MENYOROTI PARTAI DALAM SOROTAN

PPP :   

Barangkali Partai yang paling banyak mendapatkan sorotan sampai saat ini adalah PPP, Partai Golkar dan Partai Demokrat. Hal ini diakibatkan adanya permasalahan internal dalam ketiga partai ini yang pada akhirnya juga membawa pengaruh signifikan dalam percaturan politik nasional.

      Parut-marut dalam tubuh PPP  awalnya  bermula dari silang selisih keputusan  sepihak Ketua Umum Surya Darma Ali  yang memihak bahkan ikut kampanye bersama Partai Gerindra pada Pileg yang lalu dengan tidak berkonsultasi dengan fungsionaris  DPP lainnya.

       Fase kedua, ketika SDA  menjadi tersangka perkara korupsi  dana Haji yang sangat memalukan seluruh warga partai berlambang Kaabah itu. Menurut  sebagian besar fungsionaris DPP, seharusnya SDA mengundurkan diri karena dengan statusnya sebagai terdakwa kasus korupsi itu sangat merugikan PPP.  Tapi SDA menolak mundur bahkan menolak diberhentikan, karena yang berhak untuk itu hanya Muktamar PPP yang mengangkatnya. 

         Terjadilah  perpecahan, saling pecat memecat. Sementara  Kementerian  Hukum dan HAM menolak mengakui salah satu pihak dan tokoh sesepuh PPP juga  mengaku tidak dapat memberi penyelesaian.

      Mahkamah PPP kemudian menyatakan tetap mengakui kepengurusan DPP yang diketuai SDA dan memerintahkan kedua pihak untuk  rujuk kembali. Tetapi hingga kini (29/9/14) tanda-tanda ke arah itu belum terlihat. 

     Kebepihakan SDA ke kubu KMP sementara sebagian fungsionaris lainnya cenderung ke kubu Indonesia Hebat, ikut berpengaruh pada konstelasi politik nasional.

 GOLKAR    

 Partai Golkar yang  dimotori Abu Rizal Bakry (ARB)  selaku Ketua Umum, sejak lama diutak-atik kepemimpinannya. Mulai dari kasus lumpur Lapindo, keberpihakannya pada kubu KMP  dan tidak berpihak pada  kubu JK  sebagai kader  bahkan mantan Ketua Umum Golkar,  sampai pada pemecatannya atas sejumlah  kader muda Golkar.

     Segala upaya melengserkannya tidak berhasil  karena yang berwenang  memberhentikannya hanya Kongres  Partai  yang baru akan dilaksanakan tahun 2015.   Semboyan Partai Golkar, “Suara Golkar, Suara Rakyat” dipertanyakan lagi  penerapannya, karena Partai ini  ikut menjadi pendukung pemenangan opsi Pilkada tidak langsung, yang  dipandang  merupakan perampasan hak asasi rakyat untuk memilih sendiri Pemimpin-pemimpin mereka.

      Partai Demokrat:

       Menilik nama dan lambang Partai ini terkandung tujuan mulia. Memakai lambang Bintang bersayap tiga “Mercy”, yang menurut kamus, Mercy berarti kemurahan hati, rahmat dan kerahiman.  Sedangkan dalam nama Demokrat tersirat sifat moderat.

       Akan tetapi, ketika dalam  pengusulan opsi ke tiga dalam sidang DPR membahas RUU Pilkada tgl 26 September 2014 yang menuntut Pilkada langsung dengan 10 syarat mutlak  dan harus disepakati secara musyawarah/mufakat alias aklamasi, menunjukan ketidakkonsistenan dengan sifat moderat tersebut.

        Ketimbang berusaha mencapai kompromi dengan jalan memberi dan menerima usul pihak lain, malah sebaliknya  keluar meninggalkan sidang. Padahal  seluruh partai pengusung Pilkada langsung, PDIP, Hanura dan PKB secara  tegas dan terbuka  telah menyatakan  dengan lantang dalam sidang dukungan mereka secara penuh atas opsi Partai Demokrat itu.

       Yang paling kontroversial, adalah tidak konsistennya pernyataan-pernyataan para fungsional DPP  Partai Demokrat dengan praktek di lapangan sehingga menimbulkan ketidak percayaan kepada partai ini.

     Namun demikian, adalah tidak adil  menimpakan semua citra negatif ini kepada seluruh warga ketiga partai ini. Karena ternyata masih banyak di antara mereka  patriot-patriot sejati yang idealis yang benar-benar mau berpihak kepada harapan rakyat. ***