar UU Pemilu lebih disempurnakan lagi. Agar para penyelenggara Pemilu lebih hati-hati, netral dan cermat. Tapi yang dikhawatirkan, jangan-jangan nanti tidak ada lagi yang mau terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu !!! Kapok.

Hal lainnya yang membuat prihatin, hajatan pemilu kita merupakan proses demokrasi yang sangat sangat boroooos. Boros uang rakyat, boros waktu, boros energi. Semula kita mengira, bahwa dengan penetapan MK, Pilpres cukup satu putaran, akan menghemat biaya  Rp 1,3 trilyun. Tetapi dengan adanya gugatan ini, berapa lagi uang rakyat yang terpaksa harus dihabiskan. Biaya sidang, biaya hakim para  pengacara, akomodasi, saksi, pengamanan  oleh ribuan aparat dan seterusnya.

Masih lumayan kalau proses persidangan-persidangan itu bermutu dengan argumentasi yang berkwalitas sehingga rakyat yang menyaksikan mendapat pembelajaran. Sayangnya pada sidang ini yang ditampilkan  banyak saksi-saksi “ kebingungan”, padahal semula diharapkan orang-orang pilihan yang terbaik. Ya, bagaimana lagi...? Mudah-mudahan para pemimpin ke depan dapat memperbaiki semua ini. ***

PRIHATIN DENGAN PAK PRABOWO SUBIANTO.

Dahulu saya pernah mengidolakan Prabowo Subianto. Bukan saja karena ia mantan perwira satuan elit yang kita banggakan, RPKAD, tetapi karena terkesan dengan pemaparannya mengenai misi-visi ekonominya ketika berkampanye  Pilpres tahun 2009  sebagai Cawapres bersama dengan Capres Megawati Sukarnoputri ketika itu.

Sampai-sampai dalam blog ini (22/6/2009) saya menulis  beliau pantas diberi gelar Doktor karena kagum akan cara dan materi pemaparannya. Bahwa ia pernah diberhentikan karena kasus “Tim Mawar”, itu juga saya anggap sebagai  sifat ksatria  seorang pemimpin, yang berani memikul tanggung jawab dari kesalahan  bawahannya.

Hal yang kemudian masih meninggalkan ganjalan baginya ketika   menjadi  Capres  pada Pemilu 2014 ini, adalah masih banyaknya kecurigaan akan keterlibatannya dalam kasus belum ditemukannya tigabelas aktivis lagi hingga saat ini.  Beliau sudah membantah terlibat, tapi itu nampaknya belum cukup.

Menurut hemat saya, Prabowo tidak cukup hanya defensif membantah, tetapi  sebaliknya aktif membuktikan bahwa ia benar-benar tidak terlibat. Tidak cukup hanya  menyatakan “mungkin oleh  tim yang lain”. Sebetulnya  kesempatan itu ada ketika  Mayjen Pur.Kivlan Zein mengungkapkan ia tahu siapa yang menculik, di mana mereka dibunuh dan di mana mereka dikuburkan !!. Padahal Kivlan Zein ini adalah termasuk kubu Merah Putih.

Apabila hal ini bisa diungkapkan dan pengungkapan itu benar-benar membuktikan  bahwa Prabowo tidak terlibat, maka ini akan menjadi suatu pemulihan yang tuntas  akan citra dirinya dari kecurigaan-kecurigaan itu.  

Tetapi apabila beliau memang ada keterkaitannya, mungkin akan lebih baik bila ia mengakuinya kemudian meminta maaf kepada para keluarga yang bersangkutan. Apalagi kalau dapat ditunjukan tempat pemakaman para korban kalau memang sudah meninggal agar dapat  dimakamkan kembali secara layak oleh keluarga.Hal ini akan sedikit melegakan keluarga, tidak lagi terus mencari dan mencari dalam ketidakpastian.

