Undangan DPR-KMP/KIH No, Undangan DPR-RI, Yes.

    Belakangan ini Ketua Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo getol amat memprakarsai pengumpulan tandatangan di kalangan anggota DPR untuk melaksanakan interpelasi terhadap menteri-menteri Kabinet Kerja, bahkan akan menjurus terhadap Presiden Jokowi terkait pengalihan sebagian subsidi BBM.

Kasak-kusuk itu dilakukan justru tatkala para pimpinan Parpol yang  dalam KMP dan KIH sedang melakukan upaya damai kedua kubu itu demi menyatukan kembali  DPR-RI yang terbelah dua, - yang menyebabkan institusi itu tidak dapat berfungsi lebih dari sebulan ini. Karena kegiatan ini dilakukan menjelang Munas Gokar, maka boleh jadi, hal ini dilakukan untuk kepentingan politik petinggi Golkar tertentu dengan coba menyeret dan memanfaatkan pula parpol-parpol lain dalam KMP.

Disamping pengumpulan tandatangan, Soesatyo juga menulis artikel di media massa yang dengan begitu sinis menulis kebijakan Jokowi-JK mengalihkan sebagian subsidi BBM ke program yang lebih produkstif sebagai “pil pahit” bagi rakyat, “tidak masuk akal”, tidak konstitusional dan “tidak dapat dimengerti”.

Dan nampaknya gagasan ini langsung disambut antusias politikus-politikus (bukan politisi,-pen) dari PKS Fachri Hamzah yang begitu merasa “pinter” sendiri  lalu dalam wawancara televisi merendahkan para menteri-menteri Kabinet Kerja yang dikatakan “masih kurang pengalaman”,  belum paham peraturanlah, kurang informasilah dan macam-macam kurangnya.

Perlu disadari bahwa diantara para Menteri Kabinet itu, sebelumnya bukan pengangguran, tetapi orang-orang terhormat, yang secara ekonomi sosial orang-orang yang sudah mapan. Mereka telah melalui seleksi ketat oleh KPK pimpinan Abraham Samad yang ditakuti para koruptor itu dan dinilai bersih. Dan sekarang dapat dikatakan mereka sebagai relawan yang hanya mau mengabdi untuk rakyat. Gaji mereka sebagai menteri tidak sebanding dengan  penghasilan mereka yang besar sebelumnya. Beberapa tidak mau mengambil gajinya dan sebagian lagi malah menyaumbangkannya kepada rakyat miskin.

Kalau rakyat ditanya, apa hasil karya untuk bangsa dari orang-orang yang kini mau menginterpelasi itu selama bertahun-tahun ini di Senayan, pasti akan banyak menjawab tidak tahu.. Dibandingkan misalnya dengan Ibu Susi menteri Kelautan yang hanya berijazah SMP dan baru hitungan hari dilantik. Sudah berhasil menangkap 4 kapal asing pencuri ikan. Bahkan terakhir kabarnya sudah puluhan kapal dan siap-siap untuk dibakar atau ditenggelamkan. Apakah mereka juga siap bila rekam jejak mereka ditelusuri KPK ??

Sungguh menyedihkan, jerat yang akan dipakai untuk interpelasi itu adalah UU MD3 yang cacat dan oleh karena itu maka kini sedang diproses untuk direvisi. Kesepakatan untuk revisi ini adalah sesuai kesepakatan politik antara para pimpinan parpol dari kubu KMP dan KIH yang ditandatagani hitam diatas putih.

Maka mengherankan, kalau kini sebagian politikus KMP mau menggunakan undang-undang MD3 yang oleh pimpinan mereka sendiri sudah ikut merekomendasikan untuk diperbaiki. Apalagi untuk tujuan yang kontroversial pula. Mana etikanya ?? Apa tidak taat dan menghargai lagi pimpinan mereka ?? Kita khawatir upaya yang kini digagas segelintir politikus ini adalah untuk mengagalkan proses perdamaian kubu KMP dan KIH yang kini sudah dimulai di Bamus dan Baleg DPR. Dan akibatnya penyatuan kembali DPR-KMP dan DPR-KIH menjadi DPR-RI menjadi gagal juga.

DPR-KMP sekarang sepertinya sudah merasa diri  seperti DPR-RI, padahal belum. Jadi wajar sekali bila Pemerintah enggan melayani undangan salah satu dari kedua pihak yang berseteru itu. Kalau pemerintah meladeni DPR-KMP, maka DPR-KIH akan marah, dan demikian pula sebaliknya. Akibatnya perseteruan akan makin meruncing. Para menteri dan Presiden boleh dikatakan melanggar konstitusi bila tidak memenuhi undangan DPR-RI, bukan undangan DPR-KMP atau DPR-KIH.

Mau coba-coba menginterpelasi Presiden Jokowi dengan cara-cara licik ??. Jangan salah kalkuasi. Ketika akhir-akhir ini pemerintahan Jokowi-JK banyak didemo akibat kebijakan BBM-nya, jangan mengira para pendukung mereka sudah berbalik haluan. Keributan antar pimpinan Golkar dan massa Golkar di kantor pusat mereka dii Slipi dalam dua hari terakhir ini dapat menjadi peringatan.

Bila diamati dari simbol-simbol yang digunakan para pendemo terkait BBM akhir-akhir, nampaknya dari kelompok yang itu-itu juga. ***