PRO KONTRA KENAIKAN HARGA BBM BERSUBSIDI

Sejak diwacanakannya rencana Pemerintah untuk mengalihkan sebagian subsidi BBM ke program-program yang lebih produktif mulai Nopember 2014 ini, berbagai reaksi bermunculan. Baik  dari yang  memahami dan mendukung maupun yang menolak.

Pihak yang mendukung melihat adanya ketimpangan alokasi pendanaan dalam APBN yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Anggaran untuk subsidi BBM yang sebagian besar hanya dinikmati orang-orang kaya jauh melebihi alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat miskin. Dan sudah waktunya ketimpangan ini dikoreksi.

Mereka yang tidak setuju beranggapan pengalihan subsidi ini berarti menaikan harga BBM yang akan mengakibatkan pula kenaikan harga barang-barang,  sehingga akan tambah menyengsarakan rakyat tidak mampu.

Pada saat yang sama, unjuk rasa disertai kekerasan mulai terjadi di beberapa tempat, terutama di Makasar.  Sedangkan di berbagai SPBU mulai nampak antrian panjang mobil dan sepeda motor.

Mereka ingin memanfaatkan waktu membeli persediaan BBMnya dengan harga sekarang sebelum naik. Juga banyak yang khawatir pasokan BBM akan berkurang sehingga akan sulit didapat. Berlarut-larutnya kepastian masa mulai berlakunya dan seberapa besar kenaikannya ikut pula memperpanjang kemelut ini.

Sebenarnya tujuan kebijakan pengalihan subsidi BBM yang sekarang, dan pada waktu-waktu sebelumnya agak berbeda. Dahulu, dana hasil mengalihan subsidi dialihkan sebagai kompensasi atas kenaikan harga-harga akibat kebijakan itu  dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sebagainya yang bersifat konsumtif. Jadi, tidak ada kearah yang lebih produkstif, yang menandakan adanya suatu kemajuan pembangunan.

Sedangkan yang sekarang, sebagian besar akan dialihkan untuk pembangunan yang akan menjadi modal  bagi peningkatan kesejahteraan di masa mendatang. Sebagian untuk pembangunan bendungan dan perbaikan irigasi, seperti yang baru dimulai di Sulawesi Selatan oleh Presiden Jokowi. Selain areal  lebih meluas dan suplai air menjadi lebih lancar, sawah-sawah yang semula hanya sekali panen setahun, dapat menjadi tiga kali setahun.

Jadi tegasnya, kalau dahulu pengalihan subsidi hanya habis begitu saja dikonsumsi tanpa meninggalkan bekas, maka sekarang  hasil pengalihan subsidi  akan berubah bentuk menjadi  bendungan-bendungan-bendungan baru, irigasi baru, jalan-jalan baru, pembangkit listrik baru dan seterusnya.

Apabila kebijakan ini tidak dilakukan, maka bukan hanya stabilitas harga saja yang relatif tetap terjaga, tetapi stabilitas kemiskinan rakyat kecil juga akan terus berjalan, stabilitas kerusakan jalan, rumah sakit, sekolah, akan terus terjadi bahkan akan terus meningkat. Demikian juga ketimpangan anggaran dimana subsidi BBM terus meningkat, sampai suatu ketika anggaran untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat menjadi tidak ada samasekali.

Sekarang tinggal pilih. Sebenarnya kalau rakyat  sungguh-sungguh mencintai dan memberi kepercayaan kepada Jokowi-JK, seharusnya mereka juga  mendukung kebijakannya dalam soal BBM ini. Kalau dahulu mereka rela menyumbangkan uang mereka buat mendukug kampanye Jokowi-JK, masakan sekarang mereka tak akan merelakan penambahan 2-3 ribu rupiah untuk setiap liter BBM yang mereka beli ?? ***