Agama Dalam KTP Ada atau Kosong ?

 Setelah pimpinan Kementerian Dalam Negeri dipegang Tjahjo Kumolo, program e-KTP dihentikan sementara  guna dilakukan evaluasi kembali.

Hal ini dianggap penting dengan adanya sejumlah temuan, seperti KTP ganda, ketidaksesuaian  data dalam KTP seperti foto dan jenis kelamin, serta adanya sejumlah pejabat yang terkait dalam pencetakan KTP tsb. ditangkap KPK atas dugaan  korupsi.

Dalam proses evaluasi itu mencuat wacana untuk menghilangkan atau tidak kolom agama. Kalau tetap ada, bagaimana pengisiannya bagi penganut kepercayaan di luar 6 agama yang telah diakui pemerintah. Apakah boleh diisi sebagaimana adanya termasuk agama-agama suku, ditulis Ketuhanan YME , ataukah dapat dibiarkan kosong.

Mengapa sampai timbul pro kontra ? Bagi yang menghendaki tetap ada kolom agama, menganggap itu adalah menyangkut hak azasi warga negara, sejak dahulu sudah selalu ada di KTP. Kalau tidak ada kolom agama, apabila misalnya terjadi musibah jauh dari keluarga, bagamana cara pelayanan pemakaman dilakukan karena agamanya tidak jelas.

Bagi yang menyarankan agar kolom agama ditiadakan beralasan, masalah agama adalah masalah individual tiap orang sehingga tak harus diurus negara. Disamping itu masalah agama sering kali pula menjadi sumber pertikaian, khususnya bagi mereka yang belum tolerant terhadap penganut agama minoritas  atau penganut aliran kepercayaan. Sikap tidak tolerant itu biasanya diekspresikan dengan tindakan-tindakan anarkis seperti mengadakan sweeping KTP yang berujung pada tindak kekerasan.

Alasan terakhir ini sebetulnya tidak perlu terjadi dan dapat dicegah bila alat negara cukup tegas dan berani bertindak terhadap orang-orang yang  bertindak di luar hukum tersebut.

Yang berpendapat sebaiknya kolom agama dikosongkan saja khusus bagi  penganut di luar 6 agama yang resmi, khawatir kolom itu akan diisi dengan macam-macam aliran kepercayaan yang mereka tidak sukai. Sebab, itu berarti negara secara tidak langsung telah mengakui eksitensi mereka.

Kalau kita perhatikan, Undang-Undang Dasar 1945 pada ayat-ayat pasal 29 tentang agama, di sana disebut “Ketuhanan yang maha esa“(ayat 1) serta “agama dan kepercayaannya”(ayat 2). Sedang dalam rumusan Pancasila pada Pembukaan (Preambule), di sana justru tidak ada kata agama.

Yang tercantum adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berarti ada pengakuan adanya “agama” dan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam pengertian luas, dalam kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa”, bisa berarti termasuk juga ke enam agama yang diakui Pemerintah. Tetapi dalam pengertian khusus dapat pula berarti aliran kepercayaan yang beragam, yang nyatanya hingga kini tetap  eksis dalam  mayarakat tradisional.

Maka apabila kolom agama tetap dibiarkan ada, alternatif pengisiannya  bisa memilih salah satu : agama yang dianut, atau Ketuhanan YME.

Dalam pilihan kedua ini dapat diartikan mencakup seluruh agama-agama suku/kepercayaan yang tidak termasuk keenam agama yang telah diakui Negara. Dan mereka yang dimaksud terakhir ini mestinya dapat menerimanya bila eksistensi mereka ingin tetap dapat diakomodir.

