PERLUNYA JOKOWI-JK MENUNJUK JUBIR KEPRESIDENAN

    Di tengah-tengah penantian pembentukan dan saat pengumuman serta pelantikan kabinetnya, agaknya Presiden dan  Wakil Presiden Jokowi-JK  perlu menunjuk Juru Bicara Kepresidenan. Apakah yang definitif atau sementara sambil menunggu dilantiknya Kabinet lengkap.

    Hal ini untuk mencegah simpang-siurnya informasi, yang kesemuanya tidak resmi dan hanya bersifat dugaan-dugaan dari sumber-sumber yang tidak kompeten. Seperti misalnya  tempat dan waktu pengumuman susunan kabinet, sebab-sebab terjadinya penundaan dan sebagainya.

     Barangkali dapat dicontoh cara yang diberlakukan KPK dengan Jubirnya Johan Budi. Para jurnalis dapat lebih terarah dan tidak menulis berita-berita yang bersifat spekulatif. Penunjukan Jubir ini tidak mengurangi  kesempatan para jurnalis untuk mendapatkan informasi langsung dari Presiden dan Wakil Presiden. Fungsi Jubir semata-mata hyanya mewakili Presiden/Wakil Presiden dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat manakala mereka   disibukan dengan urusan-urusan kenegaraan lainnya. *** 

BAGAIMANA KALAU REKAM-JEJAK ANGGOTA DPR DITELITI JUGA OLEH KPK DAN PPATK ?

Penundaan pengumuman Kabinet Jokowi-JK ternyata  disebabkan 8 calon dari 43 nama yang  dimintakan Jokowi ke KPK dan PPATK untuk diteusuri rekam-jejaknya berindikasi merah dan kuning. Akibatnya Jokowi-JK harus mencari  calon pengganti untuk juga dimintakan penelitiannya oleh KPK dan PPATK.

Terlepas dari masalah penundaan itu, dari hasil penelitian rekam-jejak KPK ini menunjukkan betapa sulitnya kini  di republik ini mencari orang yang jujur. Kalau mengacu dari perbadingan antara jumlah 43 nama yang diajukan dengan 8 nama yang terindikasi, maka jumlahnya lebih dari 18.5 %. Suatu jumlah yang terbilang cukup tinggi.

 Padahal, nama-nama itu tentunya sudah melalui penilaian dari pihak-pihak yang mengusulkannya, dan dianggap layak bahkan mungkin yang terbaik. Tapi begitulah, karena pintarnya orang-orang masa kini menyembunyikan keburukannya, maka yang muncul kepermukaan adalah wajah-wajah suci bersih sehingga banyak yang terkecoh.

 Nah, bagaimana kira-kira hasilnya apabila anggota-anggota DPR yang sekarang ditelusuri kembali rekam-jejak mereka oleh KPK dan PPATK ?  Pasti akan mengerikan !! Kalau ini dilakukan, maka akan terjadi kekalutan di negeri ini, karena mungkin harus dilakukan Pemilihan Legislatif baru untuk menggantikan mereka yang terjaring.

Tapi satu pelajaran baru yang dapat diambil dari terobosan yang dilakukan Jokowi ini adalah  pentingnya dilakukan penelusuran terlebih dahulu rekam-jejak mereka oleh lembaga hukum yang  tepercaya seperti PPATK dan KPK terhadap semua  orang yang akan dicalonkan sebagai pejabat publik. Baik anggota DPR/MPR, Gubernur, Bupati, Walikota dan  pejabat-pejabat lainnya bahkan calon Presiden/Wakil Presiden. Jadi tidak cukup hanya melalui proper test   yang terkadang  kurang obyektif karena suatu kepentingan.***

DILEMA PENGUMUMAN KABINET TRISAKTI

       Maunya sih,  pembentukan  Kabinet cepat.  Seluruh rakyat Indonesia  nampaknya sudah tidak sabar lagi menantikan  dan ingin melihat kumpulan menteri-menteri  bersih,  profesional, kapabel  dan  orang lapangan, seperti yang sebelumnya  sering dipersyaratkan oleh  Presiden Jokowi. 

       Tuntutan akan secepatnya kabinet itu  diumumkan, bukan hanya oleh keinginan  rakyat tetapi juga  kebutuhan riel untuk segera mengisi kevakuman  pelaksana pemerintahan saat ini. Baru saja  dua Sukhoi  AURI  mencegat  sebuah pesawat asing  yang berani-beraninya menerobos masuk  melintasi  tengah-tengah  wilayah udara  RI  dari arah selatan ke utara dan kemudian  dipaksa mendarat di Manado. Pesawat itu ternyata dari Australia dan  ini sangat disesalkan, karena  PM  negara Kangguru itu baru saja pulang sehabis menghadiri  pelantikan  dan mengundang Presiden Jokowi.

