Susah-Susah Gampang Memilih Menteri

      Sejak penetapan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai Presiden/Wakil Presiden terpilih, para pimpinan partai politik, khususnya dari partai pendukung silih berganti menemui Capres terpilih itu. Selain untuk mengucapkan selamat, mereka juga membawa daftar nama kader-kader mereka yang dipandang layak untuk dipertimbangkan duduk  di kabinet mendatang. Bahkan di luar, ada yang terang-terangan meminta dua atau empat jatah menteri.Malahan Ketum PDIP Megawati Sukarnoputeri dengan lantang meminta jatah terbanyak.

            Itu sah-sah saja. Namun semua menyadari bahwa pemilihan menteri adalah hak pregrogratif Presiden sesuai konstitusi. Bagi Jokowi banyaknya calon-calon ini tentu agak memudahkannya menyeleksi calon terbaik. Tentu saja, disamping figur-figur yang disodorkan para partai pendukung atau koalisi, ia juga patut mempertimbangkan figur-figur menteri yang pada masa pemerintahannya hingga kini telah meununjukkan prestasi yang luar biasa. Seperti Susi Pudjiastuti menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Ignatius Jonan yang berhasil mengembalikan tambang besar Indonesia yang selama ini dikuasai dan dikendalikan asing.

            Tokoh-tokoh tersebut  terakhir memang sudah dikenal rekam jejak dan prestasi mereka. Ada juga juga tokoh-tokoh karier pendatang baru seperti Tri Rismaharini atau   Risma, Walikota Surabaya, dan juga Ahok yang pernah dikagumi warga DKI Jakarta, namun kemudian tersandung oleh tuduhan menista agama. Demikian pula kini bermunculan tokoh-tokoh muda kreatif dan bersemangat yang telah menunjukkan prestasi di bidang yang digelugutinya. Lagi pula belum ada cacat-celanya. Seperti Erick Thohir  pengusaha sukses . pemilik klup sepak bola tingkat dunia  serta berhasil mensuksekan penyelenggaraan Asian Games terakhir di Jakarta. Belum lagi para pengusaha muda sukses yang sudah mencapai tingkat unicorn seperti Nadiem Makarim.

       Peliknya adalah, memilih menteri dari kalangan partai. Diakui atau tidak, menteri ex.parpol ini selama ini umumnya dianggap berdiri di atas dua kaki. Di satu pihak harus patuh kepada Presiden sebagai kepala eksekutif, tetapi dilain pihak tetap juga harus mengikuti garis kebijaksanaan partai sebagai petugas atau kader partai. Kalau tidak akan disingkirkan. Seperti halnya Ahok dulu, didepak dari Gerindra karena tidak sepaham dengan kebijakan partai yang tidak setuju dengan sitem pemilihan langsung. Padahal partai inilah yang ikut menggolkannya ke kursi Wagub DKI Jakarta.  Di sisi lain, ada dilema. Bila calon dari partai kurang memenuhi syarat sehingga tidak dipilih, partai yang bersangkutan bisa beralih posisi. Dari semula sebagai pendukung menjadi oposisi di parlemen.

     Dan satu lagi. Pada masa dua dasa warsa terakhir ini,  tidak sedikit menteri-menteri dari kalangan partai politik dan tokoh partai yang dipenjara karena kasus korupsi atau menerima suap. Jadi rekomendasi partai belumlah menjadi jaminan. Beberapa menteri dari partai juga ada yang terpaksa harus diberhentikan karena tidak kreatif dan tak berprestasi. Dan dalam masa pemberhentian itu, disayangkan ada ex. menteri yang kemudian balik menjadi pengeritik bekas atasannya itu. Padahal, mungkin saja Presiden sedang mempertimbangkan kekududukan yang lebih pas untuknya. Contohnya Jonan, dahulu pernah kebijakannya mengenai alat transportasi on-line yang dianulir Presiden. Beberapa waktu kemudian diberhentikan sebagai Menteri Perhubungan. Namun tak lama kemudian dia diangkat lagi menjadi Menteri ESDM, di mana kemudian ia kembali menunjukan prestasinya. Sama ketika ia  berhasil menyulap perkeretaapian kita yang dahulu ambrul-adul menjadi berkembang seperti sekarang.