Di lingkungan agama Kristen Protestan misalnya, terdapat aliran-aliran pemahaman yang agak berbeda seperti Pantekosta, Sidang Allah, Bethel dll. Disamping itu ada lagi aliran-aliran kharismatik seperti Mawar Sharon, Bethani dll tetapi dalam badan hukum mereka bersatu dalam nama Bethel.  Meski berbeda-beda, namum dalam KTP semuanya menulis seragam “Kristen Protestan”.***

KAPAL ASING PENCURI IKAN DIRUDAL SAJA

 Ketika baru berpikir-pikir mau menulis, bagaimana cara menghentikan pencurian ikan oleh kapal-kapal asing dari perairan Nusantara, Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti sudah mendahului. Bukan saja dengan menulis atau berwacana, tetapi sudah beraksi menangkap 4 kapal ikan asing di lepas pantai Kalimantan dan bermaksud menenggelamkannya ke dasar laut.

Dan ketika melapor kepada Presiden Jokowi, mungkin dengan was-was, barangkali tindakannya  akan dianggap melampaui batas, sebaliknya Jokowi malah memujinya sambil bergurau “mengapa cuma 4 bukan  100”.” Dan kenapa tangkap-tangkap, langsung saja bakar setelah awaknya  dikeluarkan”.

Dalam sejarah republik ini belum pernah terdengar perintah sekeras dan setegas ini dari seorang Presidennya. Bahkan tidak dari seorang presiden mantan jendral sekalipun.. Justru datang dari seorang Presiden dari orang sipil yang dahulu banyak orang meragukan keberanian dan ketegasannya.

Menurut penulis, kalau mau memberikan efek kapok kepada para  kapal asing pencuri ikan itu, barangkali perlu penindakannya dengan cara yang lebih seram lagi, sepanjang hukum internasional dapat membenarkannya. Misalnya dengan menjadikannya sebagai sasaran latihan tembak pesawat-pesawat tempur.

Biarlah pesawat-pesawat tempur dengan bunyi menggelegar itu, sambil berputar-putar mengelilingi sasaran tembak kemudian melepaskan rudal atau roket-roket yang hampir kedaluarsa dengan melibatkan penerbang-penerbang muda. Daripada roket-roket atau rudal tua itu hanya ditembakkan ke gunung-gunung atau pebukitan.

Tentu saja harus ada peliputan massmedia termasuk media asing. Biar dunia heboh dan tahu kalau lautan Indonesia itu juga ada penjaganya. ***

Undangan DPR-KMP/KIH No, Undangan DPR-RI, Yes.

    Belakangan ini Ketua Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo getol amat memprakarsai pengumpulan tandatangan di kalangan anggota DPR untuk melaksanakan interpelasi terhadap menteri-menteri Kabinet Kerja, bahkan akan menjurus terhadap Presiden Jokowi terkait pengalihan sebagian subsidi BBM.

Kasak-kusuk itu dilakukan justru tatkala para pimpinan Parpol yang  dalam KMP dan KIH sedang melakukan upaya damai kedua kubu itu demi menyatukan kembali  DPR-RI yang terbelah dua, - yang menyebabkan institusi itu tidak dapat berfungsi lebih dari sebulan ini. Karena kegiatan ini dilakukan menjelang Munas Gokar, maka boleh jadi, hal ini dilakukan untuk kepentingan politik petinggi Golkar tertentu dengan coba menyeret dan memanfaatkan pula parpol-parpol lain dalam KMP.

Disamping pengumpulan tandatangan, Soesatyo juga menulis artikel di media massa yang dengan begitu sinis menulis kebijakan Jokowi-JK mengalihkan sebagian subsidi BBM ke program yang lebih produkstif sebagai “pil pahit” bagi rakyat, “tidak masuk akal”, tidak konstitusional dan “tidak dapat dimengerti”.

Dan nampaknya gagasan ini langsung disambut antusias politikus-politikus (bukan politisi,-pen) dari PKS Fachri Hamzah yang begitu merasa “pinter” sendiri  lalu dalam wawancara televisi merendahkan para menteri-menteri Kabinet Kerja yang dikatakan “masih kurang pengalaman”,  belum paham peraturanlah, kurang informasilah dan macam-macam kurangnya.

