Sebelum Ibu Tri Rismaharini diangkat menjadi Menteri Sosial, penulis sudah begitu masa bodoh dengan setiap gembar-gembor bantuan milyaran bahkan triliunan untuk menolong rakyat miskin yang makin terpuruk ekonominya sebagai dampak pandemicovid-19.
Lebih-lebih setelah menteri sosial sebelumnya yang belum lama menjabat tau-tau terperangkap jaringan siluman KPK karena korupsi. Mau tak mau sang menteri harus mengundurkan diri. Menyusul dua menteri sosial sebelumnya untuk masuk bui.
Masalahnya, penyaluran bantuan sosial yang luar biasa besarnya itu cukup ribet dan sulit dikontrol. Terbukti lagi, menjelang pelantikan Ibu Risma yang masih merangkap Walikota Surabaya itu, polisi menemukan tumpukan besar paket-paket sembako berbungkus warna merah putih, warna keramat bangsa ini, - terlantar di sebuah gudang di kawasan Pulo Gadung Jakarta Timur. Kata penanggungjawabnya, barang-barang itu tak laku dijual dan sudah kedaluarsa. Tetapi menurut polisi masih bagus. Pantas saja.
Seorang teman, pensiunan PNS berusia diatas 70 tahun telah dua kali penulis bantu dengan susah payah mengajukan bantuan UKM untuk menyelamatkan warung kecilnya yang mendekati bangkrut oleh adanya berbagai pembatasan yang dilakukan pemerintah guna menghambat penyebaran covid-19. Sekali melalui RT/RW sesuai petunjuk dan sekali melalui online. Semua persyaratan, seperti : ada usaha, bukan PNS/TNI-POLRI, belum menerima bantuan apapun, tanda tangan RT/RW, meterai dan sebagainya. Tapi tak ada tindak lanjutnya.
Tak ada informasi apapun. Padahal, saat mengajukan aplikasi ada notasi pendaftaran berhasil. Memang ada sebuah nomor telepon genggam untuk mendapatkan informasi. Namun berkali-kali dihubungi tak ada jawaban. Dicek ke web bank penyalur yang ditentukan, jawabannya “anda tak terdaftar sebagai penerima bantuan”.
Tidak ada penjelasan mengapa semua pengajuan itu tak ada umpan baliknya. Kalau ditolak apa kekurangannya. Atau diselewengkan untuk keuntungan pihak lain ?. Baiknya, pemohon diberi informasi. Termasuk kalau ditolak agar tidak terus menanti berkepanjangan. Mudah-mudahan dengan masuknya menteri wanita yang jujur, tegas dan pemberani ini semuanya dapat ditata kembali menjadi lebih baik.
Membaca sepintas tentang tata cara pendistribusian vaksin anti covid-19 yang kini tengah berlangsung serta tata cara penunjukkan penerima vaksinasi, nampaknya seperti akan mengikuti pola penyaluran bantuan sosial sekarang. Maka diharapkan, contoh kasus seperti di atas tak akan terjadi di sini. ***
No comments:
Post a Comment