MUNGKINKAH DIBENTUK PASUKAN BELA DIRI LOKAL DI WILAYAH TERANCAM ?

Setiap kali terjadi pengacauan kelompok-kelompok bersenjata di di suatu daerah terpencil di Tanah Air kita ini yang selalu menjadi korban adalah rakyat. Rakyat yang tak bersenjata – yang hanya tahu bertani, berburu,beternak dan mencari hasil hutan. Ketika mereka diancam-ancam dan diteror seperti kejadian di Sigi barusan, mereka ketakutan, lari bersembunyi di hutan menyelamatkan nyawa mereka ke tempat yang lebih aman. Meninggalkan hasil bumi , ternak dan hasil jerih payah mereka yang selama ini mereka kumpulkan dengan memeras keringat. Apalagi para pengacau berasenjata ini, kerap bukan hanya merampok harta penduduk tetapi mereka juga melakukan pembakaran rumah, lumbung-lumbung dan sarana desa lainnya. Tak ada lagi yang tersisa. Apa yang terjadi seperti di Sigi ini sebetulnya hanya pengulangan dari peristiwa-peristiwa pengacauan DI/TII pimpinan Kahar Muzakar dan kawan-kawannya dahulu. Dari Sulawesi Selatan mereka meluaskan pengacauan mereka ke Sulawesi Tengah. Bahkan mereka sampai mampu membumihanguskan kota Beteleme. Gereja-gereja, sekolah, jembatan, rumah-rumah penduduk dan toko-toko dibakar bersama sisa-sisa barang yang mereka tinggalkan. Sebagian penduduk lari meninggalkan rumah mereka. Baik rumah di perkampungan maupun rumah di kebun. Ayah penulis sendiri pernah merasa perlu membuatkan kami “laika” atau saung dihutan yang sulit dihampiri sebagai tempat persembunyian kami dalam keadaan darurat. Teror demikian rupanya sudah menjadi cara para teroris untuk memperluas wilayah kekuasaan defakto mereka di wilayah-wilayah yang kurang terjangkau oleh aparat keamaman negara. Maka untuk memotong taktik penambahan penguasaan wiayah itu, hadirnya unsur-unsur kekuasaan negara di situ adalah suatu keharusan. Tetapi terbatasnya kekuatan TNI dan Polri menyebabkan pengontrolan wilayah negara yang luas ini bukanlah perkara mudah. Terlebih di wilayah-wilayah terpencil. Namun, dalam kondisi apapun, menjaga keamaman warganya adalah tetap menjadi tanggung jawab negara . Dalam hal ini, agaknya sudah waktunya dipertimbangkan perlunya rakyat yang terancam diberi kesempatan dan berpartisipasi dalam upaya membela diri. Khususnya di wilayah-wilayah yang penduduknya sering diganggu kelompok-kelompok bersenjata. Dibentuk suatu pasukan bela diri atau Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang sifatnya sementara. Apabila keamanan telah pulih lembali harus rela dibubarkan. Mereka adalah unsur bantuan TNI. Dilatih, dipersenjatai dan operasional dibawah kendali TNI. Anggota-anggotanya dipilih dari penduduk asli yang benar-benar mengenal dan menguasai medan setiap pelosok wilayah mereka. Harus berasal dari keluarga-keluarga yang benar-benar selalu merasakan intimidasi dari para pengacau. Pemilihannya harus selektif untuk mencegah masuknya oknum-oknum simpatisan atau pendukung gelap para pengacau. Mereka dibiayai negara dan apabila telah dibubarkan, anggota-anggota yang memenuhi syarat atau berprestasi dalam diangkat menjadi prajurit reguler TNI. Apa keuntungan dari rekruting pasukan bela diri BKR ini ? Pertama, TNI akan terbantu dalam hal keterbatasasan personil. Kedua, Kesatuan ini sangat menguasai medan karena mereka penduduk asli. Ketiga, pastilah mereka menjadi pasukan yang ideal. Motivasi mereka adalah untuk keselamatan diri sendiri dan keluarga serta harta milik mereka. Mereka bahkan akan rela berkorban untuk tujuan itu. Keempat, semangat dan rasa percaya diri masyarakat setempat akan bangkit kembali. Kelima, ruang gerak para pengacau akan makin terbatas karena kini mereka akan berhadapan dengan kekuatan rakyat bersebjata yang selalu ada dan siap-siaga. Pemikiran ini didasari dari pengalaman ketika pemuda-pemuda Sulawesi Tengah yang berkesempatan mempersenjatai diri dari pertengahan sampai akhir tahun 50-an. Tergabung dalam Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah (GPST), mereka berhasil mengusir pasukan pemberontak Permesta dari wilayah Sulawesi Tengah sebelum TNI mendarat. Lalu mereka juga berhasil menghalangi gerombolan DI/TII sehingga tidak sampai mengancam kota Kolonodale. ***