Perlu disadari bahwa diantara para Menteri Kabinet itu, sebelumnya bukan pengangguran, tetapi orang-orang terhormat, yang secara ekonomi sosial orang-orang yang sudah mapan. Mereka telah melalui seleksi ketat oleh KPK pimpinan Abraham Samad yang ditakuti para koruptor itu dan dinilai bersih. Dan sekarang dapat dikatakan mereka sebagai relawan yang hanya mau mengabdi untuk rakyat. Gaji mereka sebagai menteri tidak sebanding dengan  penghasilan mereka yang besar sebelumnya. Beberapa tidak mau mengambil gajinya dan sebagian lagi malah menyaumbangkannya kepada rakyat miskin.

Kalau rakyat ditanya, apa hasil karya untuk bangsa dari orang-orang yang kini mau menginterpelasi itu selama bertahun-tahun ini di Senayan, pasti akan banyak menjawab tidak tahu.. Dibandingkan misalnya dengan Ibu Susi menteri Kelautan yang hanya berijazah SMP dan baru hitungan hari dilantik. Sudah berhasil menangkap 4 kapal asing pencuri ikan. Bahkan terakhir kabarnya sudah puluhan kapal dan siap-siap untuk dibakar atau ditenggelamkan. Apakah mereka juga siap bila rekam jejak mereka ditelusuri KPK ??

Sungguh menyedihkan, jerat yang akan dipakai untuk interpelasi itu adalah UU MD3 yang cacat dan oleh karena itu maka kini sedang diproses untuk direvisi. Kesepakatan untuk revisi ini adalah sesuai kesepakatan politik antara para pimpinan parpol dari kubu KMP dan KIH yang ditandatagani hitam diatas putih.

Maka mengherankan, kalau kini sebagian politikus KMP mau menggunakan undang-undang MD3 yang oleh pimpinan mereka sendiri sudah ikut merekomendasikan untuk diperbaiki. Apalagi untuk tujuan yang kontroversial pula. Mana etikanya ?? Apa tidak taat dan menghargai lagi pimpinan mereka ?? Kita khawatir upaya yang kini digagas segelintir politikus ini adalah untuk mengagalkan proses perdamaian kubu KMP dan KIH yang kini sudah dimulai di Bamus dan Baleg DPR. Dan akibatnya penyatuan kembali DPR-KMP dan DPR-KIH menjadi DPR-RI menjadi gagal juga.

DPR-KMP sekarang sepertinya sudah merasa diri  seperti DPR-RI, padahal belum. Jadi wajar sekali bila Pemerintah enggan melayani undangan salah satu dari kedua pihak yang berseteru itu. Kalau pemerintah meladeni DPR-KMP, maka DPR-KIH akan marah, dan demikian pula sebaliknya. Akibatnya perseteruan akan makin meruncing. Para menteri dan Presiden boleh dikatakan melanggar konstitusi bila tidak memenuhi undangan DPR-RI, bukan undangan DPR-KMP atau DPR-KIH.

Mau coba-coba menginterpelasi Presiden Jokowi dengan cara-cara licik ??. Jangan salah kalkuasi. Ketika akhir-akhir ini pemerintahan Jokowi-JK banyak didemo akibat kebijakan BBM-nya, jangan mengira para pendukung mereka sudah berbalik haluan. Keributan antar pimpinan Golkar dan massa Golkar di kantor pusat mereka dii Slipi dalam dua hari terakhir ini dapat menjadi peringatan.

Bila diamati dari simbol-simbol yang digunakan para pendemo terkait BBM akhir-akhir, nampaknya dari kelompok yang itu-itu juga. ***

ANTARA SETUJU TIDAK SETUJU KENAIKAN HARGA BBM

Kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000 per-liter untuk premium dan  solar sudah berjalan beberapa hari. Tetapi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat di beberapa daerah masih tetap ada. Beberapa korban luka-luka telah banyak dilaporkan, demikian juga kerugian materil akibat pembakaran yang dilakukan para demonstran yang anarkhis.

