GERINDRA BISA SENASIB DENGAN PBB

         Koalisi Merah Putih yang dipelopori Partai Gerindra kini sedang memperjuangkan agar Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dikembalikan lagi kepada DPRD seperti yang berlaku sebelum masa reformasi.               

          Pada pihak lain beberapa Parpol seperti PDIP, Hanura, PKB, para cendekiawan, LSM, asosiasi Kepala Daerah seluruh Indonesia serta sebagian besar masyarakat sesuai hasil poling pendapat menentangnya. Mereka menganggap ini sebagai langkah mundur dari proses demokrasi.

          Para Kepala Daerah yang kini memerintah sebagai hasil pemilihan langsung, merasa lebih merakyat, mereka dipilih rakyat dan karena itu merasa kepada rakyatlah mereka harus bertanggung jawab.

           Kalau dipilih DPRD mereka harus bertanggung jawab kepada DPRD  yang setiap saat dapat memintakan pertanggungjawaban seperti pada pemerintahan liberal. Sedangkan bila pemilihan langsung, posisi mereka lebih kuat, pertanggungjawaban cukup dilakukan sekali pada akhir jabatannya.

          Mestinya partai yang ingin mengembalikan pemilihan secara tak angsung mampu membaca kecenderungan keinginan rakyat, jangan jutru melawan keinginan  rakyat. Apalagi partai Golkar yang selama ini mengklaim "Suara rakyat= suara Golkar".

           Demikian pula Partai Gerindra. Kalau praktek-praktek politiknya tetap seperti sekarang dan tak berubah, maka kita khawatir makin lama makin akan ditinggalkan konstiuennya, - dan pada akhirnya akan mengalami nasib seperti PBB yang pada waktu lalu tidak lagi lolos sebagai peserta Pemilu.

           SBY selaku Kepala Pemerintahan, pribadi dan pemimpin tertinggi Partai Demokrat, tetap saja selalu membuat banyak orang gemas karena ketidak konsistennya. Selaku kepala pemerintahan mengajukan usul pemihan tidak langsung. Demikian juga partainya. Tetapi sebagai pribadi sebaliknya lebih setuju pemilihan langsung. Atau ia kurang berwibawa lagi mengarahkan bawahannya agar menempuh kebijakan sesuai yang diyakininya ?  

           Sebab andai kata ia memintahkan partainya tidak mendukung pemilihan tidak langsung atau pemerintah menarik kembali usulan RUU - Pilkada tsb dari DPR-RI, maka persoalan selesai, tidak perlu terjadi polemik yang berkepanjangan.