     Jadi disamping keahlian atau kecakapan, rekam jejak, kerjasama dan inisiatif, disiplin serta ketaatan juga perlu dipertimbangkan. Dr.Rizal Ramli adalah seorang ekonom dan tokoh kreatif yang patut dikagumi. Prestasinya pada masa pemerintahan Gus Dur dan gagasannya yang berani untuk mengaktifkan kembali Stasion Kereta Api Tanjung Priok yang sudah lama terbengkalai dan menjadi sarang para preman patut diapresiasi. Namun sayang, ketidakpatuhannya kepada Presiden Jokowi yang minta beberapa kali agar tidak mengumbar keluar dinamika yang terjadi di sidang kabinet menyebabkan ia terpaksa diganti.

            Kebijakan Jokowi saat pemilihan calon menteri kabinetnya yang pertama dahulu - yang meminta verifikasi terlebih dahulu kepada KPK mengenai rekam jejak calon menterinya, adalah baik untuk dilakukan saat ini.  (Sam Lapoliwa SP)***  

MENCARI DASAR YANG PAS UNTUK BAGI-BAGI KURSI KABINET

Usai penetapan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Ir. Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin untuk priode 2019-2024 oleh KPU hari ini tanggal 30 Juni 2019, topik bagi-bagi kursi menteri kian gencar diperbincangkan.

Awalnya dimulai ketika Presiden menghadiri ulang tahun paguyuban Angkatan 1998 yang lalu dan memberi lampu hijau beberapa orang muda dari angkatan ini pantas menjadi menteri pada pemerintahan yang akan datang.

Lalu ketika KPU menetapkan Paslon 01 keluar sebagai pemenang Pilpres dengan keunggulan 55,50 % dari total jumlah surat suara yang sah, Joko Widodo berkali-kali membuat pernyataan ingin mengajak mantan pesaingnya  ikut bersama-sama membangun bangsa ini ke depan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Pernyataan ini oleh banyak kalangan diartikan, Presiden terpilih itu setelah dilantik Oktober 2019 mendatang, akan memilih pembantu-pembatu atau menterinya, tidak saja dari kalangan pendukung, dan kalangan prefesional, tetapi juga dari kalangan pendukung pesaingnya. Katakan dari Partai Demokrat, PAN bahkan Gerindra.

Banyak yang menduga maksudnya adalah dalam rangka rekonsiliasi sesudah terjadinya  keretakan hubungan semasa kampanye panas yang lalu. Mengajak yang kalah untuk bekerjasama daripada nanti akan terus-menerus menjadi “pengganggu” semasa pemerintahan baru.

Kalau ini yang terjadi, maka secara moral, kurang etis kedengarannya. Bagi-bagi hadiah kursi untuk rekonsiliasi dan demi mulusnya jalan pemerintahan. Padahal seorang menteri haruslah seorang kapabel, loyal pada pimpinan pemerintahan dan mau bekerja keras untuk melaksanakan program Presiden dan Wakil Presiden.

Presiden Jokowi tentunya sudah belajar dari pengalaman masa pemerintahannya yang lalu. Ada beberapa menteri yang diberhentikan oleh berbagai sebab. Target yang tidak tercapai, kinerja kurang memuaskan, bahkan ada karena kurang disiplin alias mbalelo.

Perbedaan pendapat dalam sidang kabinet di ekspose ke luar, ke media masa, sehingga kabinet Presiden mendapat celaan, tidak kompak. Padahal Presiden sudah berulangkali mengingatkan agar perbedaan pendapat di sidang kabinet tidak dibawa keluar. Dan apabila Presiden sudah memutuskan maka semua tinggal melaksanakan.

Tentu kejadian-kejadian di atas menjadi pelajaran untuk tidak terulang lagi. Jadi dengan alasan rekonsiliasi lantasa dilakukan bagi-bagi kekuasaan dan mendorong mantan pesaing bergabung dalam koalisi, tetap saja kurang etis.

Alasan yang mungkin lebih terhormat adalah pada keselarasan program. Dari sekian banyak program-program yang pernah ditawarkan pihak Paslon 02 mungkin ada program yang sejalan dengan program Paslon 01 bahkan mungkin akan dapat dipadukan dan  saling menguatkan. Seperti untuk menurunkan harga-harga, mempercepat swasembada pangan, menambah lapangan kerja dan lain-lain. Bila ada yang sesuai, Presiden Terpilih dapat mengajak untuk dikaji bersama. Dan bila perlu pelaksanaan dan perwujudannya dapat dipercayakan kepada penggagasnya sebagai menteri di bawah Presiden.  Apa pendapat Anda.***

Beda Blusukan Gaya Jokowi dengan Sidak

Sekarang menteri-menteri Kabinet Kerja mulai pula dianiaya secara psikologis oleh segelintir komentator dalam hal blusukan. Para kritikus picik ini menuduh para menteri hanya ikut-ikutan. Mereka mungkin kurang membaca koran atau menonton televisi sehingga tidak mengetahui bahwa mereka itu melaksanakan perintah Presiden.