Sebagian lainnya dari masyaraka dapat memahami “pengalihan” sebagian subsidi BBM ini untuk program-program lain yang lebih produktif sehingga dapat menerimanya.

Bagi yang menolak, sangat mudah dipahami, karena mereka melihat realitas yang segera terjadi dalam jangka pendek. Yaitu   kenaikan harga-harga dan biaya transportasi. Bahkan sebelum keputusan pengalihan itu diumumkan, harga-harga sudah mulai bergerak naik. Kecenderungan ini tetap sama seperti dahulu-dahulu ketika harga BBM dinaikkan.

Tapi ada yang berbeda dengan kebijakan menaikan harga BBM bersubsidi kali ini. Bedanya dengan yang lalu-lalu, dibalik itu ada PENGHARAPAN besar untuk masa depan. Pengharapan akan adanya perubahan yang mendasar untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dalam kurun waktu lima tahun mendatang ini.

Pengharapan itu terkait langsung dengan kepercayaan pada dua figur, Jokowi dan Jusuf Kalla, yang sudah tak diragukan lagi dedikasi mereka untuk rakyat, kejujuran mereka serta kesungguhan mereka untuk bekerja secara cepat untuk mewujudkan janji-janji mereka selama kampanye.

Kejujuran, ketegasan, kesederhanaan,  program serta kedekatan mereka dengan rakyat, menyebabkan oleh sebagian besar rakyat masih tetap mempercaya mereka, meskipun untuk sementara waktu mereka juga akan ikut terkenaq dampak oleh kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut.

Harapan itu mulai terlihat ketika memilih menteri-menterinya yang profesional, hanya menerima orang-orang yang dinyatakan bersih oleh KPK. Ketika Jokowi meletakan batu pertama pembangunan irigasi di Sulawesi Selatan, ketika bertindak cepat mengunjungi dan menyelesaikan korban bencana alam Sinabung serta gebrakan beberapa menterinya segera setelah mereka dilantik.

Apabila program toll laut jadi terwujud, pembangunan rel kereta api Jakarta-Surabaya yang dapat ditempuh hanya dalam 3 jam, begitu pula di daerah-daerah luar pulau Jawa, pembangunan pembangkit-pembangkit listri baru dibangun, maka dapatlah dibayangkan wajah Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

Demikian pula  setelah kapal-kapal besar pencuri ikan di lautan Nusantara disapu bersih dengan tegas, sehingga kekayaan laut kita yang luar biasa itu dapat dinikmati seluruhnya oleh rakyat, para mafia BBM dapat diberantas sehingga hasil kekayaan minya itu sepenuhnya dapat digunakan untuk rakyat,maka  dapatlah dibayangkan pula bagaimana kemakmuran rakyat dapat terasa dalam tahun-tahun mendatang ini.

Sebetulnya Jokowi-JK dan orang-orang Indonesia lainnya yang mampu berpandangan jauh ke depan, sudah lama merasa risih melihat porsi penganggaran dalam APBN Pemerintah sebelumnya , yang hanya memberikan bagian kecil saja untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat, tetapi memberikan bagian terbesar untuk subsidi BBM yang sebagian besar hanya dinikmati orang-orang kaya.

 Jadi, dalam kebijakan ini, selain memberikan "pengharapan", ada pula tujuan mulia, yaitu menghilangkan KETIDAKADILAN.
Sebenarnya, kalau Jokowii-JK mau hanya sebagai administrator atau “Kepala Tata Usaha” negara saja, dan mau aman-aman saja, dia cukup menjadi seperti pemerintah-pemerintah sebelumnya. Yang penting kelakon dan kalau bisa dapat terpilih kembali pada Pemilu berikutnya.