      Dengan kasus ini, mestinya Pemerintah RI dapat mengeluarkan nota protes diplomatik. Tetapi kalau belum ada Menteri  Luar Negeri, bagaimana hal itu dapat dilakukan. Coba kalau Sukhoi itu sampai menembak hancur pesawat asing itu seperti dilakukan  para  partisan pro Rusia di Uraina  yang  menghantam pesawat penumpang Malaysia dengan rudal.

       Tapi ya itulah. Pembentukan kabinet mesti dilakukan dengan hati-hati. Apalagi pihak KPK telah memberikan ultimatum yang keras. Bila Jokowi-JK memaksakan pelantikan orang-orang bermasalah dengan  kasus korupsi, maka  mungkin sekali orang-orang itu hanya akan menjabat 2-3 bulan karena “diambil” KPK.  

  Melihat jumlah  nama yang diserahkan Jokowi ke KPK untuk  diteliti rekam jejaknya sebanyak 43 orang, agaknya di dalamnya sudah termasuk nama-nama cadangan, karena  jumlah anggota Kabinet nantinya hanya 33 orang.  Jadi, kalau yang diberi lampu merah dan kuning oleh KPK sebanyak  8 orang, maka menurut hitung-hitungan sisa 35 orang masih cukup untuk mengisi formasi menteri kabinet itu. Namun, hal  ini nampaknya  belum menyelesaikan masalah. Agaknya dari  8 orang yang terpaksa harus diganti itu diproyeksikan untuk menduduki  prosisi yang  amat strategis, sedangkan  calon cadangan yang ada tidak  pas untuk mengisinya.

Alternatifnya, maka harus dicari lagi calon-calon baru di luar daftar  43 orang itu. Mereka perlu lagi dijajagi  kapabiltasnya, loyalitasnya  dan kesungguhannya. Lalu,  sesudah itu masih  perlu lagi dimintakan  penelusuran jejak oleh  KPK dan  PPATK, yang tentunya  memerlukan waktu.  Jokowi tentunya  tak bisa memberikan batas waktu kepada KPK  dan PPATK untuk menyerahkan hasil penelusuran mereka. 

Mungkin, Jokowi  juga sedang  menunggu dengan harap-harap cemas  kapan hasil penelusuran baru itu dapat diserahkan. Bila sudah diterima dan semua clear , mungkin susunan kabinet akan segera diumumkan. Makanya itulah barangkali Jokowi selalu bilang, “mungkin hari ini, mungkin besok” dstnya, karena ia juga masih menunggu. Semuanya itu tidak meluluh tergantung dari dirinya. Apalagi, hasil pertimbangan DPR  yang  menyangkut nomenklatur komposisi  kabinet, mungkin dipandang perlu pula ditunggu.

Tapi satu hal yang pasti : Jokowi dan JK sama-sama ingin segera bekerja cepat. Lebih cepat lebih baik. *** 

LEGA.........., SEMOGA LANGGENG.

          “Huaaaaaaaaaaa,  lega........!”, faktanya Pak Pabowo Subianto akhirnya  bertemu dan  mengakui serta  mengucapkan selamat atas  keabsahan  Jokowi-JK sebagai pemenang Pemilu Pilres 2014 bahkan berusaha dapat ikut dalam upacara pelantikannya tanggal 20 Oktober 2014. Dua hari sebelum pelantikan,  Jokowi secara mengejutkan tampil bersama  Prabowo  dalam suasana  akrab dirumah orangtua  Ketua Umum Gerindra itu.

Sebagaimana  kami  tuliskan dalam blog ini sebelumnya, apabila  Prabowo  mengakui dan pada kesempatan pertama dapat memberikan selamat kepada Jokowi, maka  citranya sebagai  negarawan yang  sebelumnya  makin meredup, akan  kembali melambung tinggi. Dan itu terbukti, setelah  ucapan selamat yang sama dipublikasikannya melalui  media sosial, dalam sekejap langsung mendapat dukungan jutaan  komentator dari  masyarakat. Ketegangan politik langsung  menurun,  pasar langsung  memberi  reaksi  positif. Kurs rupiah dan IHSG langsung  melejit.

Dalam kesemuanya ini, disamping kepada Prabowo dan Jokowi, patut pula diajukan jempol kepada Ketua MPR Zulkifli Hasan. Semula banyak orang mewaspadainya karena ia berasal dari kubu KMP. Ternyata ia dapat membuktikan diri sebagai seorang negarawan yang cakap. Ia sejak semula telah menyatakan sebagai prioritas pertamanya adalah mnyukseskan pelantikan presiden. Dan ia sukses. Ha itu diakukannya dengan secara maraton melakukan safari  mengunjungi  para pimpinan Partai, dan hasilnya seluruh anggota DPR/MPR dari semua  fraksi  partai politik dan DPD lengkap hadir.

