AHOK GERAM, HASHIM PUN GERAM

      Ketika Hashim Djojohadikumo Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra mendengar  Ahok, Wakil  Gubernur KDKI Jakarta mengundurkan diri secara mendadak dari Partai Gerindra, ia marah besar. Hanya dalam tempo kurang dari 24 jam dan tanpa konsultasi dulu dengan   pimpinan Dewan Pembina Partai.

        Dari satu sisi, kemarahan adik Prabowo Subianto itu dapat dimakumi. Tetapi kalau dia coba memahami apa yang  terjadi dalam proses pengunduran diri itu, mungkin ia akan dapat memaklumi mengapa Ahok atau Basuki Tjahaya Purnama  bertindak seperti itu. Apalagi kalau sudah tahu temperament seorang Ahok. Dia tak mau ditantang-tantang.

         Asal mulanya adalah pernyataan Ahok yang secara tegas menyatakan secara pribadi dia tidak setuju dengan RUU Pilkada yang kini sedang diproses di DPR, - yang  menyatakan agar Pilkada dikembalikan lagi dari cara Pemilihan Langsung ke Pemilihan oleh DPRD.  Para pendukung RUU itu berasal dari Koalisi Merah Putih yang dimotori Partai Gerindra, salah satu Jokowi-Ahok pada Pilkada DKI dahulu.

          Atas pernyataan Ahok itu M. Taufik Ketua DPD Gerindra DKI menuntut agar Ahok segera mundur dari Gerindra karena sudah menentang kebijakan Partai. Begitu ada surat pengunduran Ahok, “seketika itu juga akan saya tanda tangani surat pemberhetian”, kata Anggota  DPRD  Gerindra DKI itu dalam sebuah wawancara televisi. Bahkan  ybs. Juga mengancam untuk mengadukan Ahok ke Polisi karena  dituduh melakukan penghinaan.

          Mendapat tantangan seperti itu, bukan Ahok namanya kalau tidak segera memberikan reaksi keras. Ia segera membuat surat pengunduran diri  bahkan sampai mempertontonkannya  kepada  para wartawan. Mungkin  ia merasa martabatnya  seperti  dilecehkan.

           Mestinya juga Hashim  menegur  fungsionaris  Gerindra DKI yang kurang bijaksana itu.  Contoh yang baik  telah ditunjukkan seorang  tokoh  PPP  yang menegur  Haji Lulung  kader PPP di DPRD DKI  karena mencaci  Ahok yang disebutnya “orang benar” dan “gentlement”.*** 

GERINDRA BISA SENASIB DENGAN PBB

         Koalisi Merah Putih yang dipelopori Partai Gerindra kini sedang memperjuangkan agar Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dikembalikan lagi kepada DPRD seperti yang berlaku sebelum masa reformasi.               

          Pada pihak lain beberapa Parpol seperti PDIP, Hanura, PKB, para cendekiawan, LSM, asosiasi Kepala Daerah seluruh Indonesia serta sebagian besar masyarakat sesuai hasil poling pendapat menentangnya. Mereka menganggap ini sebagai langkah mundur dari proses demokrasi.

          Para Kepala Daerah yang kini memerintah sebagai hasil pemilihan langsung, merasa lebih merakyat, mereka dipilih rakyat dan karena itu merasa kepada rakyatlah mereka harus bertanggung jawab.

           Kalau dipilih DPRD mereka harus bertanggung jawab kepada DPRD  yang setiap saat dapat memintakan pertanggungjawaban seperti pada pemerintahan liberal. Sedangkan bila pemilihan langsung, posisi mereka lebih kuat, pertanggungjawaban cukup dilakukan sekali pada akhir jabatannya.

          Mestinya partai yang ingin mengembalikan pemilihan secara tak angsung mampu membaca kecenderungan keinginan rakyat, jangan jutru melawan keinginan  rakyat. Apalagi partai Golkar yang selama ini mengklaim "Suara rakyat= suara Golkar".

           Demikian pula Partai Gerindra. Kalau praktek-praktek politiknya tetap seperti sekarang dan tak berubah, maka kita khawatir makin lama makin akan ditinggalkan konstiuennya, - dan pada akhirnya akan mengalami nasib seperti PBB yang pada waktu lalu tidak lagi lolos sebagai peserta Pemilu.

           SBY selaku Kepala Pemerintahan, pribadi dan pemimpin tertinggi Partai Demokrat, tetap saja selalu membuat banyak orang gemas karena ketidak konsistennya. Selaku kepala pemerintahan mengajukan usul pemihan tidak langsung. Demikian juga partainya. Tetapi sebagai pribadi sebaliknya lebih setuju pemilihan langsung. Atau ia kurang berwibawa lagi mengarahkan bawahannya agar menempuh kebijakan sesuai yang diyakininya ?  

           Sebab andai kata ia memintahkan partainya tidak mendukung pemilihan tidak langsung atau pemerintah menarik kembali usulan RUU - Pilkada tsb dari DPR-RI, maka persoalan selesai, tidak perlu terjadi polemik yang berkepanjangan.