ADA APA DI PEMDA DKI ?

   Diektur Utama PD. Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati nampaknya demikian frustrasi sampai-sampai langsung mengajukan permohonan mengundurkan diri dari jabatannya kepada Wagub Sandiaga Uno.

Sudah begitu, Gubernur Anies Baswedan, tanpa menyelidiki dulu permasalahannya, langsung bilang kalau mau mundur, mundur saja. Semua orang di Pemda DKI dapat diganti. Sungguh menyakitkan ! Apalagi bagi seorang perempuan, seoang ibu mantan pengusaha profesional yang sukses dan dibebani tanggung jawab untuk menjamin kelancaran penyaluran bantuan daging untuk warga miskin Jakarta penerima KJP.

Mungkin sang Direktris sudah terbiasa bekerja dengan cepat dengan sistem yang rapih di jaman pemerintahan Ahok / Djarot. Tiba-tiba kaget dengan sistem yang begitu birokratis setelah Pemda DKI di baah pimpinan Anies-Sandi..

Bayangkan, anggaran bantuan subsidi daging untuk bulan Desember 2017 yang diajukan bulan Nopember 2017 baru dilepas tanggal 13 Mei 2018. Itupun setelah dunia media sosial ribut.

Ternyata kemacetan itu terjadi di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) yang dipimpin Darjamuni  yang bertugas melakukan verifikasi dan Kepala BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Michael Rolandi yang berwenang mencairkan anggaran. Alasan mereka, kelambatan itu disebabkan adanya kekurangan kelengkapan administrasi. Kedua unit kerja ini menyesalkan pihak PD. Dharma Jaya tidak segera melengkapi kekurangan itu. Tetapi di lain pihak, PD. Dharma Jaya mengeluhkan  begitu sulitnya para pejabat itu dihubungi termasuk Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

Kalau toh sudah tahu pengajuan anggaran ada kekurangan administrasi, seharusnya pihak SKPD  pro aktif  menyelesaikannya. Bukankah mereka bertanggung jawab dalam bidang ketahahan pangan ?

Yang menyedihkan lagi, Wagub Sandiaga malah hanya menjadikan kegalauan PD. Dhama Jaya itu sebagai guyonan, sambil berolah raga sepeda pagi. “Bapak rupanya kurang menyayangi dan mengelus-elus Ibu Ratna”, konon kata Wagub Sandiaga kepada salah seorang baahannya yang seharusnya ditegurnya.

Padahal  para pengusaha UKM pemasok daging subsidi buat rakyat miskin itu sudah berkali-kali menyambangi PD. Dharma Jaya menagih hutang yang tak dibayar-bayar. Membuat para pegawai perusahaan daerah itu pada bertangisan. Ya, begitulah rupanya Pemda DKI sekarang.                      ( Sam Lapoliwa, pensiunan Inspektorat DKI).

MENGAPA JOKOWI ENGGAN TANDATANGANI RUU UU MD3 ?

         Meski Presiden Jokowi tak menyatakan alasan sebenarnya dia tak mau menandatangani RUU revisi UUMD3, namun dapat diduga hal itu menyangkut etik dan alasan hati nurani.
Masalahnya, pada saat-saat akhir pembahasan di sidang paripurna DPR, Prediden tidak dilapori dan diajak konsultasi mengenai perkembangan terakhir pembahasan, khususnya menyangkut materi-msteri krusial yg ditentang masyarakat luas. Merasa dilangkahi. Ingat ketika dahulu Jokowi juga mau dijebak menandatatangani prasasti aneh di Kompleks MPR/DPR ?
         Hal ini diakui sendiri oleh Menkumham yg juga politisi PDIP Lasona Laoli bahwa baru dilaporkan setelah pemerintah yg diwakilinya ikut menyatakan persetujuannya ats revisi RUU itu.
Kalau dilapori, mungkin Presiden kala itu akan menginstruksikan persetujuan pemerintah ditunda untuk direvisi lagi.
         Jadi Presiden secara hati nurani tidak setuju dengan beberapa bagian dari RUU itu. Dan meskpun nanti tetap berlaku tanpa ditandatanganinya, dia secara moral tak merasa bertanggung jawab atas hal-hal negatif yg diakibatkannya.
         Mau menegur menterinya yg "sesama petugas partai", sama juga dengan cari-cari perkara.
Lalu, didesak-desak lagi supaya keluarkan Perpu. Jokowi juga ogah. Barangkali ia berpikir sama juga " mencari kerjaan". Sebab sdh pasti pihak oposisi nanti akan memakainya sebagai peluru politik dengan berkoar-koar "mana situasi daruratnya".
        Makanya Jokowi anjurkan yg lain saja berbondong-bondong ke MK memita revisi UUMD3 itu dianulir. Dan penulis setuju dengan sikap Presiden/Pangti TNI ini.***