MENANTIKAN DEKLARASI HAMBALANG PRABOWO-JOKOWI

       Kabinet Kerja Jokowi-JK akhirnya terbentuk dan dilantik juga secara damai. Didahului dengan pertemuan dramatis antara Jokowi-Prabowo yang sebelumnya bersaing keras dalam Pilpres 2014 yang lalu.

       Dampak dari  pertemuan pendahuluan itu kemudian merintis jalan bagi mulusnya pelaksanaan pelantikan Kabinet Kerja.  MPR sebagai penyelenggara, tidak ragu-ragu lagi mengundang  pemimpin negara-negara sahabat. Sapaan Jokowi pada Prabowo sebagai “sahabat”,  yang disambut penghormatan sambil berdiri oleh Prabowo, ikut mengademkan suasana.

        Terdapat harapan bahwa setelah itu hubungan politik antara partai-partai politik yang terkelompok dalam dua blok,  blok  KMP dan KIH  akan segera mencair. Apalagi Prabowo , - yang boleh dikata oleh umum diakui sebagai ikon  KMP,  sudah memberi  pesan secara terbuka kepada  partainya , Partai  Gerindra serta pendukungnya untuk memberi posisi yang patut kepada PDIP sebagai  partai besar dalam proses  penyusunan badan-badan kelengkapan DPR yang masih akan dibentuk.

         Tapi apa hendak dikata, cara-cara  yang kontoversial yang menimbulkan gejolak dalam pemilihan Pimpinan MPR dan DPR, masih diulang lagi dalam pembentukan Komisi-Komisi dan Badan kelengkapan DPR lainnya.

         Sistim paket yang menyaratkan  bahwa pengusung harus 5 parpol  plus 1 ikut menambah kemelut ketika kepengurusan PPP yang merupakan partai penentu dalam legalitas kelompok pengusung sekonyong-konyong berubah. Kepengurusan  PPP pimpinan  Surya Dharma  Ali (SDA) yang semula berpihak kepada KMP, kemudian berubah ke kepemimpinan  selepas Muktabar PPP Surabaya  yang berpihak  ke KIH.

         Dengan beralihnya kepengurusan PPP baru yang sudah diakui Pemerintah itu, maka  sekarang giliran KMP yang kehilangan legalitas sebagai pengusung paket karena jumlah kelompok  mereka  tidak kagi memenuhi ketentuan 5 plus 1.

    Pada pihak lain, kubu KIH yang kecewa tidak diberi peluang menududuki kepemimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) mengajukan mosi tidak percaya kepada Kepemimpinan DPR pimpinan Novanto dan membentuk DPR “tandingan”.

Akibat perpecahan ini, DPR tidak dapat bekerja efektif. DPR pimpinan Novanto cs yang tetap  menunjukan ambisinya menggaruk semua kepemimpinan Komisi-Komisi dan  alat kelengkapan DPR lainnya, agaknya  tidak layak lagi  menyebut diri DPR-RI. Lebih tepat disebut DPR-KMP.

 Dengan  adanya  mosi ketidakpercayaan hampir serparoh dari  anggota DPR itu, maka dapat menjadi alasan bagi eksekutif untuk tidak meladeni undangan dari lembaga itu. Sebuah keputusan sekalipun legal secara hukum, tetapi tidak dapat dukungan, maka akan percuma. Ingat , Dektrit Gus Dur yang berdasarkan konvensi  mau membubarkan DPR. Karena tidak mendapat dukungan akhirnya tak menghasilkan apapun, malahan ia dilengserkan. 

Agaknya, Jokowi sebagai negarawan perlu segera memenuhi undangan Prabowo ke rumah pribadinya di Hambalang Bogor. Prabowo agaknya telah mulai menunjukan kenegarawannya. Terbukti  ketika menyambut kunjungan Jokowi dan selanjutnya ikut hadir dalam pelantikan  Jokowi-JK selaku Presiden/Wakil Presiden.

Tersirat, Prabowo sebetulnya sudah bosan melihat perseteruan kubu yang mengatas namakan namanya itu dengan kubu lainnya. Tersirat dari ucapannya untuk memberikan posisi kepemimpinan yang patut kepada PDI Perjuangaan sebagai partai besar serta partai-partai lainnya.  Juga tersirat dari  ucapannya saat debat Pilpres yang menyatakan “tidak setuju dengan para penesehatnya” dalam hal mendukung  Insdutri kreatif gagasan  Jokowi.

  Kita tidak tahu apakah Prabowo masih cukup sabar melihat tingkah pola  orang-orang garis keras  dari kelompok yang digagasnya itu. Padahal kalau tanpa dia (Prabowo) maka mereka-mereka itu tidak akan ada apa-apanya. Coba saja, kalau  pertemuan ke-2 Prabowo-Jokowi   yang  pernah  disepakati di Hambalang itu jadi  dilaksanakan, lalu di sana Prabowo, tiba-tiba  mengumumkan  pembubaran KMP.

Apapun hasilnya, nampaknya pertemuan Prabowo-Jokowi  saat ini, pada saat penyelesaian sengketa DPR menemui jalan buntu,  akan sangat  positif guna persatuan dan pembangunan masa depan bangsa ini.  Barangkali  Jokowi juga bisa  meminta ijin untuk mengadopsi beberapa gagasan  brilian Prabowo saat debat untuk diwujudkan dalam Kabinet Kerja. Kalau perlu minta “diwakafkan” beberapa  kadernya yang profesional dan moderat  untuk bersama-sama ikut mewujudkannya. Deklarasi  Hambalang  Prabowo-Jokowi  diharapkan dapat memberi solusi !!.***