Dan bahwa setelah seminggu sejak diangkat, akan diadakan rapat kabinet, dimana setiap menteri harus melaporkan apa yang telah dilakukan, termasuk dalam blusukan. Coba, kalau tidak melakukan blusukan, apa yang akan dilaporkan ?

Bahkan pada waktu kampanye Pilpres dahulupun, Jokowi sudah menjanjikan, bila ia mendapat mandat sebagai Presiden, ia akan memerintahkan para menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota untuk selalu hadir di tengah rakyat, agar tahu kondisi mereka yang sebenarnya.

Ada lagi komentator-komentator “pintar” yang seenaknya menyamakan blusukan gaya Jokowi dengan “sidak” atau inspeksi mendadak. Penulis, sewaktu masih aktif dahulu, selaku salah seorang petugas auditor bidang kepegawaian di lingkungan Inspektorat institusi pemerintah, hampir setiap minggu ikut melakukan sidak ke kantor-kantor Pemerintah.

Pelaksana sidak umumnya dilakukan oleh sebuah tim, dengan ruang lingkup kewenangan yang sangat terbatas. Tugasnya hanya melaporkan apa yang ditemukannya (yang kadang-kadang dapat dimanipulasi) dan tidak dapat mengambil solusi di lapangan. Pimpinan jarang melakukan sidak.

Sedangkan blusukan gaya Jokowi, adalah peninjauan langsung oleh pimpinan yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan di lapangan sehingga suatu masalah dapat segera teratasi secara konkrit. Sebelum mengambil keputusan, ia mendengar terlebih dahulu dengan penuh perhatian kendala yang dihadapi masyarakat atau pelaksana di lapangan. Tidak seperti kebanyakan pimpinan yang lewat sambil lalu saja, seperti seorang Inspektur Upacara ketika menginspeksi barisan penghormatan.

Contohnya, ketika Jokowi blusukan ke lokasi penampungan korban bencana Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Langsung mengambil keputusan dengan memerintahkan penerbitan ijin penggunaan lokasi penempatan para pengungsi, - yang harus selesai dalam dua hari, keputusan pembangunan jalan, serta solusi-solusi praktis lainnya.

Dalam blusukan, sekaligus juga akan mencek, apakah apa yang dilaporkan para bawahan, baik secara tertulis ataupun secara langsung sesuai dengan fakta di lapangan. Apakah laporan bawahan benar sesuai apa adanya, ataukah hanya untuk ABS (asal bapak senang). ***

GAYA BAKAL CALON MENTERI JOKOWI-JK

Bila berpikir mau jadi menteri Kabinet Jokowi-JK maka harus siap-siap dengan gaya kerja kedua pemimpin itu.

Selain persyaratan pokok yang sudah sering ditekankan, yaitu kompeten, jujur, merakyat dan tidak merangkap jabatan apapun, harus juga siap-siap untuk :

a. Menunjukkan kinerja baik dan kreatif.
b. Bekerja cepat, ingat motto JK "lebih cepat lebih baik". Jangan lamban-lamban. Jangan sampai
    terjadi Presidennya sudah blusukan di lapangan, menterinya entah di mana.
    Seorang Walikota di DKI Jakarta, pernah diganti Jokowi gara-gara ketika ia inspeksi di kantornya, Walikotanya tidak ada.
 c.Cepat tanggap, baik dalam menanggapi suatu informasi masalah dan cepat membuat solusi.
d. Sering-sering kontrol lapangan (blusukan), melihat langsung masalah di lapangan dan mengambil  
    solusi. Tapi blusukannya tidak boleh gaya lama. Disambut dengan umbul-umbul, upacara, among tamu dsb.Jangan hanya menerima laporan. Laporan ke atasan jangan hanya berdasarkan laporan bawahan di atas kertas. Jokowi suka mengecek kebenaran laporan di atas kertas langsung ke lapangan.
e. Jangan berharap bisa berleha-leha. Dan kalau kinerja kurang memuaskan harus siap-siap diganti orang lain.
f. Kuat fisik, karena harus sering turun ke lapangan, menemui rakyat, inspeksi kegiatan bawahan, sidak.
Kalau tidak siap menghadapi semuanya, urungkanlah niat jadi menteri. Dari pada dipecat, malu.!!