Tetapi jangan gr dulu. Karena  realitas politik kita yang lalu sering membuat orang salah memprediksi. Sebabnya, karena terlalu banyak trik-trik politik yang  mengelabui, ketidakkonsistenan, das sollen  tak sesuai dengan  das sein,  ucapan dan  nyatanya dalam pelaksanaan tidak sesuai. Mudah-mudahanlah Jokowi, Prabowo dan Zulkifi Hasan tetap konsisten. Tidak seperti “yang lain” sebelumnya. Bahkan mereka juga dapat mendorong yang lain untuk melakukan yang sama. Mereka telah menjadi pelopor, jangan berbalik lagi menjadi pecundang.

Khususnya Prabowo yang telah menjanjikan akan menginstruksikan partainya dan juga mendorong para pe ndukungnya lain memberikan dukungan pada pemerintahan yang baru termasuk juga mengkritisi hal-hal yang perlu diluruskan.

Nah,  realitas janji inilah yang masih harus kita nantikan pada masa-masa mendatang. Apakah  akan ada perubahan sikap dari kubu KMP. Khususnya dalam  pemilihan  Ketua-ketua Komisi dan badan-badan pendukung DPR lainnya.  Sangat jelas Prabowo  menekankan, bahwa PDI Perjuangan adalah partai besar dan karena itu patut mendapatkan  posisi yang patut di lembaga-lembaga DPR. Ucapan ini sebetulnya sudah terlambat, tetapi masih ada  waktu dan tempat untuk dapat menunjukkannya pada pemilihan badan-badan pendukung tersebut.

          Demikian pula masih harus dilihat bagaimana nanti   para pimpinan DPR yang seluruhnya dari kubu Prabowo itu meresponi segala hal yang menyangkut  Pemerintah yang dipimpin  Presiden Jokowi. Jangan nanti urusannya menjadi bertele-tele dengan alasan berbagai  prosedur birokratis. Seperti  menunggu penyelesaian ijin usaha yang lama berlarut-larut  dan menjengkelkan. ***

SIAPA MENAKUTI SIAPA DAN SIAPA TAKUT ??

      Adalah Fachri Hamzah politikus PKS yang kini menjadi Wakil Ketua MPR yang mengangkat kata “menakuti” dalam kancah hiruk-pikuk politik kita menjelang  pelantikan Presiden/Wakil Presiden terpilih Jokow-SK.

      Menanggapi adanya desas-desus akan adanya upaya penjegalan upacara pelantikan tanggal 20 Oktober 2014 dari pihak kubu KMP, sejumlah besar relawan secara spontan mulai mengorganisir diri untuk menghadapi upaya penjegalan itu. Lebih-lebih ketika tersebar kabar acara pelantikan akan dilakukan pada malam hari, suatu hal aneh karena belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagian orang menafsirkan, itu sebagai upaya menghindari unjuk-rasa massa pendukung Jokowi-SK, karena sesuai peraturan, unjuk rasa hanya diperbolehkan sampai jam 16.00.

      Pihak Kepolisian pun agaknya ikut “was-was”, karena untuk pengamanan acara pelantikan itu mereka perlu mengerahkan 22 ribu anggotanya dengan menarik sebagian kesatuan dari daerah-daerah.

      Para relawan Jokowi-JK pun tak kehilangan akal. Para penginisiasi pengumpulan massa pendukung yang diperkirakan akan mencapai 100 ribu orang  itu mengklaim diri hanya untuk menyelenggarakan pesta rakyat sebagai  ungkapan syukur atas pelantikan Pemimpin baru  negara. Tidak ada undang-undang yang melarang pesta rakyat.

      Pesta rakyat akan dimeriakan band populer Slank serta musisi-musisi terkenal lainnya. Seuasi pelantikan Jokowi-JK, mereka akan menjemput dan mengarak Presiden dan Wakil Presiden baru itu dari  Jembatan Semanggi ke Pesta Rakyat di Monumen Nasional  yang berhadapan dengan Istana Merdeka.

   Tapi siapa yang dapat menyamin kalau  acara pesta rakyat  dengan massa sebesar itu tidak akan tiba-tiba berubah menjadi unjuk rasa bila ada hal-hal  memancing kemarahan mereka ?

    Maka itulah mungkin para pimpinan MPR, DPR dan DPD segera melakukan pendekatan dengan Presiden terpilih untuk menjamin tak akan terjadi penjegalan. Pelantikan jadi dilaksanakan siang hari. Demikian pula Wakil Dewan Pimpinan Partai Gerindra yang sebelumnya diberitakan media luar negeri mengancam untuk menghambat pelantikan itu,  ikut membantahnya.

   Begitu pula Fachri Hamzah meminta agar tidak ada lagi yang “menakut-nakuti” Pak Jokowi akan terjadi penjegalan sehingga para pendukungnya bereaksi.  Jadi, siapa sesungguhnya yang menakut-nakuti dan siapa yang takut ?? ***