Monday, November 10, 2014

Beda Blusukan Gaya Jokowi dengan Sidak

Sekarang menteri-menteri Kabinet Kerja mulai pula dianiaya secara psikologis oleh segelintir komentator dalam hal blusukan. Para kritikus picik ini menuduh para menteri hanya ikut-ikutan. Mereka mungkin kurang membaca koran atau menonton televisi sehingga tidak mengetahui bahwa mereka itu melaksanakan perintah Presiden.

Dan bahwa setelah seminggu sejak diangkat, akan diadakan rapat kabinet, dimana setiap menteri harus melaporkan apa yang telah dilakukan, termasuk dalam blusukan. Coba, kalau tidak melakukan blusukan, apa yang akan dilaporkan ?

Bahkan pada waktu kampanye Pilpres dahulupun, Jokowi sudah menjanjikan, bila ia mendapat mandat sebagai Presiden, ia akan memerintahkan para menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota untuk selalu hadir di tengah rakyat, agar tahu kondisi mereka yang sebenarnya.

Ada lagi komentator-komentator “pintar” yang seenaknya menyamakan blusukan gaya Jokowi dengan “sidak” atau inspeksi mendadak. Penulis, sewaktu masih aktif dahulu, selaku salah seorang petugas auditor bidang kepegawaian di lingkungan Inspektorat institusi pemerintah, hampir setiap minggu ikut melakukan sidak ke kantor-kantor Pemerintah.

Pelaksana sidak umumnya dilakukan oleh sebuah tim, dengan ruang lingkup kewenangan yang sangat terbatas. Tugasnya hanya melaporkan apa yang ditemukannya (yang kadang-kadang dapat dimanipulasi) dan tidak dapat mengambil solusi di lapangan. Pimpinan jarang melakukan sidak.

Sedangkan blusukan gaya Jokowi, adalah peninjauan langsung oleh pimpinan yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan di lapangan sehingga suatu masalah dapat segera teratasi secara konkrit. Sebelum mengambil keputusan, ia mendengar terlebih dahulu dengan penuh perhatian kendala yang dihadapi masyarakat atau pelaksana di lapangan. Tidak seperti kebanyakan pimpinan yang lewat sambil lalu saja, seperti seorang Inspektur Upacara ketika menginspeksi barisan penghormatan.

Contohnya, ketika Jokowi blusukan ke lokasi penampungan korban bencana Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Langsung mengambil keputusan dengan memerintahkan penerbitan ijin penggunaan lokasi penempatan para pengungsi, - yang harus selesai dalam dua hari, keputusan pembangunan jalan, serta solusi-solusi praktis lainnya.

Dalam blusukan, sekaligus juga akan mencek, apakah apa yang dilaporkan para bawahan, baik secara tertulis ataupun secara langsung sesuai dengan fakta di lapangan. Apakah laporan bawahan benar sesuai apa adanya, ataukah hanya untuk ABS (asal bapak senang). ***

No comments:

Contact Form

Name

Email *

Message *