Kalau berpikir dan berbuat demikian, memang tak perlu mereka melakukan kebijakan pengalihan subsidi BBM tersebut. Kondisi ekonomi sosial nampaknya tetap tenang dan stabil. Tetapi pada saat yang sama, yang mungkin tidak disadari (atau pura-pura) oleh para penentang kebijakan tersebut adalah jalan-jalan akan makin rusak, pelayanan listrik akan makin buruk dan ketergantungan bahan pangan  import dari negaraq asing  akan makin menghancurkan perekonomian rakyat.

Begitu juga perawatan  rumah-rumah sakit, gedung-gedung sekolah dan sarana-sarana sosial lainnya yang kini banyak hancur tidak akan terurus. Demikian pula lapangan kerja akan makin langkah, karena industri dan pembangunan tidak bergerak. Kalau kondisi ini terus berlangsung, dapatlah pula dibayangkan akan seperti apa keadaan generasi muda sekarang di masa depan. Suram !!

Yang pasti pada awal-awalnya  protes-protes dan tuntutan  untuk perbaikan ini itu akan kian meningkat. Dan pada saat yang sama tingkat kriminalitas akan meningkat.

Sebenarnya kebijakan pengalihan sebagian subsidi BBM ini, ada hubungannya juga dengan pengesahan APBN tahun 2015 buatan pemerintah dan DPR lama yang tidak nyambung atau tidak mendukung program Jokowi-JK.

Tidak ada alokasi untuk program toll laut, Kartu Indonesia Sehat  (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan lain-lainnya. Padahal program ini sudah sejak masa kampanye didengung-dengungkan sebagai program yang segera akan dilaksanakan bila Jokowi-JK menang. Sekarang pemerintah terpaksa menggunakan sisa anggaran 2014  pada pos anggaran yang mirip dengan itu seperi BPJS, BSM, atau dari dana cadangan.

Padahal menjelang akhir pemerintahannya, SBY selalu menyuarakan perlunya ada sinkronisasi program pembangunan pemerintahannya dengan program pemerintahan yang baru. Tetapi kenyataannya dalam ABPN tidak terlihat adanya sinkronisasi itu.

APBN 2015 cenderung seperti mau memaksakan pelaksanaan program pemerintahan lama menurut misi-visi mereka. Kalau memang benar tulus, mestinya pemerintahan SBY ketika itu mau mengikut-sertakan Tim Transisi Jokowi-JK dalam pembahasan RAPBN 2015 dan mau memasukan program-program mereka.

Lalu sekarang, orang-orang itu mulai mau mengotak-atik semua program pro rakyatJokowi-JK. Tidak konstitusionalah, ilegallah dengan alasan secara nomenklatur, tidak ada dalam APBN. Dan celakanya lagi, sejumlah oknum di DPR yang kini masih belum beres itu, sudah menyuarakan interpelasi segala.

Ketika Kabinet Kerja sudah tancap gas, bahkan Jokowi sudah melakukan perjalanan melang-lang buana  antar benua, sudah ke ujung Sumatera dan Indonesia Tengah,  Menteri Susi sudah menjelajah pesisir Kalimantan dan menangkap 4 kapal nelayan asing, DPR seperti mereka akui sendiri masih makan gaji buta, belum ada bukti kerja yang dirasakan oleh rakyat. Eh, sekarang tanpa malu  sudah mau menginterpelasi Pemerintah. Lebih baik membereskan dulu intern mereka daripada mulai merecoki  Kabinet yang lagi  sedang kerja.

Kiranya saudara-saudara sebangsa yang masih kurang menerima kebijakan Pemerintah mengalihkan sebagian subsidi BBM tersebut dapat memikirkan kembali niat baik dibalik kebijakan itu. Lebih-lebih para mahasiswa yang kini masih terus berunjuk rasa, mestinya dapat berpikir lebih cerdas. Daripada membiarkan diri  dipengaruhi orang-orang yang sesungguhnya mempunyai kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri. ***