Wednesday, October 15, 2014

MEWASPADAI NEGO-NEGO BARTER POLITIK



      Menjelang pelantikannya, Presiden terpilih Jokowi nampak aktif mengadakan pendekatan kepada pimpinan DPR, MPR dan Partai Politik, khususnya yang selama ini menjadi rival politiknya.
    Pada umumnya, para pengamat politik menilai positif, karena memang begitulah yang harus dilakukan oleh seorang negarawan. Dengan menurunnya ketegangan politik, akan berimbas postif bagi perekonomian. Ketidakpastian situasi politik selama ini terbukti telah menyebabkan nilai rupiah terhadap dollar AS terus menurun demikian juga IHSG di pasar modal.  Para investor asing pada menarik kembali dana mereka dan sedang berpikir untuk mengalihkannya ke negara lain. Para investor asing yang sebelumnya tertarik untuk menanamkan modal mereka disini, mungkin akan mengurungkan niat mereka.
       Hal ini bukan saja akan merugikan perusahaan-perusahaan para pengusaha yang kini merangkap politikus seperti ARB, Prabowo Subijanto dan lain-lainnya, tetapi juga perekonomian negeri ini secara keseluruhan. Pabrik-pabrik milik asing tutup, dan ribuan buruh akan kehilangan pekerjaan.
        Dalam kaitan ini figur  Jokowi dan Prabowo sangat menentukan. Apabila kedua tokoh ini dapat tampil  bersama dalam suasana  damai apalagi  akrab, maka dapatlah dibayangkan bagaimana akan terciptanya suasana kesejukan politik di negeri ini.
       Bila saja Prabowo berkenan hadir pada pelantikan Jokowi-JK sebagai Presiden/Wakil Presiden tanggal 20 Oktober 2014, lalu diberi kesempatan pertama menyalami  dan mengucapkan  selamat, maka dapat dibayangkan akan merupakan berita  mengejutkan yang sekaligus  akan melambungkan kembali citra  Prabowo sebagai negarawan yang akhir-akhir ini agak memudar.
       Tetapi dalam berbagai upaya  menjalin kembali komunikasi politik ini, hendaknya terus diperhatikan, bahwa ada  batas-batas mana yang dapat dikompromikan dan mana yang tidak. Apalagi dibarterkan.
      Misalnya proses hukum kepada para politikus berindikasi korupsi, pelanggaran hak-hak azasi manusia, tidak dapat dibarterkan misalnya dengan dukungan di parlemen, mendapatkan posisi Ketua Komisi DPR dsbnya. ***

No comments:

Contact Form

Name

Email *

Message *