JANGAN LENGAH OLEH SIASAT “NINA BOBOK”

    Dalam persaingan yang ketat  seperti  yang terjadi antara kubu  KMP dan KIH selama ini , agaknya  kubu KIH harus waspada dengan  siasat “meninabobokan”.

     Kalau kita cermati, selama ini kubu  KMP seringkali  melemparkan ucapan-ucapan yang kedengarannya moderat, seirama dengan  kecenderungan suara rakyat banyak. Tetapi pada saat  pelakasanaan seungguh bertentangan dengan  apa yang  yang diucapkan sebelumnya dengan  mengemukakan  berbagai “alasan”.     

      Partai Demokrat  terlebih SBY selalu mewacanakan akan menjadi Partai penyeimbang. Netral tak memihak KMP maupun  KIH.

      Hal-hal diatas sebelumnya membuat  rakyat yang pro Pilkada Langsung termasuk kubu KIH menjadi lengah, tenang-tenang saja, tak bereaContohnya, yang sering dipraktekan  SBY dengan  Partai Demokrat-nya. Secara lisan selalu mengemukakan pro Pilkada Langsung. Tetapi pada saat penentuan dalam sidang Paripurna DPR,  Partai Demokrat memilih walkout  yang memberi peluang buat kemenangan sistim Pilkada Tidak Langsung. 

    Pada saat yang sama  Menteri Gamawan Fausy  aktif memproses dan menyetujui atas nama Presiden keputusan DPR  yang memenangkan Pilkada tidak langsung tsb.ksi. Tetapi ketika  melihat apa yang terjadi kemudian, barulah terkesima merasa terkeco dan tertipu . Lebih-lebih setelah pada pemilihan Pimpinan MPR yang lalu, ternyata Partai Demokrat secara terang-terangan memihak KMP.

       Partai Demokrat juga  pada awal-awal pemerintahannya selalu mengkampanyekan  motto “Katakan  tidak untuk Korupsi” sambil mengarahkan jempol ke bawah. Tapi apa nyatanya ??  Ternyata  kader-kader  Demokrat diantaranya mantan selebritis terkenal dan toko idola  masyarakat yang sering meneriak-neriakan slogan itu pada masuk penjara akibat korupsi. 

        Apakah  sementara rakyat dan aparat penegak hukum dininabobokan dengan slogan-slogan  itu,  dibalik layar  ada instruksi rahasia agar para kader yang  ada di jabatan publik dengan “pintar-pintarnya” dapat melakukan upaya pengumpulan dana untuk partai ??

      Mudah-mudahan. Tetapi mengapa pelantikan harus   diubah jadi malam-malam, yang seumur-umur tak pernah terjadi ??  Untuk men  Jadi, hati-hati dan jangan terlena dengan  pernyataan-pernyataan “sejuk” dari pihak-pihak yang selama ini telah diragukan kejujurannya. Seperti, tak akan terjadi penjegalan terhadap  acara pelantikan  Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo tanggal  20 Oktober yang akan datang.  Seperti pertemuan Ketua MPR , Ketua DPR   dan Ketua DPD    dengan Jokowi yang baru  lalu, apa benar semuanya akan ok-ok saja ?? Menghindari demonstrasi “super power” kah, dengan bertameng pada  peraturan yang melarang demonstrasi  selepas jam 16.00 ? 

      Kalau  pelantikan nanti ternyata gagal, satu hal yang sangat tidak diharapkan, maka   kapan super power  akan  bangkit tinggal menunggu hari saja, di mana  aparat keamanan mungkin tak akan berdaya  mengatasinya  seperti  pada pembakaran Jakarta tahun 1998. ***