Bangsa kita terkenal pemaaf apalagi kalau kejadian itu akibat dari suatu perintah atasan yang tidak dapat ditolak !! Mungkin akan lebih mudah dimengerti. Orang yang salah tidak terus-terusan salah. Ada saatnya menjadi berubah.

Menyangkut Pilpres 2014,  meskipun pernah menjadi pengagum Prabowo,  saya sebetulnya lebih cenderung untuk menyarankan agar menerima saja hasil penetapan KPU yang lalu yang memenangkan Capres/Cawapres Nomor 2. Mengapa ?

Kalau alasan penolakan adalah kecurangan, baiklah kita juga berkaca diri : Apakah juga dalam Pilpres ini kubu kita bersih dari kecurangan ??  Di manakah  dapat ditemukan di dunia ini kejujuran sempurna dalam politik ? Dalam lembaga-lembaga keagamaan saja sulit. Apalagi  lembaga-lembaga  peneliti yang tadinya data mereka dijadikan acuan, ternyata mereka tidak dapat dan tidak berani mempertanggungjawabkan data mereka.

Langkah-langkah yang ditempuh kubu Merah Putih  akhir-akhir ini menurut hemat saya kurang tepat. Bahkan lebih banyak merugikan citra Pak Prabowo. Mulai dari  pernyataan menarik diri dari  proses Pilpres dan memerintahkan walkout  dari  proses perhitungan suara ketika sudah terlihat kecenderungan arah pemenang. Lalu mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi. Dengan tuntutan sampai pada Pemilu ulang !!!

Rakyat sebetulnya sudah capek dan bosan mengikuti  proses Pemilu. Mulai dari yang lalu-lalu dengan segala debat-debat yang terkadang kasar, fitnah dan kampanye hitam. Dan sekarang minta diulang lagi.

Tadinya saya bersukur MK cepat tanggap dengan menganulir pasal Undang-Undang dengan menetapkan Pilpres hanya satu putaran. Dengan demikian uang rakyat Rp 1,3 trilyun bisa dihemat dan tidak perlu lama berlelah-lelah. Dengan proses peradilan di MK sekarang, berapa lagi  biaya negara yang harus dikeluarkan. Biaya sidang, biaya puluhan pengacara dll, dll. Sedang rakyat kini tambah terpuruk oleh pembatasan bahan bakar.

Jelas, selama mengikuti ajang Pilpres sampai yang sekarang sudah ketiga kalinya, Pak Prabowo telah menghabiskan banyak biaya dan energi. Tetapi apabila langkah-langkah seperti sekarang tetap diteruskan, apalagi kalau mau diteruskan di Parlemen, bukannya akan menguntungkan tapi malah merugikan citra pak Prabowo.

Coba kalau saat penetapan hasil Pilpres saat itu pak Prabowo langsung menerima dan mengucapkan Selamat kepada kubu partner “bermain”. Pasti  jalan sejarah akan lain dari yang sekarang. Apresiasi  tokoh Prabowo akan melambung tinggi  dan disanjung sebagai Negarawan Besar oleh mayoritas rakyat. Bahkan juga oleh tokoh-tokoh dunia.

Tapi kesempatan belum tertutup. Hal terakhir ini masih bisa terjadi. Buatlah kejutan, sementara adu debat di MK, Pak Prabowo tiba-tiba mengumumkan pembatalan gugatan ke  MK, sambil menyatakan menerima hasil penetapan KPU dan menjanjikan kerjasama dengan Capres/Cawapres terpilih. Bekerjasama menanggulangi tantangan-tantangan besar yang kini dihadapi Negara dan Bangsa.

Kita yakin Pak Prabowo dapat mengambil keputusan kontoversial ini sekalipun mungkin berlawanan dengan para “Penasehat”.  Kalau pada debat mengenai “karya kreatif” dahulu bisa berbeda pendapat secara terbuka dengan mereka, mengapa sekarang tidak ?? ***