Ada realita yang aneh selama pemerintahan eksekutif hasil pemilihan presiden langsung yang pertama tahun 2004. Presiden yang merupakan hasil pilihan mayoritas rakyat mestinya mempunyai wibawa yang besar karena tak dapat dapat lagi diturunkan oleh lembaga Negara yang lain dengan mudah seperti oleh Sidang Istimewa MPR dahulu.
Selama ini nampaknya pemerintah lebih banyak didominasi oleh DPR, yang dalam prakteknya lebih merupakan wakil partai-partai politik ketimbang sebagai wakil rakyat. Kasus-kasus korupsi yang terungkap membuktikan bahwa seringkali untuk meloloskan draft undang-undang, kebijakan tertentu atau penunjukan pejabat publik yang memerlukan persetujuan DPR, aparat eksekutif harus mengeluarkan uang atau fasilitas yang illegal. Dengan demikian persetujuan yang diberikan bukanlah melalui kajian yang logis sehingga kwalitasnya meragukan. Dan bukan tidak mungkin malahan akan merugikan Negara dan rakyat.
Apabila kebijakan atau program yang akan dilakukan pemerintah sudah benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sebagai untuk kepentingan rakyat banyak, maka pemerintah mestinya tak perlu ragu-ragu mengajukannya ke DPR tanpa harus menyertakan titipan amplop atau fasilitas tertentu kepada mitra kerja mereka di lembaga parlemen.
Jika mendapat hambatan, entah sengaja diulur-ulur pembahasannya dengan berbagai alasan, maka pemerintah dapat membeberkan kepada rakyat. Menjelaskan program yang sedang akan diperjuangkan dan arti pentingnya bagi rakyat banyak bila segera dapat dilaksanakan. Lalu mengemukakan adanya “hambatan yang sulit dipahami” di DPR dengan menyebutkan secara tegas bidang komisi dan fraksi DPR mana yang menjadi biang keladinya.
Dalam hal ini peran media massa juga perlu dilibatkan. Penjelasan dapat dilakukan di depan pertemuan para tokoh-tokoh organisasi massa, profesi, politik bahkan dalam pertemuan umum. Biarlah rakyat yang bergerak sesuai hak kebebasan mereka mengeluarkan pendapat, termasuk berdemonstrasi ke DPR.
Kalau perlu Presiden terpilih itu bangkit mengultimatum rakyat untuk mengembalikan mandatnya jika mereka tidak memberikan dukungan atas programnya yang nyata-nyata untuk kesejahteraan mereka sendiri. Dengan gerakan yang demikian, mau tak mau oknum-oknum “para penghambat” akan kehilangan nyali, wibawa pemerintah tetap terpelihara dan parlemen tidak akan semena-mena mengganja program eksekutif.
Pihak eksekutif hendaknya tetap bergantung pada kehendak dan dukungan rakyat bukan tunduk pada Parlemen.
Selama ini nampaknya pemerintah lebih banyak didominasi oleh DPR, yang dalam prakteknya lebih merupakan wakil partai-partai politik ketimbang sebagai wakil rakyat. Kasus-kasus korupsi yang terungkap membuktikan bahwa seringkali untuk meloloskan draft undang-undang, kebijakan tertentu atau penunjukan pejabat publik yang memerlukan persetujuan DPR, aparat eksekutif harus mengeluarkan uang atau fasilitas yang illegal. Dengan demikian persetujuan yang diberikan bukanlah melalui kajian yang logis sehingga kwalitasnya meragukan. Dan bukan tidak mungkin malahan akan merugikan Negara dan rakyat.
Apabila kebijakan atau program yang akan dilakukan pemerintah sudah benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sebagai untuk kepentingan rakyat banyak, maka pemerintah mestinya tak perlu ragu-ragu mengajukannya ke DPR tanpa harus menyertakan titipan amplop atau fasilitas tertentu kepada mitra kerja mereka di lembaga parlemen.
Jika mendapat hambatan, entah sengaja diulur-ulur pembahasannya dengan berbagai alasan, maka pemerintah dapat membeberkan kepada rakyat. Menjelaskan program yang sedang akan diperjuangkan dan arti pentingnya bagi rakyat banyak bila segera dapat dilaksanakan. Lalu mengemukakan adanya “hambatan yang sulit dipahami” di DPR dengan menyebutkan secara tegas bidang komisi dan fraksi DPR mana yang menjadi biang keladinya.
Dalam hal ini peran media massa juga perlu dilibatkan. Penjelasan dapat dilakukan di depan pertemuan para tokoh-tokoh organisasi massa, profesi, politik bahkan dalam pertemuan umum. Biarlah rakyat yang bergerak sesuai hak kebebasan mereka mengeluarkan pendapat, termasuk berdemonstrasi ke DPR.
Kalau perlu Presiden terpilih itu bangkit mengultimatum rakyat untuk mengembalikan mandatnya jika mereka tidak memberikan dukungan atas programnya yang nyata-nyata untuk kesejahteraan mereka sendiri. Dengan gerakan yang demikian, mau tak mau oknum-oknum “para penghambat” akan kehilangan nyali, wibawa pemerintah tetap terpelihara dan parlemen tidak akan semena-mena mengganja program eksekutif.
Pihak eksekutif hendaknya tetap bergantung pada kehendak dan dukungan rakyat bukan tunduk pada Parlemen.
No comments:
Post a Comment