Lihat saja, begitu KMP DKI dibentuk, perpecahan di DPRD DKI kian memanas. Masalah yang dipertentangkan sekitar pengangkatan Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur definitif.
Kalau yang menentang semula hanya Haji Lulung dari PPP dan M. Taufik dari Gerindra, kemudian ditambah FPI dengan demonstrasinya yang anarkis itu, kini ditambah lagi oleh Partai Demokrat, Golkar, PAN, PKS yang tergabung dalam KMP.
Mereka menentang dengan alasan dan kepentingan yang berbeda-beda, tetapi dengan dalih “konstitusional” melalui penafsiran yang aneh dari Perpu No.1 Tahun 2014.
Asal mula persengketaan Haji Lulung dengan Ahok, adalah ketika Ahok bersama Jokowi menertibkan parkir liar dan para pedagang kakilima di Tanah Abang yang sering membuat kemacetan di sana.
Dengan M. Taufik, sejak Ahok menyatakan ketidaksetujuannya dengan KMP termasuk Partai Gerindra yang mendukung Undang-Undang Pilkada tidak langsung. Karena tantangan M. Taufik yang meminta Ahok mundur dari Gerindra, maka Ahok benar-benar langsung mengajukan surat pengunduran diri. Hal ini sebetulnya sangat disesali para pimpinan pusat Partai Gerindra.
Dikhawatirkan, dengan pembentukan kubu-kubu KMP daerah, maka KIH pun terpaksa akan berbuat yang sama untuk mengimbangi kehadiran KMP daerah itu. Ini berarti perpecahan akan tersebar di seluruh Indonesia bagaikan kanker ganas, secara terstruktur, sistematik dan masif.
Lalu dapatlah diperkirakan apa yang akan terjadi dengan kinerja DPRD-DPRD. Baik di intern mereka maupun dengan Eksekutif daerah. Karena mereka lebih dekat dengan para konstituen di daerah, maka bisa jadi, rakyat akan ikut terlibat dalam pertentangan itu sehingga dapat membahayakan keamanan dan ketertiban.
Oleh karena itu adalah bijak apabila Pemerintah Daerah termasuk DPRD di seluruh Indonesia menolak pembentukan kubu-kubuan di daerah mereka, baik KMP maupun KIH demi persatuan, kekompakan dan keharmonisan hubungan antar institusi negara di Daerah. ***
No comments:
Post a Comment